Regulasi jasa konstruksi

Halaman ini merangkum peraturan yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Badan Usaha, SKK Konstruksi, dan perizinan berusaha sektor konstruksi. Setiap entri memuat nomor peraturan, status keberlakuan, serta tautan ke sumber resmi agar Anda dapat memverifikasi sendiri isinya.

Keputusan Direktur Jenderal

37/KPTS/Dk/2025berlaku
Kepdirjen Bina Konstruksi tentang Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

Peraturan Kepala Badan

Perka BPS 7/2025berlaku
Peraturan Kepala BPS tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025

Peraturan Menteri

Permen PU 6/2025berlaku
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Permen PUPR 8/2022berlaku
Peraturan Menteri PUPR tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Jasa Konstruksi
Permen PUPR 7/2021berlaku
Peraturan Menteri PUPR terkait Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah

PP 28/2025berlaku
Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
PP 5/2021dicabut
Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
PP 22/2020 jo. PP 14/2021berlaku
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi

Peraturan Presiden

Perpres 54/2018berlaku
Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Undang-Undang

UU 2/2017 jo. UU 6/2023berlaku
Undang-Undang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja

Perlu tafsir praktis dari regulasi ini?

Kami bantu menerjemahkan persyaratan regulasi ke langkah konkret untuk badan usaha Anda.

Minta penawaran