Kembali ke Panduan SBU BS005 Konstruksi Pengolahan Air Bersih 2026 Lengkap

Syarat SBU BS005 2026 Terbaru: 9 Dokumen Wajib Lengkap

Bagikan halaman ini:

Tim Konsultan Mitra Konstruksi

Terbit: 5 Agustus 2026
Diperbarui: 5 Agustus 2026
Waktu baca: 7 menit baca

SBU BS005 (Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, KBLI 42202) membutuhkan 9 dokumen wajib berdasarkan SK Dirjen 37/KPTS/DK/2025 dan PP 28/2025. Untuk kualifikasi Kecil, syarat utama meliputi akta badan usaha yang disahkan Kemenkumham, NIB OSS dengan KBLI 42202 yang sudah dikonversi ke KBLI 2025, NPWP aktif, neraca keuangan dengan ekuitas minimal Rp300 juta tanpa wajib audit KAP, SKK PJTBU jenjang 6 dan PJSKBU jenjang 5 yang aktif di SIKI LPJK tanpa rangkap jabatan, satu peralatan utama tercatat di SIMPK, serta dokumen SMAP atau surat komitmen. Kesalahan paling umum adalah ketidaksesuaian KBLI pada NIB, SKK yang merangkap badan usaha lain, dan peralatan tidak terdaftar di SIMPK. Permintaan SBU BS005 meningkat signifikan pada 2025–2026 seiring proyek PDAM dan PUPR.

Seri panduan · bagian 2 dari 5

SBU BS005 — Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (KBLI 42202) — membutuhkan 9 kelompok dokumen utama yang harus lengkap sebelum permohonan diterima LSBU. Berdasarkan SK Dirjen 37/KPTS/DK/2025 dan Permen PU 6/2025 yang menjadi acuan verifikasi saat ini, dokumen yang paling sering menyebabkan permohonan tertahan adalah ketidaksesuaian KBLI pada NIB dengan KBLI 2025, SKK PJTBU/PJSKBU yang masih merangkap di badan usaha lain di SIKI LPJK, serta peralatan yang belum tercatat di SIMPK. Dengan lonjakan proyek PDAM dan PUPR di 2025–2026, permintaan SBU BS005 meningkat signifikan — pastikan dokumen Anda sudah sesuai PP 28/2025 sebelum mendaftar.

Apa Saja Daftar Lengkap Syarat Dokumen SBU BS005?

Berikut adalah 9 kelompok dokumen wajib untuk pengajuan SBU BS005 kualifikasi Kecil sesuai SK Dirjen 37/KPTS/DK/2025. Seluruh dokumen diunggah melalui portal lpjk.pu.go.id dan diverifikasi secara digital oleh LSBU sebelum diterbitkan.

No	Dokumen	Detail Ketentuan	Yang Paling Sering Salah
1	Akta pendirian dan perubahan terakhir	Disahkan Kemenkumham. CV cukup akta notaris; PT wajib SK pengesahan Kemenkumham.	Melampirkan akta lama, bukan perubahan terakhir; atau PT tidak melampirkan SK pengesahan.
2	NIB dari OSS RBA memuat KBLI 42202	KBLI harus sudah dikonversi ke KBLI 2025. Cek di OSS RBA sebelum mengajukan.	KBLI belum dikonversi ke versi 2025 — penyebab tertahan paling umum berdasarkan data internal Mitra Konstruksi.
3	NPWP badan usaha aktif	Status aktif, bukan non-efektif. Verifikasi mandiri di ereg.pajak.go.id sebelum mengajukan.	NPWP berstatus non-efektif karena tidak pernah lapor SPT, ditolak otomatis saat verifikasi LSBU.
4	Neraca keuangan ekuitas minimal Rp300 juta	Kualifikasi Kecil boleh neraca sendiri tanpa audit KAP. Nilai dihitung akumulatif seluruh subklasifikasi yang diajukan.	Ekuitas di bawah Rp300 juta karena belum memasukkan modal yang belum dicatat, atau neraca tidak bertanda tangan direktur.
5	SKK PJTBU jenjang 6 aktif di SIKI LPJK	Wajib berstatus tenaga tetap di badan usaha ini dan tidak merangkap di badan usaha lain. Cek status di lpjk.pu.go.id.	SKK masih terdaftar aktif di badan usaha lain di SIKI — harus dilepas dulu sebelum mendaftar ke badan usaha baru.
6	SKK PJSKBU jenjang 5 aktif di SIKI LPJK	Tidak boleh merangkap jabatan di badan usaha lain. PJBU tidak dipersyaratkan ber-SKK.	Orang yang sama diajukan sebagai PJSKBU di 2 badan usaha berbeda secara bersamaan.
7	1 unit peralatan utama tercatat di SIMPK	Milik sendiri atau sewa dengan perjanjian minimal 1 tahun. Pemilik alat yang menyewakan juga wajib mencatatkan di SIMPK.	Alat tidak tercatat di SIMPK — hanya melampirkan STNK atau faktur pembelian saja tidak cukup.
8	Dokumen SMAP atau surat komitmen	Pilihan: sertifikat ISO 37001, dokumen penerapan SMAP, lembar PANCEK KPK minimal 70% indikator, atau surat komitmen (berlaku 3 tahun untuk Kecil, tidak berlaku untuk perpanjangan).	Menggunakan surat komitmen saat perpanjangan — tidak diperbolehkan; wajib dokumen SMAP nyata.
9	Rekaman pengalaman kerja di SIMPAN (khusus perpanjangan)	Kontrak yang tercatat di SIMPAN sesuai subklasifikasi BS005. Pengajuan baru tidak disyaratkan penjualan tahunan.	Kontrak tidak tercatat di SIMPAN — hanya melampirkan kontrak fisik tanpa sinkronisasi ke sistem SIMPAN.

Dokumen Apa yang Paling Sering Menyebabkan Penolakan?

Dari 5–8 permohonan SBU yang kami tangani setiap bulan, 3 dokumen berikut secara konsisten menjadi penyebab permohonan tertahan atau ditolak verifikator LSBU. Memahami masalah ini sebelum mengajukan bisa menghemat 10–21 hari kerja proses ulang.

1. NIB dengan KBLI yang Belum Dikonversi ke KBLI 2025

Masalah: OSS RBA menggunakan KBLI 2020 sebagai basis lama. Banyak badan usaha yang NIB-nya masih mencantumkan kode KBLI lama yang belum dikonversi ke KBLI 2025, meskipun kode angkanya tampak identik. Verifikator LSBU mengecek validitas KBLI langsung ke sistem OSS — jika tidak sinkron, permohonan otomatis dikembalikan.

Solusi: Login ke OSS RBA, masuk menu "Ubah Data Usaha", dan pastikan KBLI 42202 sudah tercantum dengan label KBLI 2025. Jika belum muncul, ajukan perubahan NIB terlebih dahulu — proses di OSS RBA rata-rata selesai dalam 1–3 hari kerja.

Estimasi waktu perbaikan: 1–3 hari kerja untuk perubahan NIB di OSS RBA.

2. SKK PJTBU atau PJSKBU Masih Merangkap di Badan Usaha Lain di SIKI LPJK

Masalah: SIKI LPJK menyimpan riwayat asosiasi tenaga ahli dengan badan usaha secara real-time. Jika SKK seorang PJTBU masih terdaftar aktif di badan usaha A, ia tidak dapat digunakan sebagai PJTBU di badan usaha B secara bersamaan. Ini adalah larangan tegas dalam Permen PU 6/2025 — bukan sekadar preferensi administratif.

Solusi: Cek status asosiasi SKK di lpjk.pu.go.id sebelum mengajukan permohonan. Jika masih terdaftar di badan usaha lain, proses pelepasan (diajukan oleh badan usaha lama atau yang bersangkutan) harus diselesaikan dulu. Rata-rata proses pelepasan membutuhkan 3–7 hari kerja tergantung responsivitas badan usaha lama.

Estimasi waktu perbaikan: 3–7 hari kerja untuk proses pelepasan asosiasi di SIKI LPJK.

3. Peralatan Utama Belum Tercatat di SIMPK

Masalah: Banyak pemohon mengira melampirkan STNK, faktur pembelian, atau invoice sewa alat sudah cukup. Faktanya, PP 28/2025 mewajibkan peralatan tercatat di SIMPK (Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi). Jika peralatan disewa, pemilik alat yang menyewakannya pun harus sudah mencatatkan alatnya di SIMPK — tidak bisa mendaftar atas nama penyewa saja.

Solusi: Daftarkan peralatan di SIMPK melalui portal Kementerian PUPR. Untuk alat sewa, koordinasikan dengan pemilik alat untuk mendaftarkan terlebih dahulu, kemudian buat perjanjian sewa tertulis minimal 1 tahun yang juga diunggah ke sistem. Pencatatan SIMPK untuk 1 unit alat rata-rata membutuhkan 5–10 hari kerja.

Estimasi waktu perbaikan: 5–10 hari kerja untuk pendaftaran dan verifikasi di SIMPK.

Bagaimana Persyaratan Keuangan Ekuitas, Neraca, dan KAP?

Persyaratan keuangan SBU BS005 berbeda signifikan antar kualifikasi. Kualifikasi Kecil memberikan kelonggaran neraca tanpa audit KAP — namun kualifikasi Menengah ke atas wajib laporan keuangan yang diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) terdaftar OJK. Berikut perbandingan lengkapnya:

Kualifikasi	Ekuitas Minimum	Penjualan Tahunan Minimum	Wajib Audit KAP	Masa Berlaku SBU
Kecil	Rp300.000.000	Tidak dipersyaratkan	Tidak	3 tahun
Menengah	Rp2.000.000.000	Rp2.500.000.000 per tahun	Ya — wajib audit KAP	3 tahun
Besar	Rp25.000.000.000	Rp50.000.000.000 per tahun	Ya — wajib audit KAP	3 tahun
Spesialis	Tidak ditetapkan minimum	Tidak dipersyaratkan	Tidak	3 tahun

Catatan penting untuk kualifikasi Kecil: Nilai ekuitas Rp300 juta dihitung secara akumulatif dari seluruh subklasifikasi yang diajukan dalam satu permohonan. Jika Anda mengajukan BS005 bersamaan dengan subklasifikasi lain, pastikan total ekuitas di neraca mencukupi gabungan persyaratan semua subklasifikasi tersebut. Neraca boleh dibuat sendiri oleh manajemen perusahaan dan ditandatangani direktur — tidak perlu akuntan publik.

Catatan untuk kualifikasi Menengah dan Besar: Laporan keuangan yang diaudit KAP harus menggunakan KAP yang terdaftar di OJK dan IAPI. Laporan yang diaudit internal atau akuntan non-KAP tidak diterima. Proses audit KAP rata-rata membutuhkan 14–30 hari kerja tergantung kondisi pembukuan perusahaan.

Bagaimana Persyaratan SKK PJTBU dan PJSKBU untuk Setiap Kualifikasi?

Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) untuk Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) harus aktif dan terdaftar di SIKI LPJK pada saat permohonan diajukan. Jenjang SKK yang dibutuhkan meningkat sesuai kualifikasi badan usaha:

Kualifikasi	Jenjang SKK PJTBU	Jenjang SKK PJSKBU	Jumlah PJSKBU	Keterangan
Kecil	Jenjang 6	Jenjang 5	1 orang	PJBU tidak wajib ber-SKK. PJTBU dan PJSKBU tidak boleh merangkap di badan usaha lain.
Menengah	Jenjang 7	Jenjang 6	1 orang	PJTBU dan PJSKBU harus berstatus tenaga tetap yang dibuktikan dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Besar	Jenjang 8	Jenjang 7	1 orang	Wajib BPJS Ketenagakerjaan aktif. SKK jenjang 8 hanya diterbitkan oleh LSP terakreditasi BNSP.
Spesialis	Jenjang 8	Jenjang 7	1 orang	Persyaratan SKK sama dengan Besar. Tidak ada persyaratan ekuitas minimum yang ditetapkan.

Cara verifikasi mandiri SKK sebelum mendaftar: Buka lpjk.pu.go.id → menu "Pencarian Tenaga Ahli" → masukkan NIK atau nomor SKK. Pastikan status menunjukkan "Aktif" dan kolom "Badan Usaha" kosong atau sudah menunjukkan nama badan usaha Anda. Jika masih tercatat di badan usaha lain, proses permohonan akan otomatis ditolak saat verifikasi LSBU — bukan setelah menunggu antrian.

Perbedaan PJTBU dan PJSKBU yang sering membingungkan: PJTBU bertanggung jawab atas seluruh aspek teknis badan usaha secara umum (jenjang lebih tinggi), sementara PJSKBU bertanggung jawab khusus untuk subklasifikasi BS005 ini. Keduanya bisa dijabat oleh orang yang sama jika memenuhi jenjang SKK yang lebih tinggi (PJTBU), namun satu orang tersebut tetap tidak boleh merangkap di badan usaha lain mana pun.

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan untuk Menyiapkan Semua Dokumen?

Estimasi berikut mengasumsikan kondisi dokumen perusahaan belum ada sama sekali. Jika sebagian dokumen sudah tersedia, waktu total dapat dipersingkat. Perhatikan bahwa beberapa item dapat diproses secara paralel untuk mempersingkat total waktu persiapan.

Dokumen / Proses	Estimasi Waktu	Dapat Paralel?	Catatan
Akta pendirian + SK Kemenkumham (PT baru)	7–14 hari kerja	Ya	Jika sudah ada, cukup siapkan salinan terbaru.
Perubahan/konversi KBLI 42202 di OSS RBA	1–3 hari kerja	Ya	Prioritaskan paling awal — jadi prasyarat dokumen lain.
Aktivasi NPWP non-efektif	3–7 hari kerja	Ya	Lapor SPT + ajukan reaktivasi ke KPP setempat atau online.
Penyusunan neraca keuangan (Kecil)	1–3 hari kerja	Ya	Bisa dikerjakan sendiri; tidak perlu akuntan publik.
Pelepasan SKK dari badan usaha lama di SIKI	3–7 hari kerja	Ya	Bergantung respons badan usaha lama. Proses paling tidak pasti.
Pencatatan peralatan di SIMPK	5–10 hari kerja	Ya	Koordinasi dengan pemilik alat jika menggunakan alat sewa.
Penyusunan dokumen SMAP / surat komitmen	1–2 hari kerja	Ya	Surat komitmen paling cepat; ISO 37001 butuh proses sertifikasi terpisah.
Sinkronisasi pengalaman kerja ke SIMPAN (perpanjangan)	3–7 hari kerja	Ya	Hanya untuk perpanjangan. Pengajuan baru tidak diperlukan.
Total estimasi jika semua diproses dari nol	14–30 hari kerja	—	Dengan koordinasi paralel yang baik, bisa diperpendek menjadi 10–14 hari kerja.

Perbandingan biaya jika mengurus sendiri vs menggunakan paket Mitra Konstruksi: Mengurus sendiri, Anda membayar Rp4.850.000–Rp6.100.000 ke LSBU dan asosiasi (biaya resmi), ditambah 30–45 hari kerja waktu Anda untuk koordinasi, revisi dokumen, dan follow-up. Paket pengurusan lengkap all-in Mitra Konstruksi Rp8.000.000 sudah mencakup biaya resmi LSBU, iuran KTA asosiasi, biaya administrasi, dan seluruh koordinasi — selesai dalam 5 hari kerja. Selisihnya hanya Rp1.900.000–Rp3.150.000 untuk menghemat satu bulan penuh waktu operasional Anda.

Dengan lonjakan proyek PDAM dan PUPR di 2025–2026, setiap hari keterlambatan SBU BS005 adalah potensi tender yang tidak bisa diikuti. Sanksi PP 28/2025 terhadap badan usaha yang mengerjakan proyek tanpa SBU yang sesuai juga semakin diperketat — termasuk risiko pengenaan PPh 4% tarif tidak ber-SBU yang lebih tinggi dibandingkan tarif normal bagi badan usaha dengan SBU aktif. Jangan tunda persiapan dokumen Anda.

Hubungi via WhatsApp — Konsultasi Gratis

Ringkasan poin kunci

19 dokumen wajib berdasarkan SK Dirjen 37/KPTS/DK/2025, berlaku untuk pengajuan baru dan perpanjangan
2Kualifikasi Kecil: ekuitas minimal Rp300 juta, neraca sendiri tanpa audit KAP, SKK PJTBU jenjang 6
3Ketidaksesuaian KBLI 42202 pada NIB OSS adalah penyebab penolakan nomor satu berdasarkan data internal
4SKK PJTBU dan PJSKBU wajib aktif di SIKI lpjk.pu.go.id dan tidak boleh merangkap di badan usaha lain
5Peralatan utama wajib tercatat di SIMPK — sewa diperbolehkan dengan perjanjian minimal 1 tahun
6Pengalaman kerja di SIMPAN hanya wajib untuk perpanjangan, tidak untuk pengajuan SBU baru

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah neraca keuangan SBU BS005 kualifikasi Kecil wajib diaudit KAP?

Tidak. Kualifikasi Kecil tidak mewajibkan audit oleh Kantor Akuntan Publik. Neraca yang dibuat sendiri oleh badan usaha sudah cukup, asalkan menunjukkan ekuitas minimal Rp300 juta. Berbeda dengan kualifikasi Menengah dan Besar yang wajib audit KAP berdasarkan SK Dirjen 37/KPTS/DK/2025.

Apa yang dimaksud SKK PJTBU jenjang 6 untuk SBU BS005?

SKK PJTBU (Sertifikat Kompetensi Kerja Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha) jenjang 6 adalah sertifikat kompetensi minimal yang harus dimiliki tenaga teknik tetap untuk kualifikasi Kecil SBU BS005. Status aktif wajib tercatat di SIKI LPJK melalui lpjk.pu.go.id dan tenaga bersangkutan tidak boleh merangkap di badan usaha lain.

Apakah peralatan untuk SBU BS005 harus milik sendiri?

Tidak harus milik sendiri. Peralatan bisa berstatus sewa, asalkan ada perjanjian sewa tertulis dengan jangka waktu minimal 1 tahun. Pemilik alat yang menyewakan juga wajib mencatatkan alatnya di SIMPK. Untuk kualifikasi Kecil cukup 1 unit peralatan utama, Menengah 2 unit, dan Besar minimal 3 unit.

Apakah pengalaman kerja di SIMPAN wajib untuk pengajuan SBU BS005 baru?

Tidak wajib untuk pengajuan baru. Rekaman pengalaman kerja di SIMPAN sesuai subklasifikasi BS005 hanya dipersyaratkan saat perpanjangan SBU. Untuk badan usaha yang pertama kali mengajukan, syarat penjualan tahunan dan rekaman proyek di SIMPAN tidak diberlakukan berdasarkan SK Dirjen 37/KPTS/DK/2025.

Berapa lama masa berlaku SBU BS005 dan kapan harus diperpanjang?

SBU BS005 berlaku 3 tahun untuk semua kualifikasi (Kecil, Menengah, Besar, dan Spesialis). Perpanjangan harus diajukan sebelum masa berlaku habis. Surat komitmen SMAP untuk kualifikasi Kecil berlaku selama 3 tahun dan tidak dapat digunakan lagi saat perpanjangan — wajib menyiapkan dokumen SMAP yang lebih substantif.

Sumber: belum diverifikasi · Diverifikasi: 2026-08-05

Bagian dari panduan

Panduan SBU BS005 Konstruksi Pengolahan Air Bersih 2026 Lengkap

SBU BS005 Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (KBLI 42202) adalah sertifikat wajib bagi badan usaha yang membangun instalasi pengolahan air minum (IPA), reservoir, menara air, jaringan distribusi SPAM, dan bangunan intake. Dasar hukumnya adalah PP 28/2025, Permen PU 6/2025, dan SK Dirjen 37/KPTS/DK/2025. Tanpa SBU BS005, badan usaha gugur otomatis dari tender Ditjen Cipta Karya, PDAM, dan program DAK Air Minum, serta dikenai PPh Final 4% — lebih tinggi 1,35% dibanding pemegang SBU. Pada kontrak Rp5 miliar, selisih pajak itu setara Rp67.500.000. Untuk kualifikasi Kecil, syarat utama adalah ekuitas minimal Rp300.000.000, SKK PJTBU jenjang 6, SKK PJSKBU jenjang 5, dan satu peralatan utama tercatat di SIMPK. Biaya pengurusan lengkap all-in kualifikasi Kecil melalui Mitra Konstruksi adalah Rp8.000.000, selesai 5 hari kerja.

Perlu bantuan menerapkan panduan ini?

Kami dampingi mulai dari pemetaan subklasifikasi hingga pengajuan ke LSBU.

Minta penawaran