Kembali ke Panduan SBU PB010 Pekerjaan Lanskap Pertamanan Vegetasi 2026

Syarat SBU PB010 2026 Terbaru: 9 Dokumen Wajib Lengkap

Bagikan halaman ini:

Tim Konsultan Mitra Konstruksi

Terbit: 5 Agustus 2026
Diperbarui: 5 Agustus 2026
Waktu baca: 5 menit baca

SBU PB010 Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi memerlukan 9 dokumen wajib berdasarkan SK Dirjen 37/KPTS/DK/2025 dan Permen PU 6/2025. Dokumen mencakup akta badan usaha yang disahkan Kemenkumham, NIB dari OSS RBA dengan KBLI yang sesuai, NPWP aktif, neraca keuangan dengan aset minimal Rp75 juta, SKK PJTBU jenjang 8 dan PJSKBU jenjang 7 yang terdaftar aktif di SIKI LPJK, dua peralatan utama tercatat di SIMPK, serta SMAP atau surat komitmen 2 tahun. Catatan penting: kode KBLI induk PB010 terdampak perubahan KBLI 2025 dan belum ada pengganti resmi — wajib konfirmasi ke LSBU sebelum pengajuan agar NIB tidak ditolak sistem. Kesalahan dokumen paling umum terjadi pada status SKK di SIKI, rekaman peralatan di SIMPK, dan kesesuaian KBLI di NIB.

Seri panduan · bagian 2 dari 5

Mengurus SBU PB010 (Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi) memerlukan 9 dokumen utama yang harus disiapkan sebelum pengajuan ke LSBU. Berdasarkan SK Dirjen 37/KPTS/DK/2025 dan Permen PU 6/2025, semua dokumen wajib terverifikasi secara digital di sistem SIKI LPJK, SIMPK, dan SIMPAN. Kesalahan paling umum terjadi pada tiga dokumen: status SKK tenaga ahli yang belum tercatat aktif di SIKI, peralatan yang belum terdaftar di SIMPK, dan NIB dengan KBLI yang tidak sesuai — mengingat KBLI induk PB010 sedang dalam proses penyesuaian regulasi 2025. Satu dokumen yang salah cukup untuk membuat seluruh pengajuan ditolak sistem OSS RBA.

Apa Saja Daftar Lengkap Syarat Dokumen SBU PB010?

Berdasarkan SK Dirjen 37/KPTS/DK/2025 dan PP 28/2025, terdapat 9 dokumen wajib untuk pengajuan SBU PB010. Setiap dokumen diverifikasi silang antara data OSS RBA, SIKI LPJK, SIMPK, dan SIMPAN sebelum LSBU menerbitkan sertifikat. Pastikan seluruh dokumen sudah dalam kondisi aktif dan tidak kedaluwarsa sebelum upload ke portal lpjk.pu.go.id. Perhatikan kolom "Yang Sering Salah" — mayoritas penolakan berasal dari kesalahan teknis yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal persiapan berkas.

No	Dokumen	Detail	Yang Sering Salah
1	Akta Pendirian & Perubahan Terakhir	Disahkan Kemenkumham; wajib mencantumkan pengurus aktif terkini	Akta perubahan belum disahkan Kemenkumham atau tidak menyertakan perubahan terakhir
2	NIB dari OSS dengan KBLI yang Sesuai	KBLI PB010 perlu dikonfirmasi ke LSBU karena ada perubahan KBLI 2025	KBLI di NIB tidak sesuai subklasifikasi PB010 — wajib konfirmasi LSBU sebelum upload
3	NPWP Badan Usaha Aktif	Status aktif, bukan non-efektif atau dikukuhkan ulang	NPWP berstatus non-efektif karena tidak lapor SPT tahunan
4	Neraca Keuangan	Nilai aset minimal Rp75 juta untuk Spesialis Kecil; audit KAP bila aset di atas Rp2 miliar	Neraca tidak ditandatangani akuntan publik padahal aset sudah melewati ambang batas
5	SKK PJTBU Aktif di SIKI	Jenjang sesuai kualifikasi; tenaga tetap, tidak merangkap BUJK lain	SKK sudah kedaluwarsa atau nama tidak muncul aktif di SIKI LPJK
6	SKK PJSKBU Aktif di SIKI	Tidak boleh merangkap di BUJK lain; jenjang minimum sesuai kualifikasi	PJSKBU masih tercatat aktif di perusahaan lain di database SIKI
7	Dua Peralatan Utama di SIMPK	Milik sendiri atau sewa minimal 1 tahun; wajib terdaftar di SIMPK	Peralatan tidak terdaftar di SIMPK atau kontrak sewa kurang dari 12 bulan
8	SMAP atau Surat Komitmen 2 Tahun	Surat komitmen berlaku untuk kualifikasi Spesialis Kecil; komitmen minimal 2 tahun	Surat komitmen tidak menyebut durasi 2 tahun secara eksplisit
9	Rekaman Pengalaman di SIMPAN	Hanya dipersyaratkan untuk perpanjangan; tidak wajib untuk pengajuan baru	Pengaju baru mengisi SIMPAN secara tidak lengkap karena tidak tahu ketentuan ini hanya berlaku perpanjangan

Dokumen Apa yang Paling Sering Menyebabkan Penolakan?

Dari pengalaman menangani 5–8 permohonan SBU per bulan, tiga dokumen berikut menjadi penyebab utama penolakan di tahap verifikasi LSBU. Masalahnya hampir selalu teknis — bukan karena badan usaha tidak memenuhi syarat, melainkan karena data di sistem yang belum sinkron. Penting untuk memverifikasi status aktif di SIKI dan SIMPK sebelum tanggal pengajuan, bukan pada hari pengajuan itu sendiri.

1. SKK Tenaga Ahli Tidak Aktif di SIKI LPJK
Masalah: SKK sudah kedaluwarsa atau tenaga ahli masih tercatat aktif di BUJK lain di database SIKI.
Solusi: Lakukan pengecekan mandiri di lpjk.pu.go.id minimal 14 hari sebelum pengajuan; proses pembaruan SKK memerlukan waktu 7–14 hari kerja.
Estimasi waktu perbaikan: 7–14 hari kerja.

2. Peralatan Tidak Terdaftar di SIMPK
Masalah: Peralatan milik sendiri atau sewa belum diinput ke sistem SIMPK, atau kontrak sewa kurang dari 12 bulan.
Solusi: Daftarkan peralatan di SIMPK dengan dokumen kepemilikan atau kontrak sewa; pastikan durasi sewa tercantum minimal 12 bulan.
Estimasi waktu perbaikan: 3–5 hari kerja.

3. NIB dengan KBLI Tidak Sesuai PB010
Masalah: Perubahan KBLI 2025 menyebabkan ketidaksesuaian antara KBLI di NIB dengan subklasifikasi PB010 yang berlaku.
Solusi: Konfirmasi langsung ke LSBU untuk memastikan KBLI yang tepat sebelum mengubah NIB di OSS RBA.
Estimasi waktu perbaikan: 5–10 hari kerja setelah konfirmasi LSBU.

Bagaimana Persyaratan Keuangan Ekuitas, Neraca, dan KAP?

PP 28/2025 dan Permen PU 6/2025 menetapkan persyaratan keuangan yang berbeda untuk setiap tingkat kualifikasi SBU PB010. Ekuitas minimum dihitung dari neraca keuangan tahun terakhir. Untuk kualifikasi Menengah dan Besar, audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) bersifat wajib — tanpa laporan KAP, berkas langsung ditolak sistem. Badan usaha kualifikasi Kecil dan Spesialis tidak diwajibkan audit KAP, namun neraca tetap harus ditandatangani direktur dan mencantumkan total aset secara eksplisit.

Kualifikasi	Ekuitas Minimum	Penjualan Tahunan Minimum	Wajib Audit KAP	Masa Berlaku SBU	Tenggat SMAP
Kecil	Rp300.000.000	—	Tidak	3 tahun	3 tahun
Menengah	Rp2.000.000.000	Rp2.500.000.000	Ya	3 tahun	2 tahun
Besar	Rp25.000.000.000	Rp50.000.000.000	Ya	3 tahun	1 tahun
Spesialis	—	—	Tidak	3 tahun	2 tahun

Bagaimana Persyaratan SKK PJTBU dan PJSKBU?

Setiap tingkat kualifikasi SBU PB010 mensyaratkan jenjang SKK yang berbeda untuk Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Keduanya wajib terdaftar aktif di SIKI LPJK sebagai tenaga tetap dan tidak merangkap di BUJK lain. Jika satu tenaga ahli tercatat ganda di sistem SIKI, pengajuan akan otomatis tertolak oleh sistem verifikasi LSBU. Verifikasi status di lpjk.pu.go.id wajib dilakukan sebelum pengajuan.

Kualifikasi	Jenjang PJTBU (Minimum)	Jenjang PJSKBU (Minimum)	Jumlah PJSKBU	Jumlah Peralatan Utama
Kecil	Jenjang 6	Jenjang 5	1 orang	1 unit
Menengah	Jenjang 7	Jenjang 6	1 orang	2 unit
Besar	Jenjang 8	Jenjang 7	1 orang	3 unit
Spesialis	Jenjang 8	Jenjang 7	1 orang	2 unit

Berapa Lama Menyiapkan Semua Dokumen?

Total waktu persiapan dokumen SBU PB010 bila dikerjakan sendiri berkisar 30–45 hari kerja, bergantung pada kondisi awal kelengkapan dokumen perusahaan. Tiga proses terlama adalah pembaruan SKK di SIKI, pendaftaran peralatan di SIMPK, dan penyesuaian KBLI di OSS RBA. Jika menggunakan layanan pengurusan lengkap all-in Mitra Konstruksi, seluruh proses diselesaikan dalam 5 hari kerja karena kami telah memiliki jalur koordinasi langsung dengan LSBU dan asosiasi. Biaya urus sendiri mencapai Rp4.850.000–Rp6.100.000 belum termasuk waktu 30–45 hari kerja yang harus Anda keluarkan sendiri.

Dokumen / Proses	Estimasi Waktu (Urus Sendiri)	Keterangan
Akta & Pengesahan Kemenkumham	7–14 hari kerja	Jika ada perubahan pengurus yang belum disahkan
Penyesuaian KBLI di OSS RBA	5–10 hari kerja	Tergantung antrean sistem OSS dan konfirmasi LSBU
Aktivasi/Pembaruan NPWP	3–7 hari kerja	Jika status non-efektif, perlu ke KPP setempat
Penyusunan Neraca / Audit KAP	7–21 hari kerja	Audit KAP untuk Menengah/Besar memerlukan waktu lebih lama
Pembaruan SKK di SIKI LPJK	7–14 hari kerja	Termasuk proses penghapusan rangkap di BUJK lama
Pendaftaran Peralatan di SIMPK	3–5 hari kerja	Perlu dokumen kepemilikan atau kontrak sewa min. 12 bulan
Penyusunan Surat Komitmen SMAP	1–2 hari kerja	Format harus eksplisit menyebut durasi 2 tahun
Total (Urus Sendiri)	30–45 hari kerja	Belum termasuk biaya Rp4.850.000–Rp6.100.000 ke LSBU/asosiasi
Total (Paket Mitra Konstruksi All-In)	5 hari kerja	Rp8.000.000 sudah termasuk biaya LSBU, KTA asosiasi, dan administrasi

Selisih antara urus sendiri (Rp4.850.000–Rp6.100.000 ditambah 30–45 hari kerja) versus paket all-in Mitra Konstruksi (Rp8.000.000, selesai 5 hari kerja) hanya Rp1.900.000–Rp3.150.000. Dengan selisih tersebut, Anda menghemat satu bulan penuh waktu operasional yang lebih bernilai untuk memenangkan tender. Badan usaha yang tidak memiliki SBU PB010 aktif berisiko kehilangan akses tender lanskap dan pertamanan serta dikenai sanksi administratif sesuai PP 28/2025.

Hubungi via WhatsApp — Konsultasi Gratis

Ringkasan poin kunci

19 dokumen wajib SBU PB010 mengacu SK Dirjen 37/KPTS/DK/2025 dan Permen PU 6/2025
2KBLI PB010 belum memiliki kode pengganti resmi pasca perubahan KBLI 2025 — konfirmasi ke LSBU sebelum pengajuan
3Ekuitas minimum berbeda per kualifikasi: Kecil Rp300 juta, Menengah Rp2 miliar, Besar Rp25 miliar
4SKK PJTBU dan PJSKBU wajib terdaftar aktif di SIKI LPJK dan tidak boleh merangkap di badan usaha lain
5Peralatan utama wajib tercatat di SIMPK — boleh sewa minimal 1 tahun dengan bukti kontrak
6Rekaman pengalaman di SIMPAN hanya dipersyaratkan untuk perpanjangan, bukan pengajuan baru

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa saja dokumen utama yang dibutuhkan untuk mengajukan SBU PB010?

Ada 9 dokumen wajib: akta pendirian disahkan Kemenkumham, NIB OSS RBA dengan KBLI sesuai, NPWP aktif, neraca keuangan aset minimal Rp75 juta, SKK PJTBU jenjang 8 aktif di SIKI, SKK PJSKBU jenjang 7 aktif di SIKI, dua peralatan tercatat di SIMPK, SMAP atau surat komitmen 2 tahun, dan rekaman pengalaman SIMPAN khusus perpanjangan.

Apakah KBLI PB010 sudah tersedia di OSS RBA 2025?

Belum. Kode KBLI induk PB010 terdampak perubahan KBLI 2025 dan belum ada kode pengganti resmi yang ditetapkan. Sebelum mengajukan NIB atau SBU, wajib konfirmasi langsung ke LSBU atau melalui lpjk.pu.go.id agar tidak terjadi penolakan sistem karena ketidaksesuaian kode KBLI.

Berapa ekuitas minimum untuk SBU PB010 kualifikasi Kecil?

Ekuitas minimum kualifikasi Kecil adalah Rp300.000.000 berdasarkan Permen PU 6/2025. Neraca keuangan harus mencantumkan nilai aset minimal Rp75 juta. Audit KAP tidak diwajibkan untuk kualifikasi Kecil, namun wajib untuk Menengah dan Besar yang ekuitasnya masing-masing minimal Rp2 miliar dan Rp25 miliar.

Apakah SKK PJTBU dan PJSKBU boleh dijabat orang yang sama?

Tidak boleh. Berdasarkan PP 28/2025, PJTBU dan PJSKBU adalah jabatan berbeda yang masing-masing dilarang merangkap di badan usaha lain. Keduanya wajib berstatus tenaga tetap dan terdaftar aktif di SIKI LPJK. Pelanggaran ketentuan ini adalah penyebab utama penolakan berkas di LSBU.

Berapa lama proses persiapan dokumen SBU PB010?

Estimasi total persiapan mandiri berkisar 30–45 hari kerja: akta dan NIB 7–14 hari, pengurusan SKK di SIKI 14–21 hari, pendaftaran peralatan di SIMPK 3–5 hari, neraca keuangan 5–7 hari, dan SMAP atau surat komitmen 3–5 hari. Menggunakan layanan pengurusan all-in mempersingkat proses menjadi 5 hari kerja.

Apakah peralatan untuk SBU PB010 harus milik sendiri?

Tidak harus. Berdasarkan ketentuan LSBU, peralatan utama boleh berstatus sewa dengan durasi kontrak minimal 1 tahun. Peralatan wajib tercatat di SIMPK dengan bukti kepemilikan atau kontrak sewa yang sah. Untuk kualifikasi Kecil dan Spesialis diperlukan minimal 2 unit peralatan utama.

Sumber: belum diverifikasi · Diverifikasi: 2026-08-05

Bagian dari panduan

Panduan SBU PB010 Pekerjaan Lanskap Pertamanan Vegetasi 2026

SBU PB010 Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi adalah sertifikat wajib bagi badan usaha yang mengerjakan pembangunan taman, penanaman pohon, instalasi irigasi taman, elemen keras lansekap, pencahayaan outdoor, dan drainase taman. Tanpa SBU PB010, perusahaan Anda tidak bisa mengikuti tender pertamanan pemerintah, program Ruang Terbuka Hijau kota, maupun proyek lanskap pengembang properti. Kualifikasi Kecil mensyaratkan ekuitas minimum Rp300 juta, SKK PJTBU jenjang 6 dan PJSKBU jenjang 5, serta 1 peralatan utama. Biaya pengurusan all-in melalui Mitra Konstruksi adalah Rp8.000.000 — sudah mencakup biaya resmi LSBU, iuran KTA asosiasi, dan seluruh koordinasi — dengan estimasi selesai 5 hari kerja, jauh lebih cepat dibanding urus sendiri yang membutuhkan 30–45 hari kerja.

Perlu bantuan menerapkan panduan ini?

Kami dampingi mulai dari pemetaan subklasifikasi hingga pengajuan ke LSBU.

Minta penawaran