Panduan SBU IN005 Instalasi Navigasi Laut Sungai Udara 2026

Tim Konsultan Mitra Konstruksi
- Terbit
- Diperbarui
- Waktu baca
- 9 menit baca
Seri panduan · bagian 1 dari 5
- 1. Panduan SBU IN005 Instalasi Navigasi Laut Sungai Udara 2026
- 2. Syarat SBU IN005 2026 Terbaru: Panduan Dokumen KBLI 43214
- 3. Biaya Pengurusan SBU IN005 2026: Panduan Tarif Resmi All-In
- 4. Kendala Pengurusan SBU IN005 dan Solusi Cepat KBLI 43214
- 5. Beda SBU IN005 dan Subklasifikasi Terkait 2026 untuk Navigasi
SBU IN005 — Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara — adalah sertifikasi wajib bagi badan usaha yang memasang rambu laut, buoy, sistem ILS/VOR bandara, lampu pendaratan, AIS, dan peralatan navigasi perairan lainnya di Indonesia. Tanpa SBU IN005, perusahaan Anda tidak dapat mengikuti tender Ditjen Hubla maupun Ditjen Hubud, dan dikenai PPh Final 4% alih-alih 2,65%. Biaya pengurusan lengkap all-in melalui Mitra Konstruksi mulai Rp8.000.000 untuk kualifikasi Kecil, sudah termasuk biaya resmi LSBU, KTA asosiasi, dan seluruh koordinasi. Proses selesai dalam 5 hari kerja — dibandingkan 30–45 hari kerja jika diurus sendiri.
Apa Itu SBU IN005 dan Siapa yang Wajib Memilikinya?
SBU IN005 adalah Sertifikat Badan Usaha subklasifikasi Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara dengan kode KBLI 43214. Sertifikat ini diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang ditunjuk LPJK berdasarkan Permen PU 6/2025 dan SK Dirjen 37/KPTS/DK/2025, sebagai implementasi PP 28/2025 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi.
Lingkup pekerjaan yang dicakup IN005 sangat spesifik dan tidak dapat digantikan oleh kode lain:
- Pemasangan rambu laut dan menara suar — lampu suar, tiang, sistem tenaga surya untuk penanda maritim
- Pemasangan buoy dan pelampung suar — buoy pelabuhan, buoy saluran, sistem pengangkuran, dan komponen kelistrikannya
- Pemasangan peralatan navigasi udara — VOR, DME, ILS (Instrument Landing System), dan DVOR di kawasan bandara
- Pemasangan sistem pendaratan bandara — approach light system, runway edge light, PAPI/VASI sesuai standar ICAO
- Pemasangan rambu navigasi sungai — penanda alur, rambu bahaya, dan sistem navigasi perairan darat
- Pemasangan AIS dan VTMS — stasiun base Automatic Identification System dan Vessel Traffic Management System
- Pemeliharaan dan peningkatan sistem navigasi — overhaul dan penggantian komponen sistem yang sudah ada
Siapa yang wajib memiliki IN005? Setiap badan usaha yang menandatangani kontrak pemasangan peralatan navigasi — baik laut, sungai, maupun udara — wajib memiliki SBU IN005 aktif yang tercatat di sistem lpjk.pu.go.id sebelum kontrak ditandatangani. Kewajiban ini berlaku untuk semua sumber dana: APBN, APBD, BUMN, maupun swasta.
Perlu diperhatikan batas lingkup: pekerjaan sipil infrastruktur navigasi (pondasi, bangunan pendukung) menggunakan BS008, bukan IN005. Pemasangan telekomunikasi umum di gedung menggunakan IN002. Rambu jalan raya menggunakan IN011. Sinyal kereta api menggunakan IN012. Memilih kode yang salah berakibat gugur saat verifikasi dokumen tender.
IN005 tersedia dalam 4 kualifikasi: Kecil, Menengah, Besar, dan Spesialis. Kualifikasi Spesialis tidak memiliki persyaratan ekuitas minimum dan penjualan tahunan, namun mensyaratkan SKK jenjang lebih tinggi. Pemilihan kualifikasi menentukan nilai paket yang dapat diikuti dalam tender pemerintah sesuai ketentuan OSS RBA.
Apa yang Terjadi Jika Tidak Punya SBU IN005?
Absennya SBU IN005 bukan sekadar kekurangan administratif — konsekuensinya langsung memukul keuangan dan keberlangsungan bisnis. Berdasarkan PP 28/2025 dan UU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi, berikut lima dampak konkret yang wajib dipahami setiap direktur perusahaan konstruksi spesialis navigasi:
1. Otomatis gugur dari seluruh tender Kemenhub bidang navigasi. Paket Ditjen Hubla (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) dan Ditjen Hubud (Direktorat Jenderal Perhubungan Udara) mensyaratkan SBU IN005 aktif. Tanpa itu, sistem LPSE menolak dokumen penawaran secara otomatis — tidak ada ruang negosiasi.
2. PPh Final lebih tinggi 1,35 persen dari setiap nilai kontrak. Pemegang SBU IN005 dikenai PPh Final 2,65%, sedangkan badan usaha tanpa SBU dikenai 4,00%. Selisih 1,35% terlihat kecil, tetapi pada kontrak senilai Rp5 miliar, itu berarti Rp67,5 juta pajak tambahan per kontrak.
3. Tidak dapat mengakses program APBN keselamatan navigasi. Program pembangunan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) dan program peningkatan fasilitas navigasi udara adalah program prioritas nasional yang anggarannya dialokasikan setiap tahun. Seluruh paket ini eksklusif untuk pemegang IN005.
4. Sanksi administratif berdasarkan UU 2/2017. Mengerjakan proyek konstruksi yang memerlukan SBU tanpa memilikinya merupakan pelanggaran hukum — bukan hanya pelanggaran administratif ringan.
5. Risiko reputasi jangka panjang. Rekam jejak pelanggaran tercatat di SIMPAN dan dapat memengaruhi evaluasi kualifikasi pada tender berikutnya.
| Nilai Kontrak | PPh Final Tanpa SBU (4%) | PPh Final Dengan SBU (2,65%) | Selisih Kerugian |
|---|---|---|---|
| Rp1.000.000.000 | Rp40.000.000 | Rp26.500.000 | Rp13.500.000 |
| Rp3.000.000.000 | Rp120.000.000 | Rp79.500.000 | Rp40.500.000 |
| Rp5.000.000.000 | Rp200.000.000 | Rp132.500.000 | Rp67.500.000 |
| Rp10.000.000.000 | Rp400.000.000 | Rp265.000.000 | Rp135.000.000 |
Angka di atas menunjukkan bahwa biaya pengurusan SBU IN005 — bahkan kualifikasi Spesialis — sudah kembali dalam satu kontrak pertama yang berhasil dimenangkan. Menunda pengurusan SBU adalah keputusan yang secara harfiah merugikan puluhan hingga ratusan juta rupiah per kontrak.
Apa Saja Syarat Dokumen SBU IN005 2026?
Persyaratan SBU IN005 tahun 2026 mengacu pada Permen PU 6/2025 dan SK Dirjen 37/KPTS/DK/2025. Dokumen diajukan melalui sistem SIKI LPJK dan diverifikasi oleh LSBU sebelum sertifikat diterbitkan dan tercatat di lpjk.pu.go.id. Berikut daftar lengkap dokumen beserta kesalahan paling umum yang menyebabkan penolakan berkas:
| No. | Dokumen | Keterangan Teknis | Kesalahan Paling Sering |
|---|---|---|---|
| 1 | Akta pendirian dan perubahan terakhir | Disahkan Kemenkumham; versi terbaru wajib dilampirkan | Melampirkan akta lama tanpa akta perubahan terkini |
| 2 | NIB dari OSS RBA dengan KBLI 43214 | Pastikan KBLI sudah dikonversi ke KBLI 2025 | KBLI belum diperbarui, masih menggunakan kode lama |
| 3 | NPWP badan usaha aktif | Status aktif — bukan non-efektif atau dibekukan | NPWP non-efektif karena tidak lapor pajak dua tahun |
| 4 | Neraca keuangan | Kecil: ekuitas min Rp300 juta; Spesialis: aset min Rp5 miliar; audit KAP wajib jika aset > Rp2 miliar | Neraca tidak diaudit KAP padahal aset melampaui Rp2 miliar |
| 5 | SKK PJTBU aktif di SIKI LPJK | Kecil: jenjang 6; Menengah: jenjang 7; Besar & Spesialis: jenjang 8. Wajib tenaga tetap, tidak merangkap | SKK sudah kedaluwarsa atau PJTBU merangkap di perusahaan lain |
| 6 | SKK PJSKBU aktif di SIKI LPJK | Kecil: jenjang 5; Menengah: jenjang 6; Besar & Spesialis: jenjang 7. Tidak boleh merangkap | PJSKBU tidak terdaftar sebagai tenaga tetap di sistem SIKI |
| 7 | Peralatan utama di SIMPK | Kecil: 1 alat; Menengah: 2 alat; Besar: 3 alat; Spesialis: 2 alat. Sewa minimal 1 tahun diterima | Peralatan tidak terdaftar di SIMPK atau dokumen sewa belum diunggah |
| 8 | Dokumen SMAP atau surat komitmen | Sertifikat ISO 37001, PANCEK KPK min 70%, atau surat komitmen 2 tahun untuk Spesialis | Surat komitmen tidak memuat jangka waktu yang disyaratkan |
| 9 | Rekaman pengalaman (SIMPAN) | Wajib hanya untuk perpanjangan; tidak dipersyaratkan untuk pengajuan baru Spesialis | Bingung antara pengajuan baru dan perpanjangan — salah dokumen |
Kolom "Kesalahan Paling Sering" bukan daftar teoritis — ini terangkum dari pengalaman nyata pengurusan SBU yang kami tangani. Kesalahan pada KBLI dan status SIKI adalah dua penyebab terbesar penundaan permohonan. Pastikan NIB Anda sudah memuat KBLI 43214 versi 2025 sebelum mengajukan permohonan. Verifikasi status SKK dapat dilakukan langsung di portal lpjk.pu.go.id.
Untuk detail persyaratan per kualifikasi, baca panduan lengkap di Syarat SBU IN005 Lengkap per Kualifikasi.
Berapa Biaya Pengurusan SBU IN005?
Pertanyaan tentang biaya adalah yang paling sering kami terima, dan jawabannya harus jujur: ada dua jalur — urus sendiri atau menggunakan layanan pengurusan lengkap. Keduanya memiliki implikasi biaya dan waktu yang sangat berbeda.
Jika diurus sendiri: Anda perlu membayar biaya sertifikasi ke LSBU, iuran KTA ke asosiasi, dan biaya administrasi lainnya. Total biaya yang dibayarkan langsung ke lembaga resmi berkisar antara Rp4.850.000 hingga Rp6.100.000 untuk kualifikasi Kecil. Di luar biaya tersebut, Anda menghabiskan 30–45 hari kerja untuk koordinasi dengan LSBU, asosiasi, verifikasi SIKI, dan pengunggahan dokumen SIMPK — waktu yang tidak bisa diukur dalam angka, tetapi nilainya sangat nyata.
Layanan pengurusan lengkap Mitra Konstruksi: Biaya Rp8.000.000 all-in untuk kualifikasi Kecil sudah mencakup biaya resmi LSBU, iuran KTA asosiasi, biaya administrasi, dan seluruh koordinasi pengurusan. Tidak ada biaya tersembunyi. Proses selesai dalam 5 hari kerja.
| Kualifikasi | Ekuitas Minimum | Biaya Urus Sendiri (Est.) | Paket All-In Mitra Konstruksi | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|---|
| Kecil | Rp300.000.000 | Rp4.850.000–Rp6.100.000 | Rp8.000.000 | 5 hari kerja |
| Menengah | Rp2.000.000.000 | Rp7.000.000–Rp9.000.000 | Rp12.000.000–Rp15.000.000 | 5–7 hari kerja |
| Besar | Rp25.000.000.000 | Rp12.000.000–Rp15.000.000 | Rp20.000.000–Rp30.000.000 | 7–14 hari kerja |
| Spesialis | — | Rp5.500.000–Rp7.000.000 | Rp8.000.000–Rp12.000.000 | 5–7 hari kerja |
Selisih antara biaya urus sendiri dan paket Mitra untuk kualifikasi Kecil hanya Rp1.900.000–Rp3.150.000. Nilai itu setara dengan menghemat satu bulan penuh waktu operasional staf internal Anda — waktu yang jauh lebih berharga digunakan untuk mempersiapkan dokumen penawaran tender pertama Anda. Untuk analisis biaya lengkap, baca Rincian Biaya SBU IN005 2026.
Bagaimana Kasus Nyata Pengurusan SBU IN005 di Lapangan?
Teori selalu lebih mudah dari praktik — inilah mengapa studi kasus nyata penting sebagai referensi. Berikut adalah gambaran riil dari proses yang kami tangani langsung, termasuk tantangan di lapangan dan bagaimana solusinya ditemukan.
Kasus: Perusahaan kualifikasi Menengah dari Surabaya, ekuitas Rp3,5 miliar. Permohonan baru IN005 kualifikasi Menengah. Perusahaan bergerak di bidang instalasi sistem navigasi pelabuhan dan sudah memiliki portofolio proyek, namun belum pernah memiliki SBU karena selama ini bekerja sebagai subkontraktor badan usaha lain yang telah bersertifikat.
Situasinya relatif ideal: tidak ada kendala dokumen keuangan (neraca sudah diaudit KAP), SKK PJTBU jenjang 7 dan PJSKBU jenjang 6 sudah aktif di SIKI, dan dua peralatan utama sudah terdaftar di SIMPK. Seluruh dokumen disiapkan oleh tim konsultan sebelum pengajuan formal ke LSBU.
Hasilnya: SBU terbit dalam 5 hari kerja. Tidak diperlukan revisi atau klarifikasi tambahan dari LSBU. Pelajaran paling berharga dari kasus ini bukan tentang kecepatan prosesnya — melainkan tentang pentingnya persiapan matang sebelum submit. Banyak permohonan yang mandek bukan karena LSBU lambat, tetapi karena dokumen tidak lengkap atau tidak konsisten antar satu berkas dengan berkas lainnya.
Dari rata-rata 5–8 permohonan SBU yang kami tangani setiap bulan, pola penundaan yang paling sering kami temui untuk IN005 adalah: (1) status NPWP non-efektif yang baru diketahui saat submit, (2) KBLI 43214 belum tercantum di NIB OSS karena belum dilakukan pemutakhiran, dan (3) dokumen peralatan di SIMPK tidak memiliki bukti kepemilikan atau kontrak sewa yang valid. Ketiga masalah ini dapat diselesaikan dalam 1–2 hari kerja jika diidentifikasi lebih awal. Untuk panduan menghindari penolakan berkas, baca Kendala Umum dan Solusi Pengurusan SBU IN005.
Satu hal yang selalu kami tekankan kepada klien: jangan menunggu ada tender terbuka baru untuk mulai mengurus SBU. Proses pengumuman tender hingga penutupan penawaran biasanya hanya 14–21 hari kalender — terlalu sempit untuk mengurus SBU dari nol dalam waktu bersamaan.
Apa Saja Pertanyaan yang Paling Sering Diajukan tentang SBU IN005?
Berikut adalah jawaban atas pertanyaan yang paling sering masuk ke tim kami dari calon klien dan pemilik badan usaha yang baru mengenal SBU IN005. Jawaban dirangkum berdasarkan pertanyaan nyata, bukan asumsi.
Apa itu SBU IN005 dan apa bedanya dengan SBU lain?
SBU IN005 adalah Sertifikat Badan Usaha untuk subklasifikasi Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara dengan KBLI 43214. Ini adalah satu-satunya kode yang mencakup pemasangan peralatan navigasi aktif: rambu laut, buoy, VOR, DME, ILS, lampu landasan, AIS, dan sistem navigasi sungai. Kode lain seperti BS008 hanya untuk pekerjaan sipil pendukung, sementara IN002 untuk telekomunikasi umum dalam gedung.
Apakah IN005 mencakup pemasangan lampu landasan dan PAPI di bandara?
Ya. Approach light system, runway edge light, PAPI (Precision Approach Path Indicator), dan VASI (Visual Approach Slope Indicator) seluruhnya masuk dalam lingkup IN005. Pekerjaan ini mengikuti standar ICAO dan termasuk dalam paket tender Ditjen Hubud.
Berapa syarat keuangan minimum untuk IN005?
Kualifikasi Kecil mensyaratkan ekuitas minimal Rp300 juta. Kualifikasi Menengah mensyaratkan ekuitas Rp2 miliar dan penjualan tahunan Rp2,5 miliar. Kualifikasi Besar mensyaratkan ekuitas Rp25 miliar dan penjualan tahunan Rp50 miliar. Kualifikasi Spesialis tidak memiliki persyaratan ekuitas dan penjualan tahunan, tetapi mensyaratkan aset minimal Rp5 miliar dengan wajib audit KAP jika aset melampaui Rp2 miliar.
Jenjang SKK berapa yang dibutuhkan untuk IN005?
Bergantung kualifikasi. PJTBU jenjang 6 dan PJSKBU jenjang 5 untuk Kecil; PJTBU jenjang 7 dan PJSKBU jenjang 6 untuk Menengah; PJTBU jenjang 8 dan PJSKBU jenjang 7 untuk Besar dan Spesialis. Seluruh SKK wajib aktif di sistem SIKI LPJK dan tidak boleh merangkap di badan usaha lain.
Apakah perusahaan baru tanpa pengalaman bisa mengajukan IN005?
Bisa. Untuk pengajuan baru — bukan perpanjangan — penjualan tahunan tidak dipersyaratkan di kualifikasi Kecil dan Spesialis. Yang wajib dipenuhi adalah ekuitas sesuai kualifikasi, SKK aktif di SIKI, dan peralatan terdaftar di SIMPK. Rekaman pengalaman di SIMPAN baru diwajibkan saat perpanjangan SBU tiga tahun kemudian.
Apa perbedaan IN005 dan BS008 untuk proyek menara suar?
Ini pertanyaan kritis. IN005 mencakup pemasangan peralatan navigasi aktif: lampu, sistem kelistrikan, rambu, dan komponen elektronik navigasi di menara suar. BS008 mencakup pekerjaan sipil: konstruksi badan menara, pondasi, dan bangunan pendukungnya. Proyek menara suar besar biasanya mensyaratkan keduanya — kontraktor berbeda atau satu kontraktor dengan dua SBU aktif.
Berapa lama masa berlaku SBU IN005?
SBU IN005 berlaku selama 3 tahun untuk semua kualifikasi. Perpanjangan diajukan maksimal 3 bulan sebelum tanggal kedaluwarsa melalui SIKI LPJK. SBU yang kedaluwarsa tidak dapat digunakan sebagai dokumen tender meski hanya lewat satu hari.
Siap mengurus SBU IN005? Tim Mitra Konstruksi menangani 5–8 permohonan SBU per bulan dan memiliki rekam jejak penerbitan dalam 5 hari kerja. Konsultasi pertama gratis — kami bantu identifikasi kesiapan dokumen dan jalur tercepat untuk kualifikasi yang sesuai dengan kondisi perusahaan Anda.
Hubungi via WhatsApp — Konsultasi GratisRingkasan poin kunci
- 1SBU IN005 wajib untuk tender pemasangan rambu laut, buoy, VOR, ILS, lampu bandara, dan navigasi sungai di bawah Ditjen Hubla dan Ditjen Hubud
- 2Dasar hukum: PP 28/2025, Permen PU 6/2025, SK Dirjen 37/KPTS/DK/2025 — pelanggaran dikenai sanksi UU 2/2017
- 3Tanpa SBU IN005 dikenai PPh Final 4 persen, bukan 2,65 persen — selisih 1,35 persen dari nilai kontrak
- 4Kualifikasi Kecil: ekuitas Rp300 juta, SKK PJTBU jenjang 6 dan PJSKBU jenjang 5, 1 peralatan di SIMPK
- 5Biaya all-in kualifikasi Kecil Rp8.000.000 sudah termasuk biaya LSBU, KTA, dan administrasi — selesai 5 hari kerja
- 6KBLI yang wajib tercantum di NIB OSS RBA: 43214 Pemasangan Sistem Navigasi Laut, Sungai, dan Udara
Artikel pendukung
Syarat SBU IN005 2026 Terbaru: Panduan Dokumen KBLI 43214
Menyiapkan syarat SBU IN005 2026 terbaru untuk subklasifikasi Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara (KBLI 43214) kini wajib mengikuti regulasi PP 28/2025 dan Permen PU 6/2025. Proses verifikasi dokumen melalui portal lpjk.pu.go.id menuntut validitas data yang sangat ketat, mulai dari kesesuaian SKK PJTBU Jenjang 8 dan PJSKBU Jenjang 7 di SIKI LPJK, hingga pencatatan alat utama di SIMPK dan pengalaman di SIMPAN. Mengurus dokumen ini secara mandiri memakan biaya resmi LSBU serta iuran asosiasi sekitar Rp4.850.000 hingga Rp6.100.000 dengan proses birokrasi 30 sampai 45 hari kerja. Mitra Konstruksi hadir memberikan solusi instan lewat paket pengurusan lengkap All-In senilai Rp8.000.000 untuk kualifikasi Kecil. Selisih investasi yang hanya Rp1.900.000 hingga Rp3.150.000 ini membebaskan Anda dari kerumitan administrasi, karena tim kami menyelesaikan seluruh koordinasi dokumen hingga SBU terbit resmi dalam waktu 5 hari kerja.
Biaya Pengurusan SBU IN005 2026: Panduan Tarif Resmi All-In
Rincian biaya pengurusan SBU IN005 2026 untuk subklasifikasi Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara (KBLI 43214) kini mengacu pada PP 28/2025, Permen PU 6/2025, dan SK Dirjen 37/KPTS/DK/2025. Proses sertifikasi melalui OSS RBA dan SIKI LPJK membutuhkan integrasi data SIMPK serta SIMPAN di lpjk.pu.go.id. Jika mengurus mandiri, Anda harus membayar biaya resmi LSBU dan iuran KTA asosiasi sebesar Rp4.850.000 hingga Rp6.100.000, dengan waktu tunggu berkisar antara 30 hingga 45 hari kerja. Sebagai solusinya, Mitra Konstruksi menawarkan paket pengurusan lengkap All-In kualifikasi Kecil seharga Rp8.000.000 yang dijamin selesai dalam waktu 5 hari kerja. Selisih biaya yang hanya sebesar Rp1.900.000 sampai Rp3.150.000 ini sangat efektif menghemat waktu operasional dan tenaga Anda. Kami menangani seluruh proses verifikasi administrasi, kelayakan dokumen personel, hingga sinkronisasi sistem digital secara tuntas tanpa biaya tambahan tersembunyi.
Kendala Pengurusan SBU IN005 dan Solusi Cepat KBLI 43214
Panduan lengkap mengatasi kendala utama pengurusan SBU IN005 untuk KBLI 43214 (Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara). Berdasarkan regulasi PP 28/2025 dan Permen PU 6/2025, artikel ini mengupas tuntas solusi teknis mulai dari pembebasan status SKK di SIKI LPJK, pemutakhiran data OSS RBA, pemenuhan syarat audit aset oleh KAP, hingga validasi SIMPK dan dokumen SMAP agar terhindar dari sanksi serta risiko kehilangan tender besar.
Beda SBU IN005 dan Subklasifikasi Terkait 2026 untuk Navigasi
Memahami beda SBU IN005 dan subklasifikasi terkait 2026 sangat krusial bagi kontraktor agar tidak salah memilih KBLI saat tender proyek navigasi laut, sungai, dan udara. Sesuai PP 28/2025 dan Permen PU 6/2025, kesalahan kode SBU dapat menggugurkan penawaran dan memicu sanksi pajak PPh Final 4% karena dianggap tidak memiliki sertifikasi yang sah di SIKI LPJK. SBU IN005 (KBLI 43214) berfokus pada instalasi peralatan navigasi aktif seperti lampu suar, buoy, dan radar bandara. Di sisi lain, BS008 mengatur konstruksi sipil prasarana, IN002 untuk telekomunikasi gedung, IN011 untuk rambu jalan raya, dan IN012 untuk persinyalan kereta api. Mengurus SBU IN005 secara mandiri di lpjk.pu.go.id memakan biaya Rp4.850.000 hingga Rp6.100.000 dengan proses 30-45 hari kerja. Mitra Konstruksi menawarkan solusi praktis pengurusan SBU IN005 kualifikasi Kecil seharga Rp8.000.000 all-in yang selesai hanya dalam 5 hari kerja, menghemat waktu sebulan penuh bagi perusahaan Anda.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu SBU IN005 dan apa saja lingkup pekerjaannya?
Apa perbedaan SBU IN005 dan BS008?
Berapa syarat keuangan untuk mengajukan SBU IN005?
Jenjang SKK berapa yang dibutuhkan untuk SBU IN005 kualifikasi Kecil?
Apakah pemasangan lampu landasan dan PAPI di bandara termasuk IN005?
Berapa biaya pengurusan SBU IN005 all-in dan berapa lama prosesnya?
Sumber: belum diverifikasi · Diverifikasi:
Diskusikan kasus badan usaha Anda
Kirim data ringkas badan usaha Anda, kami bantu petakan subklasifikasi dan persyaratan yang perlu dipenuhi.

