Panduan SBU AL003 Pengembangan Perkotaan 2026: Syarat, Biaya, Proses

Tim Konsultan Mitra Konstruksi
- Terbit
- Diperbarui
- Waktu baca
- 9 menit baca
Seri panduan · bagian 1 dari 5
- 1. Panduan SBU AL003 Pengembangan Perkotaan 2026: Syarat, Biaya, Proses
- 2. Syarat SBU AL003 2026 Terbaru: 9 Dokumen Wajib Jasa Pengembangan Perkotaan
- 3. Biaya Pengurusan SBU AL003 2026: Paket All-In & Simulasi PPh
- 4. Kendala Pengurusan SBU AL003 dan Solusi Praktisnya 2025
- 5. Beda SBU AL003 dan Subklasifikasi Terkait 2026: Panduan Lengkap
SBU AL003 Pengembangan Perkotaan adalah Sertifikat Badan Usaha subklasifikasi jasa konsultansi yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang mengerjakan urban renewal, Transit Oriented Development (TOD), smart city, dan revitalisasi kawasan perkotaan di Indonesia. Kode AL003 merujuk pada KBLI 71101 Aktivitas Arsitektural dan diatur dalam Permen PU 6/2025 serta PP 28/2025. Tanpa SBU AL003, badan usaha tidak dapat mengikuti tender perencanaan perkotaan dari Ditjen Cipta Karya, Pemda, maupun program KOTAKU. Biaya pengurusan lengkap melalui Mitra Konstruksi adalah Rp8.000.000 all-in untuk kualifikasi Kecil, selesai dalam 5 hari kerja.
Apa Itu SBU AL003 dan Siapa yang Wajib Memilikinya?
SBU AL003 — Jasa Pengembangan Perkotaan — adalah sertifikasi resmi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) terakreditasi berdasarkan mekanisme SK Dirjen 37/KPTS/DK/2025. Sertifikasi ini membuktikan bahwa badan usaha jasa konsultansi memiliki kompetensi, tenaga ahli bersertifikat, dan sistem manajemen yang layak untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan perkotaan.
Apa saja lingkup pekerjaan yang masuk AL003?
Berdasarkan klasifikasi yang berlaku, terdapat 7 lingkup pekerjaan utama di bawah subklasifikasi AL003:
- Perencanaan urban renewal dan revitalisasi kawasan — penyusunan rencana peremajaan kawasan kumuh dan revitalisasi pusat kota yang terdegradasi.
- Perencanaan kawasan Transit Oriented Development (TOD) — perancangan kawasan berorientasi transit di sekitar stasiun, terminal, dan simpul transportasi massal.
- Pengembangan smart city dan kota berkelanjutan — perencanaan dan implementasi konsep smart city: infrastruktur digital, sistem data kota, dan kota berkelanjutan.
- Rencana induk infrastruktur perkotaan — penyusunan masterplan kota mencakup air bersih, drainase, persampahan, dan infrastruktur terintegrasi.
- Kajian mobilitas perkotaan dan transportasi — analisis mobilitas, rencana transportasi kota, dan integrasi moda transportasi.
- Perencanaan rusun dan perumahan perkotaan — perencanaan kawasan rumah susun, hunian terjangkau, dan penataan permukiman.
- Sistem informasi perkotaan dan basis data kota — pengembangan GIS kota, sistem informasi infrastruktur, dan platform data perkotaan.
Siapa yang wajib memiliki SBU AL003?
SBU AL003 cocok untuk badan usaha yang memenuhi semua kriteria berikut: mengerjakan jasa perencanaan urban renewal, TOD, atau smart city; memiliki SKK PJTBU dan PJSKBU jenjang 7 yang aktif di SIKI LPJK; tidak memerlukan peralatan berat; berencana mengikuti tender perencanaan perkotaan dari Ditjen Cipta Karya, Pemda, atau BUMN; dan memiliki tenaga ahli perencanaan kota bersertifikat.
Apa perbedaan AL003 dengan kode SBU serupa?
| Kode SBU | Judul | Pembeda Utama | Kapan Pilih |
|---|---|---|---|
| AL001 | Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang | Tata ruang dan KKPR | Pilih AL001 untuk tata ruang dan zonasi; AL003 untuk pengembangan perkotaan |
| AL002 | Jasa Pengembangan Wilayah | Perencanaan pembangunan wilayah makro (RPJMD) | Pilih AL002 untuk wilayah regional; AL003 untuk kawasan perkotaan |
| AL004 | Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan | Lingkungan terbangun dan lansekap kawasan | Pilih AL003 untuk perencanaan perkotaan; AL004 untuk taman kota |
| AR002 | Jasa Arsitektural Lainnya | Perancangan arsitektur kawasan | Pilih AL003 untuk perencanaan perkotaan; AR002 untuk arsitektur kawasan |
Perlu diingat: tata ruang dan RDTR menggunakan AL001, bukan AL003. Perencanaan wilayah makro menggunakan AL002. Pelaksanaan konstruksi perkotaan menggunakan kode BG atau BS sesuai klasifikasinya. Konsultasikan kebutuhan spesifik proyek Anda sebelum memilih kode SBU.
Apa yang Terjadi Jika Tidak Punya SBU AL003?
Pertanyaan ini krusial, terutama menjelang musim tender pemerintah. Berdasarkan PP 28/2025 dan UU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi, badan usaha yang mengerjakan pekerjaan konsultansi perencanaan tanpa SBU aktif menghadapi 5 konsekuensi nyata:
Apa saja konsekuensi tidak memiliki SBU AL003?
- Tidak dapat mengikuti tender urban renewal Ditjen Cipta Karya. Tender perencanaan urban renewal dan revitalisasi kota mensyaratkan SBU AL003. Dokumen penawaran akan gugur secara administratif.
- Tidak dapat menjadi konsultan TOD dan smart city. Proyek perencanaan TOD dan smart city — termasuk proyek MRT, LRT, dan pengembangan kawasan stasiun — mensyaratkan SBU AL003 aktif.
- Kehilangan akses ke anggaran perkotaan yang besar. Program KOTAKU dan pengembangan perkotaan dari APBN mensyaratkan SBU AL003. Dana program KOTAKU pada APBN 2025 mencapai ratusan miliar rupiah; tanpa AL003, badan usaha tidak bisa mengakses satu rupiah pun.
- Risiko sanksi administratif UU 2/2017. Mengerjakan pekerjaan konsultansi tanpa SBU sesuai klasifikasinya dapat dikenai sanksi administratif, termasuk pembekuan izin usaha.
- Tidak dapat bermitra dalam tender perencanaan kota besar. Tender masterplan kota sering memerlukan konsorsium. Tanpa AL003 aktif, badan usaha tidak memenuhi syarat bergabung sebagai anggota konsorsium.
Berapa kerugian finansial dari perbedaan tarif PPh tanpa SBU?
Selain risiko tender, ada dampak finansial langsung pada pajak. Badan usaha jasa konstruksi dengan SBU aktif dikenai PPh final yang lebih rendah dibanding yang tidak memiliki SBU.
| Status SBU | Tarif PPh Final | Nilai Kontrak Rp1 Miliar | Nilai Kontrak Rp5 Miliar |
|---|---|---|---|
| Memiliki SBU aktif | 2,65% | Rp26.500.000 | Rp132.500.000 |
| Tanpa SBU (PPh 4 ayat 2) | 4% | Rp40.000.000 | Rp200.000.000 |
| Selisih kerugian | 1,35% | Rp13.500.000 | Rp67.500.000 |
Pada kontrak senilai Rp5 miliar saja, badan usaha tanpa SBU kehilangan Rp67.500.000 lebih banyak untuk pajak dibanding pesaing yang memiliki SBU AL003 aktif. Ini baru satu proyek.
Apa Saja Syarat Dokumen SBU AL003 2026?
Berdasarkan Permen PU 6/2025 dan mekanisme verifikasi LSBU melalui platform lpjk.pu.go.id, berikut adalah checklist dokumen lengkap SBU AL003 beserta kesalahan yang paling sering terjadi:
| Dokumen | Keterangan | Kesalahan Paling Sering |
|---|---|---|
| Akta pendirian dan perubahan terakhir | Disahkan Kemenkumham | Menggunakan akta lama yang belum mencantumkan KBLI 71101 |
| NIB dari OSS RBA memuat KBLI 71101 | Pastikan KBLI sudah dikonversi ke KBLI 2025 | NIB masih menggunakan KBLI 2017 yang belum diperbarui di OSS |
| NPWP badan usaha aktif | Status aktif, bukan non-efektif | NPWP berstatus non-efektif karena tidak ada laporan tahunan |
| Neraca keuangan badan usaha | Audit KAP wajib bila aset di atas Rp250 juta (kualifikasi Menengah ke atas) | Neraca tidak ditandatangani akuntan publik padahal aset melebihi batas |
| SKK PJTBU jenjang 7 aktif di SIKI LPJK | Wajib tenaga tetap, tidak merangkap | SKK sudah kedaluwarsa atau tidak terdaftar sebagai tenaga tetap |
| SKK PJSKBU jenjang 7 aktif di SIKI LPJK | Tidak boleh merangkap dengan perusahaan lain | PJSKBU masih terdaftar di badan usaha lain di sistem SIKI |
| Data tenaga ahli perencanaan kota bersertifikat | Tidak memerlukan peralatan; perencana kota bersertifikat adalah kunci | Sertifikat keahlian tenaga ahli belum terdaftar di SIMPK |
| Dokumen SMAP atau surat komitmen | Sertifikat ISO 37001, dokumen SMAP, atau surat komitmen sesuai LSBU | Tidak menyiapkan surat komitmen anti-suap sehingga permohonan dikembalikan |
| Rekaman pengalaman di SIMPAN (perpanjangan) | Khusus perpanjangan; penjualan tahunan tidak dipersyaratkan untuk pengajuan baru | Mengira pengalaman wajib untuk pengajuan pertama kali |
Berapa syarat modal minimum SBU AL003 per kualifikasi?
| Kualifikasi | Ekuitas Minimum | Penjualan Tahunan Minimum | Jenjang PJTBU | Jenjang PJSKBU | Audit KAP | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kecil | Rp100.000.000 | — | 7 | 6 | Tidak wajib | 3 tahun |
| Menengah | Rp250.000.000 | Rp1.000.000.000 | 8 | 7 | Wajib | 3 tahun |
| Besar | Rp500.000.000 | Rp2.500.000.000 | 9 | 8 | Wajib | 3 tahun |
| Spesialis | — | — | 7 | 7 | Tidak wajib | 3 tahun |
Catatan penting: untuk kualifikasi Kecil, tidak ada persyaratan penjualan tahunan minimum pada pengajuan baru. Ini membuka peluang bagi konsultan perencanaan kota yang baru berdiri namun sudah memiliki tenaga ahli kompeten. Pelajari lebih lanjut di halaman syarat lengkap SBU AL003.
Berapa Biaya Pengurusan SBU AL003?
Ini pertanyaan pertama yang hampir selalu ditanyakan klien kami. Kami akan jawab dengan transparan — termasuk biaya jika Anda memilih urus sendiri.
Berapa biaya urus sendiri SBU AL003?
Jika Anda memilih mengurus sendiri melalui mekanisme resmi LSBU dan asosiasi profesi, komponen biaya yang harus dibayar langsung ke lembaga adalah:
- Biaya sertifikasi LSBU: Rp2.500.000 – Rp3.500.000
- Iuran KTA asosiasi: Rp1.200.000 – Rp1.500.000
- Biaya administrasi dan verifikasi dokumen: Rp1.150.000 – Rp1.100.000
- Total biaya resmi: Rp4.850.000 – Rp6.100.000
- Ditambah: 30–45 hari kerja waktu tim internal Anda
Berapa biaya paket pengurusan Mitra Konstruksi?
| Kualifikasi | Biaya All-In Mitra Konstruksi | Waktu Selesai | Yang Termasuk |
|---|---|---|---|
| Kecil | Rp8.000.000 | 5 hari kerja | Biaya LSBU + KTA asosiasi + administrasi + koordinasi penuh |
| Menengah | Rp12.000.000 – Rp15.000.000 | 7–10 hari kerja | Biaya LSBU + KTA + audit KAP + koordinasi penuh |
| Besar | Rp20.000.000 – Rp30.000.000 | 10–15 hari kerja | Biaya LSBU + KTA + audit + koordinasi, dikonfirmasi saat konsultasi |
| Spesialis | Rp8.000.000 – Rp12.000.000 | 5–7 hari kerja | Biaya LSBU + KTA + koordinasi penuh |
Untuk kualifikasi Kecil: Anda membayar Rp8.000.000 all-in. Biaya urus sendiri adalah Rp4.850.000 – Rp6.100.000. Artinya, selisihnya hanya Rp1.900.000 – Rp3.150.000 — namun Anda menghemat 30–45 hari kerja yang seharusnya digunakan tim internal Anda untuk mengurus koordinasi, revisi dokumen, dan bolak-balik ke LSBU.
Kalau satu kontrak perencanaan TOD bernilai Rp500.000.000 tertunda 45 hari karena proses SBU, kerugian oportunitas jauh lebih besar dari Rp3.150.000. Lihat perbandingan biaya lengkap di halaman biaya SBU AL003.
Studi Kasus: Bagaimana Kami Membantu Klien Mendapat SBU AL003?
Bagaimana proses pengajuan SBU AL003 berjalan dalam praktik?
Klien: CV Konsultan Perencanaan Kota, kualifikasi Kecil, Jakarta. Ekuitas Rp345 juta (di atas batas minimum Rp100 juta untuk Kecil).
Situasi: Permohonan baru SBU AL003. Badan usaha baru berdiri 8 bulan sebelumnya dan belum pernah mengurus SBU sebelumnya. Direktur utama memiliki latar belakang urban planner dengan SKK jenjang 7 aktif di SIKI LPJK, tetapi tim internal tidak familiar dengan alur SIMPK dan persyaratan LSBU.
Tantangan yang diantisipasi: NIB di OSS RBA belum mencantumkan KBLI 71101 secara eksplisit, dan dokumen SMAP belum disiapkan karena tidak mengetahui persyaratan tersebut.
Tindakan yang dilakukan Mitra Konstruksi:
- Hari 1: Verifikasi kelengkapan dokumen. Ditemukan NIB perlu diperbarui di OSS RBA untuk memuat KBLI 71101. Klien mengakses OSS dan memperbarui NIB pada hari yang sama.
- Hari 2: Persiapan dokumen SMAP dan surat komitmen anti-suap sesuai format yang diterima LSBU yang dipilih.
- Hari 3–4: Pengajuan permohonan ke LSBU, verifikasi tenaga ahli di SIKI LPJK dan SIMPK, koordinasi administrasi.
- Hari 5: SBU AL003 kualifikasi Kecil terbit dan dapat diunduh melalui lpjk.pu.go.id.
Hasil: SBU AL003 terbit dalam 5 hari kerja sejak semua dokumen lengkap. Tidak ada revisi atau penolakan. Klien langsung dapat mendaftarkan badan usaha dalam daftar penyedia jasa LPSE untuk tender perencanaan perkotaan semester II 2025.
Pelajaran: Dengan persiapan dokumen yang matang dan pengetahuan teknis tentang sistem SIKI LPJK, SIMPK, dan SIMPAN, proses SBU AL003 bisa selesai dalam 5 hari kerja tanpa hambatan. Mayoritas penundaan terjadi bukan di pihak LSBU, melainkan pada ketidaklengkapan dokumen dari pemohon. Pelajari kendala umum di halaman kendala pengurusan SBU AL003.
Dari 5–8 permohonan per bulan yang kami tangani untuk subklasifikasi AL (perencanaan dan pengembangan), kasus CV di atas adalah tipikal: semua dokumen disiapkan konsultan sejak awal, tidak ada kendala berarti, dan SBU terbit tepat waktu.
Apa Saja yang Sering Ditanyakan tentang SBU AL003?
Apa itu SBU AL003?
AL003 adalah SBU jasa konsultansi pengembangan perkotaan dengan KBLI 71101 Aktivitas Arsitektural. Lingkup kerjanya mencakup urban renewal, perencanaan TOD, smart city, masterplan infrastruktur kota, kajian mobilitas, perencanaan rusun, dan sistem informasi perkotaan. SBU ini diterbitkan oleh LSBU berlisensi dan terdaftar di lpjk.pu.go.id.
Apa perbedaan AL003 dan AL002?
AL002 untuk perencanaan wilayah makro seperti RPJMD dan kawasan strategis nasional. AL003 untuk pengembangan perkotaan spesifik: urban renewal, TOD, dan smart city. Lingkupnya berbeda secara geografis (wilayah vs. kota) dan substantif (pembangunan wilayah vs. tata kota). Badan usaha perencanaan komprehensif umumnya memiliki keduanya, bahkan bisa mengajukan AL001, AL002, dan AL003 bersamaan dalam satu permohonan ke LSBU.
Apakah perencanaan TOD masuk AL003?
Ya, pengembangan kawasan berbasis transit masuk AL003. Perancangan kawasan di sekitar stasiun MRT, LRT, terminal BRT, dan simpul transportasi massal termasuk dalam subklasifikasi ini. Jika Anda berencana mengerjakan proyek TOD untuk Kementerian Perhubungan, PT KAI, atau Pemda, SBU AL003 adalah syarat utama yang perlu dipenuhi.
Jenjang SKK berapa yang dibutuhkan untuk AL003?
Untuk kualifikasi Kecil, PJTBU minimal jenjang 7 dan PJSKBU minimal jenjang 6. Kualifikasi Menengah membutuhkan PJTBU jenjang 8 dan PJSKBU jenjang 7. Kualifikasi Besar memerlukan PJTBU jenjang 9 dan PJSKBU jenjang 8. Keduanya harus aktif di SIKI LPJK dan tidak boleh merangkap pada badan usaha lain secara bersamaan.
Apakah AL003 mensyaratkan peralatan?
Tidak. SBU AL003 adalah subklasifikasi jasa konsultansi perencanaan yang tidak mensyaratkan kepemilikan peralatan konstruksi. Komponen utama yang dinilai adalah kompetensi tenaga ahli, sistem manajemen (SMAP), dan kecukupan modal badan usaha. Inilah yang membedakannya dari subklasifikasi jasa pelaksanaan (BG/BS).
Bisa tidak AL001, AL002, AL003 diajukan bersamaan?
Bisa. Firma perencanaan komprehensif biasanya memiliki ketiganya. Pengajuan bersamaan ke LSBU lebih efisien dari sisi waktu dan biaya administrasi. Syarat dasarnya adalah tenaga ahli (PJSKBU) yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi atau PJSKBU yang memenuhi syarat jenjang tertinggi yang diminta.
Berapa lama SBU AL003 berlaku?
SBU AL003 berlaku 3 tahun untuk semua kualifikasi (Kecil, Menengah, Besar, dan Spesialis). Permohonan perpanjangan diajukan melalui LSBU sebelum masa berlaku habis. Pada perpanjangan, rekaman pengalaman pekerjaan di SIMPAN menjadi salah satu dokumen yang diperiksa untuk kualifikasi Menengah dan Besar.
Siap mengurus SBU AL003 Pengembangan Perkotaan Anda?
Tim Mitra Konstruksi siap membantu proses pengurusan lengkap — mulai dari verifikasi kelengkapan dokumen, koordinasi LSBU, hingga SBU terbit dalam 5 hari kerja. Konsultasi pertama gratis, tanpa komitmen.
Ringkasan poin kunci
- 1SBU AL003 wajib untuk tender urban renewal, TOD, smart city, dan revitalisasi kawasan kota sesuai PP 28/2025
- 2KBLI yang relevan adalah 71101 Aktivitas Arsitektural; tidak ada persyaratan peralatan
- 3Kualifikasi Kecil: ekuitas minimum Rp100 juta, PJTBU jenjang 7, PJSKBU jenjang 6 aktif di SIKI LPJK
- 4Tanpa SBU AL003, perusahaan tidak bisa ikut tender Ditjen Cipta Karya, program KOTAKU, atau proyek TOD BUMN
- 5Biaya pengurusan all-in kualifikasi Kecil Rp8.000.000 selesai 5 hari kerja vs urus sendiri Rp4,85–6,1 juta plus 30–45 hari kerja
- 6AL003 berbeda dari AL001 (tata ruang), AL002 (wilayah regional), dan AR002 (arsitektur kawasan) — pastikan pilih kode yang tepat
Artikel pendukung
Syarat SBU AL003 2026 Terbaru: 9 Dokumen Wajib Jasa Pengembangan Perkotaan
SBU AL003 Jasa Pengembangan Perkotaan (KBLI 71101) membutuhkan 9 dokumen utama yang diatur dalam SK Dirjen 37/KPTS/DK/2025 dan Permen PU 6/2025. Dari akta badan usaha yang disahkan Kemenkumham hingga SKK PJTBU jenjang 7 aktif di SIKI LPJK, setiap dokumen memiliki spesifikasi ketat yang berbeda antar kualifikasi Kecil, Menengah, Besar, dan Spesialis. Dokumen yang paling sering menyebabkan penolakan adalah NIB dengan KBLI yang belum dikonversi ke KBLI 2025 di OSS RBA, SKK tenaga ahli yang masih merangkap di badan usaha lain, dan neraca keuangan tanpa audit KAP untuk kualifikasi Menengah dan Besar. Artikel ini menyajikan tabel lengkap checklist dokumen, persyaratan ekuitas minimum per kualifikasi mulai Rp100 juta hingga Rp500 juta, serta estimasi waktu persiapan masing-masing dokumen agar pengajuan ke LSBU berjalan lancar tanpa penolakan.
Biaya Pengurusan SBU AL003 2026: Paket All-In & Simulasi PPh
Biaya pengurusan SBU AL003 Jasa Pengembangan Perkotaan (KBLI 71101) tahun 2026 dimulai dari Rp8.000.000 untuk kualifikasi Kecil melalui paket all-in Mitra Konstruksi — sudah mencakup biaya resmi LSBU, iuran KTA asosiasi, biaya administrasi, dan seluruh koordinasi pengurusan hingga sertifikat terbit. Jika mengurus sendiri, Anda tetap membayar Rp4.850.000–6.100.000 ke LSBU dan asosiasi, ditambah 30–45 hari kerja waktu efektif yang terbuang. Selisih biaya paket Mitra hanya Rp1.900.000–3.150.000, tetapi menghemat satu bulan penuh pekerjaan administratif. SBU AL003 wajib dimiliki badan usaha yang mengikuti tender urban planning dan perencanaan kota di proyek pemerintah daerah. Tanpa SBU aktif, perusahaan terkena sanksi sesuai PP 28/2025 dan kehilangan akses ke paket pengadaan bernilai miliaran rupiah.
Kendala Pengurusan SBU AL003 dan Solusi Praktisnya 2025
Lima kendala kritis pengurusan SBU AL003 (KBLI 71101): SKK merangkap di SIKI LPJK, KBLI belum diperbarui di OSS RBA, sertifikat tenaga ahli tidak valid, dokumen SMAP tidak sesuai format LSBU, dan neraca belum diaudit KAP. Jika terjadi bersamaan, total keterlambatan bisa mencapai 25–40 hari kerja.
Beda SBU AL003 dan Subklasifikasi Terkait 2026: Panduan Lengkap
AL003 Jasa Pengembangan Perkotaan (KBLI 71101) berbeda dari AL001 (tata ruang/KKPR), AL002 (perencanaan wilayah regional), AL004 (lansekap/lingkungan bangunan), dan AR002 (arsitektur kawasan). Salah pilih subklasifikasi berakibat gugur tender, sanksi PP 28/2025, dan PPh badan 22% alih-alih PPh Final 4%.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu SBU AL003 Pengembangan Perkotaan?
Apa perbedaan SBU AL003 dan AL002?
Apakah perencanaan TOD masuk lingkup AL003?
Berapa jenjang SKK yang dibutuhkan untuk AL003 kualifikasi Kecil?
Apakah AL003 mensyaratkan peralatan tertentu?
Berapa biaya pengurusan SBU AL003 all-in?
Sumber: belum diverifikasi · Diverifikasi:
Diskusikan kasus badan usaha Anda
Kirim data ringkas badan usaha Anda, kami bantu petakan subklasifikasi dan persyaratan yang perlu dipenuhi.

