Perencanaan Kota (Urban Planning)

Bagaimana aturan perangkapan jabatan SKK?

PJTBU berjumlah satu orang per badan usaha dan wajib memiliki SKK. PJSKBU berjumlah satu orang per subklasifikasi dan boleh merangkap maksimal lima subklasifikasi dalam satu klasifikasi. Tenaga kerja konstruksi tidak boleh merangkap jabatan di badan usaha lain karena terdeteksi melalui NIK di SIKI. PJBU boleh merangkap PJTBU pada kualifikasi kecil.

Subklasifikasi SBU mana yang mengakui jabatan ini?

• Kode subklasifikasi SBU: IT004Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum
• Kode subklasifikasi SBU: IT003Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta
• Kode subklasifikasi SBU: AL004Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap
• Kode subklasifikasi SBU: AL003Jasa Pengembangan Perkotaan
• Kode subklasifikasi SBU: AL002Jasa Pengembangan Wilayah
• Kode subklasifikasi SBU: AL001Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang

Sumber: https://jdih.pu.go.id/internal/assets/assets/produk/PermenPUPR/2022/07/2022pmpupr8.pdf · Diverifikasi: 2026-08-10

Di wilayah mana pemenuhan SKK Perencanaan Kota (Urban Planning) kami dampingi?

Sertifikasi kompetensi kerja diterbitkan LSP dan tercatat di SIKI secara nasional, sehingga domisili badan usaha tidak membatasi permohonan. Wilayah berikut memiliki catatan konteks lokal tersendiri terkait kebutuhan tenaga kerja konstruksi.

• Balikpapan· Kalimantan Timur
• Bandung· Jawa Barat
• Batam· Kepulauan Riau
• Bekasi· Jawa Barat
• Bogor· Jawa Barat
• Denpasar· Bali
• Jakarta Barat· DKI Jakarta
• Jakarta Pusat· DKI Jakarta
• Jakarta Selatan· DKI Jakarta
• Makassar· Sulawesi Selatan
• Malang· Jawa Timur
• Medan· Sumatera Utara
• Samarinda· Kalimantan Timur
• Semarang· Jawa Tengah
• Surabaya· Jawa Timur
• Tangerang· Banten

Proses sertifikasi berlaku nasional melalui OSS, SIKI, dan LSBU terlisensi; daftar wilayah di atas hanya menandai cakupan pengurusan yang kami dampingi.