KBLI 71202 — Jasa Inspeksi Teknis

Kewenangan penerbitan

• Menteri/Kepala Badan — Seluruh
• Menteri/Kepala Badan — PMA

Persyaratan

• Badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT)
• Daftar tenaga jasa survei (Surveyor) yang kompeten di bidang Jasa Survei sebagai berikut: a. Paling sedikit 5 (lima) orang Surveyor memiliki kewarganegaraan Indonesia di kantor pusat dan 1 (orang) di kantor cabang yang masing masing dilengkapi dengan: �� Salinan Sertifikat Kompetensi Kerja dan/atau Sertifikat Pelatihan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang �� Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Surveyor tidak terdaftar pada Pelaku Usaha lain yang sejenis �� Riwayat Hidup/Curriculum Vitae b. Dalam hal diperlukan, dapat mempekerjakan warga negara asing sebagai penasihat teknis (technical advisor) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan

Kewajiban

• Membuat perjanjian tertulis dengan Pengguna Jasa Survei yang paling sedikit memuat klausula sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang jasa survei
• Menyampaikan laporan kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
• Menetapkan dan menerapkan standar, prosedur dan tata cara Jasa Survei
• Menjaga kerahasiaan Laporan Survei
• Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan Tenaga Jasa Survei (Surveyor) yang termuat dalam Laporan Survei dan/atau dokumen lainnya
• Menggunakan fasilitas pengujian sampel yang telah terakreditasi oleh instansi atau lembaga yang berwenang.
• Mencantumkan nomor perizinan berusaha dan nomor Sertifikat Kompetensi/Pelatihan Tenaga Survei (Surveyor) di tempat yang mudah terlihat pada lokasi usaha dan pada setiap kegiatan publikasi, baik, pada media cetak, media elektronik, maupun media lainnya

Kewenangan penerbitan

• Menteri/Kepala Badan — Seluruh
• Menteri/Kepala Badan — PMA

Persyaratan

• Laporan keuangan tahun terakhir untuk perusahaan yang telah berdiri minimal 1 (satu) tahun
• Surat Pernyataan diatas materai mengenai komitmen meliputi: a. Daftar Peralatan pendukung/ penunjang inspeksi peralatan b. Daftar inspektur yang memiliki Sertifikat Keahlian inspeksi peralatan c. Daftar Pengalaman perusahaan (kecuali untuk perusahaan baru) dan pengalaman personil dalam melakukan pemeriksaan peralatan dan
• Analisis manajemen risiko keselamatan peralatan Minyak dan Gas Bumi
• Surat Pernyataan diatas materai mengenai kebenaran atas dokumen persyaratan dan keterangan/ pernyataan mengenai: a. Kesanggupan Badan Usaha terhadap peme-nuhan: - Aspek kese-lamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lindungan lingkungan hidup - Ketentuan peraturan perundang undangan b. Badan Usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain

Kewajiban

• Wajib mengikuti standar internasional, Standar Nasional Indonesia, dan standar lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan

Kewenangan penerbitan

• Menteri/Kepala Badan — Seluruh
• Menteri/Kepala Badan — PMA

Persyaratan

• Badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT)
• Daftar tenaga jasa survei (Surveyor) yang kompeten di bidang Jasa Survei sebagai berikut:
• Paling sedikit 5 (lima) orang Surveyor memiliki kewarganegaraan Indonesia di kantor pusat dan 1 (orang) di kantor cabang yang masing masing dilengkapi dengan: �� Salinan Sertifikat Kompetensi Kerja yang diterbitkan oleh instansi atau lembaga yang berwenang �� Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Surveyor tidak terdaftar pada Pelaku Usaha lain yang sejenis dan �� Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae
• Dalam hal diperlukan, dapat mempekerjakan warga negara asing sebagai penasihat teknis (technical advisor) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Kewajiban

• Membuat perjanjian tertulis dengan Pengguna Jasa Survei yang paling sedikit memuat klausula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang jasa survei
• Menyampaikan laporan kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Menetapkan dan menerapkan standar, prosedur dan tata cara Jasa Survei.
• Menjaga kerahasiaan Laporan Survei
• Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan Tenaga Jasa Survei (surveyor) yang termuat dalam laporan Survei dan/atau dokumen lainnya
• Menggunakan fasilitas pengujian sampel yang telah terakreditasi oleh instansi atau lembaga yang berwenang
• Mencantumkan nomor perizinan berusaha dan nomor Sertifikat Kompetensi/Pelatihan Tenaga Survei (Surveyor) di tempat yang mudah terlihat pada lokasi usaha dan pada setiap kegiatan publikasi, baik, pada media cetak, media elektronik, maupun media lainnya.

Kewenangan penerbitan

• Menteri/Kepala Badan — Seluruh
• Menteri/Kepala Badan — PMA

Persyaratan

• Memenuhi Standar Perizinan Berusaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik

Kewajiban

• Memenuhi Standar Perizinan Berusaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik
• Menyampaikan Laporan Berkala
• Memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan
• Melakukan registrasi setiap Sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan
• Memenuhi persyaratan akreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan

Kewenangan penerbitan

• Menteri/Kepala Badan — PMA
• Menteri/Kepala Badan — Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional

Persyaratan

• Memiliki surveyor berkewarganegaraan Indonesia bagi badan klasifikasi asing
• Diakui oleh pemerintah yang dtuangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan
• Struktur organisasi
• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Direktur Utama
• Untuk memperoleh izin usaha Jasa Klasifikasi terhadap Badan Klasifikasi Asing yaitu: a. Diakui oleh pemerintah yang dtuangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan b. Terdaftar sebagai Anggota Badan Klasifikasi Internasional (IACS members) c. Struktur organisasi d. Identitas Pimpinan tertinggi
• Memiliki kantor perwakilan/ cabang di Indonesia beserta fasilitas, perlengkapan dan peralatan pendukung kegiatan jasa klasifikasi
• Daftar nama dan Jumlah Surveyor yang bekerja sebagai pegawai badan klasifikasi
• Pernyataan melakukan kegiatan Jasa inspeksi, survey, sertifikasi klasifikasi maupun dan keselamatan maritime sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan
• Surat penunjukkan pendelegasian kewenangan statutory atas nama pemerintah bagi badan klasifikasi yang telah ditunjuk sebagai R.O
• Memiliki laboratorium penelitian dan pengembangan
• Daftar Rule/aturan yang diterbitkan
• Memiliki Sistem Informasi layanan atau data yang bisa diakses

Kewajiban

• Melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan terhadap persyaratan yang telah diverifikasi sebelumnya kepada direktur jenderal
• Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai standar jasa klasifikasi kapal
• Menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada direktur jenderal
• Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam sertifikat standar
• Mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya

Kewenangan penerbitan

• Menteri/Kepala Badan — Seluruh
• Menteri/Kepala Badan — PMA

Persyaratan

• Dokumen penunjukan/ pengangkatan sebagai kepala/ pimpinan Institusi Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan
• Persyaratan Teknis, meliputi: a. Daftar sarana b. Daftar prasarana c. Data SDM yang dimiliki d. Daftar peralatan

Kewajiban

• Memiliki nomor register institusi pengamanan alat dan fasilitas kesehatan
• Terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Kewenangan penerbitan

• Bupati/Walikota — Lokasi usaha jasa berada pada kabupaten/kota bersangkutan
• Gubernur — Lokasi usaha jasa berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota
• Menteri/Kepala Badan — Lokasi usaha jasa berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi

Persyaratan

• Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa;
• <p><br> Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit:<br></p><br><br><ol type="a"><br> <li>Usaha skala kecil: 1 orang level teknis/operasional/staf</li><br> <li>Usaha skala menengah: 1 orang level manajer, 1 orang level profesional/supervisor, dan 1 orang level teknis/operasional/staf</li><br></ol>
• <p><br> Memiliki dokumen bagan alur:<br></p><br><br><ol type="a"><br> <li>Bisnis proses penjualan jasa</li><br> <li>Proses layanan purna jual penjualan jasa</li><br></ol>
• <p><br> Memiliki dokumen berupa:<br></p><br><br><ol type="a"><br> <li>Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang;</li><br> <li>Foto mesin/peralatan, sebagai sarana penunjang; dan</li><br> <li>Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin/peralatan sebagai sarana penunjang untuk menghasilkan jasa.</li><br></ol>

Kewajiban

• Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;
• Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang-undangan;
• Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) pada ruang lingkup usaha pemberian jasa;
• Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa; dan
• Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur.