Logo Mitra Jasa Legalitas — jasa pengurusan SBU konstruksi, SKK, dan legalitas usaha

Panduan SBU AT002 Pengujian Komposisi dan Kemurnian Material 2026

Ilustrasi panduan Panduan SBU AT002 Pengujian Komposisi dan Kemurnian Material 2026 — Mitra Jasa Legalitas
Bagikan halaman ini:

Tim Konsultan Mitra Konstruksi

Terbit
Diperbarui
Waktu baca
14 menit baca
SBU AT002 (KBLI 71204) adalah sertifikasi wajib bagi laboratorium pengujian komposisi kimia dan kemurnian material konstruksi berdasarkan PP 28/2025 dan Permen PU 6/2025. Menghindari sanksi dan tarif PPh 4%, Mitra Konstruksi menyediakan pengurusan lengkap kualifikasi Kecil seharga Rp8.000.000 all-in selesai dalam 5 hari kerja, memotong birokrasi mandiri yang memakan waktu hingga 45 hari.

SBU AT002 — Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian (KBLI 71204) — adalah izin operasional wajib bagi laboratorium yang melakukan pengujian komposisi kimia semen, baja, beton, admixture, air campuran beton, dan material konstruksi lainnya. Berdasarkan ketentuan mutakhir PP 28/2025 dan Permen PU 6/2025, setiap badan usaha yang mengerjakan layanan laboratorium pengujian ini tanpa memegang SBU aktif akan langsung dikenai sanksi administratif dan denda. Biaya pengurusan lengkap all-in kualifikasi Kecil melalui layanan Mitra Konstruksi ditetapkan sebesar Rp8.000.000 — angka pasti yang sudah mencakup biaya resmi LSBU, iuran KTA asosiasi, biaya administrasi, dan seluruh koordinasi pengurusan. Sistem terpadu kami memastikan SBU Anda selesai dalam waktu 5 hari kerja.

Apa Itu SBU AT002 dan Siapa yang Wajib Memilikinya?

SBU AT002 adalah Sertifikat Badan Usaha subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian, yang diatur secara rinci dalam regulasi SK Dirjen 37/KPTS/DK/2025. Subklasifikasi ini berada di bawah payung klaster Jasa Konsultansi Pengujian. Sangat penting untuk dicatat bahwa kode KBLI yang diwajibkan untuk SBU AT002 adalah 71204 — Jasa Pengujian Teknis. Ini merupakan perbedaan mendasar dari subklasifikasi AT001 (Geologi) yang diwajibkan menggunakan KBLI 71109.

Kepemilikan SBU ini bersifat mengikat secara hukum bagi badan usaha konsultan atau laboratorium pengujian yang menjalankan satu atau lebih dari 7 ruang lingkup layanan profesional berikut ini di wilayah Republik Indonesia:

  • Analisis komposisi kimia material konstruksi — Melakukan pengujian presisi terhadap komposisi semen, baja tulangan, beton pracetak, admixture, dan ragam material konstruksi lainnya guna memastikan kepatuhan terhadap standar SNI.
  • Pengujian tingkat kemurnian material — Menjalankan serangkaian analisis mendalam terkait tingkat kemurnian bahan kimia, komposisi material tambahan beton, serta material khusus berteknologi tinggi yang digunakan dalam proyek infrastruktur.
  • Pengujian kontaminan dan polutan material — Proses deteksi dini dan analisis komprehensif terhadap kontaminan berbahaya yang mungkin terkandung dalam material konstruksi, seperti jejak asbes, paparan timbal, silika bebas, dan berbagai senyawa kimia berbahaya lainnya.
  • Analisis kesesuaian material dengan spesifikasi — Melakukan verifikasi ketat untuk menjamin bahwa seluruh suplai material yang dikirim oleh vendor ke lokasi proyek telah benar-benar memenuhi spesifikasi kimia yang dipersyaratkan secara hukum dalam kontrak kerja.
  • Pengujian air untuk campuran beton — Menyelenggarakan analisis baku mutu air yang digunakan sebagai bahan campuran beton struktural, mencakup pengukuran tingkat pH, kadar kesadahan, konsentrasi klorida, dan sulfat sesuai mandat SNI.
  • Pengujian material kimia water treatment — Melakukan analisis terhadap efektivitas bahan kimia untuk sistem pengolahan air bersih, termasuk pengujian koagulan, flokulan, dan agen disinfektan khusus untuk megaproyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
  • Sertifikasi dan pelaporan hasil uji komposisi — Bertanggung jawab menyusun dan menerbitkan dokumen laporan hasil uji komposisi yang bersifat otentik dan bersertifikat untuk keperluan audit dan quality control (QC) pada proyek konstruksi berskala besar.

Siapa yang Paling Membutuhkan SBU AT002?

Identifikasi yang tepat terhadap target pengguna akan mencegah kerugian finansial akibat salah urus izin. Badan usaha dengan profil berikut adalah pihak yang diwajibkan memiliki SBU AT002:

  • Perusahaan laboratorium pengujian kimia independen yang melayani tender proyek konstruksi berskala besar (seperti pembangunan jalan tol antarprovinsi, bendungan nasional, dan proyek gedung pencakar langit).
  • Perusahaan spesialis Quality Control (QC) material yang berambisi strategis untuk menjadi mitra konsorsium utama di berbagai proyek strategis pemerintah.
  • Firma konsultan pengujian teknis yang secara struktural telah memiliki tenaga ahli kimia material bersertifikat resmi SKK pada jenjang 7 atau lebih tinggi.
  • Startup atau perusahaan rintisan di bidang laboratorium material yang merencanakan ekspansi bisnis untuk masuk ke dalam ekosistem paket tender BUMN khusus pengujian komposisi.

Batas Lingkup AT002 — Apa yang BUKAN Cakupannya?

Pemahaman mengenai batas lingkup pekerjaan sangat krusial. SBU AT002 didedikasikan secara eksklusif untuk analisis kimia murni. Apabila kebutuhan spesifik bisnis Anda bersinggungan dengan hal-hal di bawah ini, Anda diwajibkan menggunakan kode SBU yang berbeda untuk menghindari penolakan sistem lpjk.pu.go.id:

Kebutuhan Layanan Pengujian Kode SBU yang Tepat Sesuai Regulasi
Pengujian sifat fisik dan mekanik material (kuat tekan, tarik) Gunakan AT003 atau AT004
Analisis geokimia tanah, batuan, dan material geologi Gunakan AT001
Pengujian sistem hidrolika dan dinamika fluida Gunakan AT005
Pengujian tingkat akustik dan getaran (vibrasi) gedung Gunakan AT006

Sebagai informasi operasional yang penting: Pengajuan SBU AT002 dan AT003 dapat diajukan secara bersamaan oleh satu badan usaha. Laboratorium konstruksi terpadu yang mengerjakan baik analisis kimia material maupun pengujian mutu hasil pekerjaan fisik secara rutin memegang dua sertifikat SBU ini sekaligus untuk memaksimalkan potensi tender. Pelajari perbandingan mendalam antarkode di halaman syarat SBU AT002.

Apa yang Terjadi Jika Tidak Punya SBU AT002?

Fenomena di lapangan menunjukkan banyak laboratorium pengujian kimia material berskala kecil beroperasi tanpa mengantongi SBU aktif, semata-mata dengan asumsi keliru bahwa "belum ada pemeriksaan ketat dari dinas terkait." Ini adalah jebakan strategis yang berpotensi merugikan bisnis hingga miliaran rupiah. Merujuk pada PP 28/2025 mengenai peraturan pelaksanaan kewajiban SBU bagi badan usaha jasa konstruksi — yang secara tegas mencakup jasa pengujian dan konsultansi teknis — sanksi administratif berat telah disiapkan bagi setiap entitas pelanggarnya.

5 Konsekuensi Konkret Tidak Memiliki SBU AT002

Beroperasi secara ilegal bukan sekadar masalah administrasi, melainkan pembatasan drastis terhadap pertumbuhan perusahaan. Berikut adalah penjabaran dampaknya:

Risiko Teridentifikasi Dampak Langsung Terhadap Bisnis Anda
Tidak dapat mengikuti tender pengujian komposisi material Seluruh paket tender pengujian kimia material konstruksi secara mutlak mensyaratkan bukti SBU AT002 aktif. Tanpa melampirkannya, dokumen penawaran Anda dipastikan gugur seketika di meja evaluasi administrasi.
Tidak dapat menjadi laboratorium kimia material bersertifikat Klien premium pada proyek besar (BUMN, kementerian, pemerintah daerah, dan kontraktor EPC) memberlakukan syarat ketat agar laboratorium mitra memiliki SBU AT002 yang tervalidasi aktif.
Kehilangan akses ke QC material proyek besar Proyek infrastruktur bernilai di atas angka Rp10.000.000.000 umumnya mensyaratkan secara hukum bahwa proses QC material hanya boleh dilakukan oleh laboratorium yang bersertifikat AT002.
Sanksi administratif UU 2/2017 jo PP 28/2025 Mengerjakan layanan jasa konstruksi tanpa SBU yang sah dapat berujung pada sanksi berjenjang, mulai dari peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, hingga penghentian paksa seluruh kegiatan usaha.
Tidak dapat bermitra dalam konsorsium QC proyek Tim gabungan QC proyek raksasa (seperti jalan tol, bendungan strategis, fasilitas SPAM) mensyaratkan secara kaku agar setiap laboratorium anggota konsorsium memegang lisensi AT002.

Simulasi Kerugian Tarif PPh Tanpa SBU

Dampak finansial dari ketiadaan SBU dapat dihitung secara matematis. Tanpa adanya SBU yang aktif, setiap kontrak jasa pengujian yang Anda terima akan dikenai PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 4% dari total nilai bruto — jauh lebih tinggi dibandingkan tarif yang berlaku bagi badan usaha jasa konstruksi bersertifikat resmi. Tabel simulasi di bawah ini memvisualisasikan selisih nyata yang menggerus profit Anda:

Total Nilai Kontrak Bruto Beban PPh Tanpa SBU (Tarif 4%) Beban PPh Dengan SBU (Estimasi 2,65%)* Total Selisih Beban (Kerugian)
Rp500.000.000 Rp20.000.000 Rp13.250.000 Rp6.750.000
Rp1.000.000.000 Rp40.000.000 Rp26.500.000 Rp13.500.000
Rp2.500.000.000 Rp100.000.000 Rp66.250.000 Rp33.750.000

*Catatan: Tarif PPh jasa konstruksi untuk kualifikasi Kecil yang memiliki SBU aktif dapat bervariasi bergantung pada status perpajakan entitas. Konsultasikan dengan konsultan pajak terdaftar untuk konfirmasi angka tarif pasti yang berlaku pada tahun pajak berjalan Anda.

Terlihat jelas bahwa hanya pada satu kontrak bernilai Rp1.000.000.000 saja, selisih beban pajak yang terbuang percuma sudah menyentuh angka Rp13.500.000. Angka kerugian ini jauh melampaui investasi biaya pengurusan SBU AT002 kualifikasi Kecil bersama Mitra Konstruksi yang hanya dipatok di angka Rp8.000.000 all-in.

Apa Saja Syarat Dokumen SBU AT002 2026?

Mengurus SBU menuntut ketelitian administratif absolut. Di tahun 2026, keseluruhan sistem pengajuan SBU AT002 wajib dilakukan melalui portal sentral lpjk.pu.go.id. Dalam proses ini, keabsahan data tenaga ahli akan diverifikasi secara otomatis menggunakan basis data SIKI LPJK. Khusus untuk perpanjangan atau peningkatan kualifikasi, pengalaman kerja wajib direkam pada sistem SIMPAN. Di sisi legalitas usaha, NIB wajib telah diterbitkan dari sistem OSS RBA dengan kodifikasi KBLI 71204 tertera dengan jelas.

Satu catatan teknis yang sangat menguntungkan: AT002 merupakan subklasifikasi yang tidak memerlukan unggah data peralatan di platform SIMPK. Kelayakan perusahaan Anda dinilai mutlak dari validitas dan kompetensi tenaga ahli kimia material yang dimiliki.

Nama Dokumen Wajib Keterangan Lengkap Kesalahan Fatal yang Sering Terjadi
Akta pendirian dan perubahan terakhir badan usaha Harus berstatus disahkan oleh Kemenkumham RI Mengunggah akta perubahan versi lama — pemohon sering abai memastikan akta yang diunggah adalah perubahan teraktual sesuai data AHU.
NIB dari OSS RBA dengan mencantumkan KBLI 71204 Subklasifikasi AT002 mengamanatkan KBLI 71204, bukan 71109 Sering terjadi pemohon menggunakan NIB lama yang masih memuat KBLI 71109 (yang notabene adalah KBLI untuk klasifikasi AT001).
NPWP badan usaha aktif Berstatus aktif — wajib diverifikasi via portal DJP Online Sistem mendeteksi NPWP berstatus non-efektif (NE) atau alamat yang terdaftar tidak sinkron dengan alamat pada NIB.
Neraca keuangan badan usaha Laporan hasil audit KAP wajib dilampirkan apabila total aset tercatat di atas Rp250.000.000 (untuk kualifikasi Menengah dan Besar) Mengunggah neraca internal biasa yang tidak ditandatangani oleh akuntan publik terdaftar, padahal aset perusahaan melampaui ambang batas Rp250.000.000.
SKK PJTBU jenjang 7 berstatus aktif di SIKI Berstatus sebagai tenaga tetap perusahaan, mutlak tidak boleh merangkap jabatan di badan usaha lain Sertifikat SKK telah memasuki masa kedaluwarsa, atau terdeteksi oleh sistem bahwa PJTBU bersangkutan tercatat ganda (merangkap) di entitas bisnis lain pada database SIKI.
SKK PJSKBU jenjang 7 berstatus aktif di SIKI Aturan ketat tidak boleh ada perangkapan jabatan Sama halnya dengan kendala PJTBU — indikasi merangkap status adalah penyebab utama dan paling sering dari penolakan pengajuan otomatis.
Data valid tenaga ahli kimia material bersertifikat Persyaratan ini mensubstitusi kebutuhan peralatan di SIMPK Gagal melampirkan sertifikat kompetensi spesifik ahli kimia material yang relevan dengan ruang lingkup.
Dokumen Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau surat komitmen Melampirkan sertifikasi ISO 37001 resmi atau surat pernyataan komitmen bermaterai sesuai format LSBU Memandang sebelah mata dokumen ini dan menganggapnya opsional — padahal dokumen ini diwajibkan oleh Permen PU 6/2025.
Rekaman portofolio pengalaman terverifikasi di SIMPAN Syarat mutlak khusus untuk permohonan perpanjangan — sama sekali tidak dipersyaratkan untuk pengajuan SBU baru Pemohon SBU baru keliru menyertakan data SIMPAN kosong, yang mengakibatkan inkonsistensi pembacaan data oleh evaluator LSBU.

Syarat Per Kualifikasi SBU AT002 Sesuai Aturan Terbaru

Pemilihan kualifikasi menentukan kapasitas tender yang dapat Anda ikuti. Masing-masing kualifikasi memiliki kriteria modal dan tenaga ahli yang tegas:

Kategori Kualifikasi Syarat Ekuitas Minimum Syarat Penjualan Tahunan (Pengalaman) Jenjang Minimum PJTBU Jenjang Minimum PJSKBU Kewajiban Laporan Audit KAP
Kecil Rp100.000.000 Tidak dipersyaratkan untuk kualifikasi ini Jenjang 7 Jenjang 6 Tidak diwajibkan
Menengah Rp250.000.000 Tercatat Rp1.000.000.000/tahun Jenjang 8 Jenjang 7 Wajib diserahkan
Besar Rp500.000.000 Tercatat Rp2.500.000.000/tahun Jenjang 9 Jenjang 8 Wajib diserahkan
Spesialis Tidak dipersyaratkan secara spesifik Tidak dipersyaratkan Jenjang 7 Jenjang 7 Tidak diwajibkan

Penjelasan komprehensif terkait detail lengkap persyaratan dokumen, prosedur verifikasi lembaga, serta trik jitu menghindari penolakan sistem tersedia lengkap di panduan syarat lengkap SBU AT002 kami.

Berapa Biaya Pengurusan SBU AT002?

Inilah pertanyaan krusial yang paling sering diajukan oleh calon klien kami — dan disayangkan paling sering pula dijawab dengan rentang angka yang menyesatkan oleh oknum tak bertanggung jawab. Mari kita bedah perbandingan hitungannya secara transparan berbasis data tahun 2026.

Jika Anda Memutuskan Urus Sendiri (Mandiri)

Memilih untuk mengurus SBU AT002 secara mandiri memang terkesan menghemat uang di awal, namun akumulasi biaya tersembunyi dan penyitaan waktu berharga sering kali tidak disadari oleh pengusaha:

Rincian Komponen Biaya Urus Mandiri Estimasi Biaya yang Dikeluarkan
Biaya resmi pendaftaran LSBU (untuk tahap sertifikasi) Rp2.500.000 – Rp3.500.000
Iuran keanggotaan KTA asosiasi profesi terkait Rp1.200.000 – Rp1.500.000
Biaya penyusunan administrasi dan penyiapan dokumen pendukung Rp1.150.000 – Rp1.100.000 (biaya operasional)
Total biaya resmi dasar (bila urus mandiri) Rp4.850.000 – Rp6.100.000
Estimasi penyitaan waktu (dalam hari kerja efektif) Membutuhkan 30 – 45 hari kerja

Perlu ditekankan bahwa angka rentang Rp4.850.000–6.100.000 di atas belum sama sekali memperhitungkan nilai intrinsik biaya waktu produktif Anda. Bayangkan harus menghabiskan 30–45 hari kerja yang melelahkan untuk bolak-balik berkoordinasi dengan petugas LSBU, perwakilan asosiasi, dan mengurusi error di portal lpjk.pu.go.id. Apabila kita asumsikan bahwa satu hari kerja operasional tim Anda bernilai Rp500.000, maka hilangnya waktu 30 hari bermakna Anda membuang Rp15.000.000 sebagai biaya tersembunyi yang tak kasat mata.

Solusi Paket All-In Mitra Konstruksi

Untuk menghindari frustrasi administratif, kami menghadirkan layanan pengurusan SBU dengan struktur tarif yang fix (tetap), terprediksi, dan transparan:

Level Kualifikasi Biaya Paket Jasa All-In Estimasi Waktu Selesai Catatan Layanan Eksklusif
Kecil Rp8.000.000 5 hari kerja Skema final. Sudah mutlak mencakup biaya LSBU, biaya KTA asosiasi, operasional administrasi, dan koordinasi penuh hingga terbit.
Menengah Rp12.000.000 – Rp15.000.000 7–10 hari kerja Sudah mencakup pembiayaan LSBU, KTA, fasilitasi audit KAP apabila diperlukan oleh klien, dan koordinasi tingkat lanjut.
Besar Rp20.000.000 – Rp30.000.000 Dikonfirmasi lebih lanjut saat konsultasi Tergantung kompleksitas neraca. Biaya final akan dikonfirmasi secara mengikat pada tahapan konsultasi awal.
Spesialis Rp8.000.000 – Rp12.000.000 5–7 hari kerja Sudah mencakup tanggungan biaya LSBU, pembuatan KTA, administrasi internal, dan pengawalan koordinasi sistem.

Mari kita tarik benang merah untuk kualifikasi Kecil: selisih nominal yang harus Anda keluarkan antara bersusah payah mengurus sendiri (Rp4.850.000–6.100.000) dibandingkan mempercayakan pada paket Mitra Konstruksi (Rp8.000.000 all-in) sejatinya hanya berkisar di angka Rp1.900.000 – Rp3.150.000. Selisih biaya yang teramat kecil tersebut Anda alokasikan sebagai investasi cerdas untuk menghemat waktu produktif selama 25–40 hari kerja, serta menghilangkan 100% risiko penolakan berkas yang disebabkan oleh kesalahan administratif sepele.

Secara statistik operasional, perusahaan kami secara konsisten menangani dan menyelesaikan rata-rata 5–8 permohonan pengurusan SBU per bulan di berbagai sektor. Reputasi dan rekam jejak ini membuktikan bahwa tim spesialis kami telah hafal di luar kepala terkait pola algoritma penolakan sistem dan tahu persis cara bermanuver menghindarinya, bahkan sebelum berkas Anda resmi diunggah. Temukan rincian analisis finansial lebih detail di halaman khusus biaya pengurusan SBU AT002.

Bagaimana Kasus Nyata Pengurusan SBU AT002 di Lapangan?

Studi Kasus Kesuksesan: CV Konsultan Kualifikasi Kecil, Berlokasi di Cikarang

Situasi Awal Klien: Entitas bisnis ini mengajukan permohonan baru untuk perolehan SBU AT002 pada level kualifikasi Kecil. Posisi ekuitas badan usaha tercatat sebesar Rp345.000.000 — kondisi yang sangat sehat dan berada jauh di atas ambang minimum regulasi sebesar Rp100.000.000 untuk kualifikasi Kecil. Pihak manajemen mempercayakan sepenuhnya seluruh proses penyiapan dan penyusunan dokumen kepada tim ahli Mitra Konstruksi sejak menit pertama proses konsultasi dimulai.

Rincian Kronologi Pengurusan Cepat:

  • Hari 1: Tim melangsungkan tahapan konsultasi awal secara intensif, melakukan identifikasi silang kelengkapan dokumen mentah, serta mengeksekusi konfirmasi kritis bahwa KBLI 71204 telah benar-benar tercantum aktif pada NIB perusahaan yang ditarik dari sistem OSS RBA.
  • Hari 2: Eksekusi proses verifikasi legalitas SKK PJTBU dan PJSKBU pada jenjang 7 melalui portal tertutup SIKI LPJK — hasil penelusuran memastikan keduanya berstatus aktif tanpa ada riwayat merangkap jabatan.
  • Hari 3: Penyusunan format laporan akhir administrasi dan pengiriman (submit) berkas lengkap secara elektronik kepada evaluator LSBU yang dipilih melalui antarmuka portal resmi lpjk.pu.go.id.
  • Hari 4: Proses antrean dan verifikasi substansi berkas oleh pihak LSBU — berkat keakuratan dokumen, proses berjalan lancar mutlak tanpa terbitnya surat permintaan perbaikan (revisi).
  • Hari 5: SBU AT002 dinyatakan sah, diterbitkan secara elektronik, dan dapat segera diunduh dalam format resmi ber-barcode dari dalam sistem portal LPJK.

Hasil Akhir: Sertifikat SBU AT002 kualifikasi Kecil berhasil terbit secara presisi dalam kurun waktu 5 hari kerja penuh tanpa satu pun siklus revisi. Nol kendala; seluruh struktur dokumen disusun mengacu pada standar baku dan interpretasi riil Permen PU 6/2025 serta SK Dirjen 37/KPTS/DK/2025.

Pelajaran Utama dari Lapangan: Metodologi kecepatan penerbitan SBU AT002 pada dasarnya bukan bergantung pada faktor keberuntungan atau pendeknya daftar antrian di LSBU — melainkan bersumber seratus persen pada kesempurnaan kelengkapan, keakuratan metadata, dan validitas dokumen sejak hari pertama diajukan. Kesalahan prosedural paling umum yang merusak efisiensi waktu adalah pemilihan KBLI yang salah urat (tetap memaksakan menggunakan 71109 bukannya berpindah ke 71204) dan terdeteksinya riwayat PJTBU yang masih tercatat merangkap aktif di entitas lain pada sistem pemantauan SIKI.

Apabila Anda ingin menggali lebih dalam soal jebakan sistem, silakan kunjungi halaman kendala sistematis dan solusi pengurusan SBU AT002 kami.

Apa Saja Pertanyaan yang Paling Sering Diajukan tentang SBU AT002?

Apa sebenarnya SBU AT002 dan apa letak bedanya dengan klasifikasi AT001?

SBU AT002 merupakan dokumen Sertifikat Badan Usaha spesifik untuk Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian segala jenis material yang terlibat dalam konstruksi. Klasifikasi ini diwajibkan menggunakan struktur KBLI 71204. Di sisi lain, AT001 adalah subklasifikasi SBU yang didedikasikan untuk layanan Pengujian Geologi, Geofisika, dan Geokimia dengan menggunakan KBLI 71109. Ringkasnya: keduanya memiliki fondasi kode KBLI yang sepenuhnya berbeda dan beroperasi pada ruang lingkup yang tak sama. AT002 menitikberatkan pada perumusan analisis kimia dari material buatan untuk konstruksi, sedangkan AT001 condong pada penelitian material alam, geologi, serta karakteristik formasi tanah di lapangan.

Lalu, apa beda mendasar antara AT002 dan AT003?

Ruang lingkup AT002 mencakup ranah analisis kimiawi — yakni mengukur komposisi zat dan kemurnian molekuler dari material konstruksi (contoh: persentase silika, kadar sulfat pada air). Sebaliknya, SBU AT003 ditujukan pada wilayah pengujian mutu fisik serta mekanik dari sebuah hasil pekerjaan konstruksi (sebagai contoh: pelaksanaan uji slump tekan pada balok beton, dan uji kepadatan retak pada lapisan aspal jalan). Kabar baiknya, badan usaha atau laboratorium yang mengerjakan kedua jenis pengujian ini dapat mengajukan penerbitan AT002 dan AT003 secara bersamaan tanpa kendala regulasi.

Karena KBLI AT002 dan AT001 berbeda — apakah NIB perusahaan saya otomatis perlu diperbarui?

Jawaban tegasnya adalah ya. Prosedur AT002 mewajibkan secara sistemis penggunaan KBLI 71204. Jika NIB Anda saat ini (mungkin karena peninggalan aturan terdahulu) hanya mencantumkan KBLI 71109, maka NIB perusahaan wajib diperbarui terlebih dahulu lewat antarmuka OSS RBA sebelum permohonan AT002 dapat diproses oleh portal LPJK. Secara operasional, sinkronisasi pembaruan KBLI pada NIB di OSS RBA umumnya memakan waktu penyelesaian cepat, yakni dalam rentang 1–2 hari kerja.

Berapa jenjang sertifikasi SKK yang mutlak dibutuhkan untuk mendapatkan AT002?

Standardisasi jenjang tenaga ahli ditentukan berdasarkan hierarki kualifikasi. Kualifikasi Kecil secara legal mengharuskan tersedianya PJTBU jenjang 7 dan didukung oleh PJSKBU minimal jenjang 6. Bila usaha Anda menyasar Kualifikasi Menengah, maka standar ditingkatkan menjadi PJTBU jenjang 8 bersanding dengan PJSKBU jenjang 7. Sementara panggung Kualifikasi Besar mewajibkan keberadaan PJTBU elit di jenjang 9 serta PJSKBU pada jenjang 8. Aturan tak tertulis namun mengikat: seluruh lisensi SKK tersebut wajib berstatus aktif terverifikasi dan bersih dari anomali merangkap di badan usaha kompetitor dalam sistem SIKI LPJK.

Apakah proses SBU AT002 mensyaratkan pencatatan data inventaris peralatan di aplikasi SIMPK?

Sama sekali tidak. Regulasi yang memayungi AT002 secara definitif tidak menjadikan input inventaris peralatan ke dalam sistem SIMPK sebagai prasyarat wajib. Fondasi kelayakan laboratorium untuk SBU kimia ini bersandar sepenuhnya pada parameter kompetensi akademik dan profesi tenaga ahli kimia material yang berstatus aktif di dalam SIKI LPJK. Kelonggaran administratif ini sangat berbeda secara signifikan dengan proses subklasifikasi SBU konstruksi lapangan lainnya yang selalu menuntut pelaporan alat berat.

Apakah benar SBU AT002 dan AT003 dapat diajukan dalam satu siklus bersamaan?

Hal tersebut merupakan fakta yang valid. Mayoritas entitas laboratorium konstruksi mapan yang menyediakan portofolio layanan pengujian komposisi kimiawi secara integratif dengan layanan pengujian beban mutu fisik, selalu mengutamakan opsi pengajuan AT002 dan AT003 dalam satu paket administrasi (bundling). Mengajukan keduanya secara berbarengan sangat disarankan karena secara empiris lebih rasional dari sisi serapan biaya administrasi rutin serta sangat memangkas birokrasi penyusunan waktu internal tim HR perusahaan Anda.

Berapa lama validitas masa berlaku yang diberikan untuk SBU AT002 yang diterbitkan?

Berdasarkan landasan hukum konstruksi terbaru, SBU AT002 diberikan keabsahan validitas selama 3 (tiga) tahun penuh kalender kerja, dihitung semenjak tanggal pengesahan/terbitnya sertifikat dari sistem terpusat LPJK. Kebijakan durasi 3 tahun ini diterapkan secara adil dan merata untuk seluruh stratifikasi kualifikasi, mulai dari Kecil, Menengah, Besar, hingga Spesialis. Adapun manuver pengajuan proses perpanjangan masa aktif (renewal) dapat dieksekusi 60 hari lebih awal sebelum tenggat kedaluwarsa tiba, dengan prasyarat mutlak telah mengisikan jejak rekaman proyek kerja valid (portofolio penagihan) pada buku besar aplikasi SIMPAN.

Ringkasan poin kunci

  • 1SBU AT002 diwajibkan untuk KBLI 71204 Jasa Pengujian Teknis berdasarkan PP 28/2025.
  • 2Biaya pengurusan mandiri berkisar antara Rp4.850.000 hingga Rp6.100.000 dengan waktu 30-45 hari kerja.
  • 3Paket Mitra Konstruksi menawarkan biaya Rp8.000.000 all-in dengan proses selesai dalam 5 hari kerja.
  • 4Tanpa SBU aktif, kontrak dikenakan denda administratif dan PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 4%.
  • 5Pengurusan SBU AT002 dilakukan melalui portal lpjk.pu.go.id tanpa syarat unggah alat di SIMPK.
  • 6Syarat utama meliputi SKK PJTBU Jenjang 7 dan PJSKBU Jenjang 6 (Kecil) yang aktif di SIKI LPJK.

Artikel pendukung

Sumber: belum diverifikasi · Diverifikasi:

Diskusikan kasus badan usaha Anda

Kirim data ringkas badan usaha Anda, kami bantu petakan subklasifikasi dan persyaratan yang perlu dipenuhi.

Cek Kelayakan