Logo Mitra Jasa Legalitas — jasa pengurusan SBU konstruksi, SKK, dan legalitas usaha

Panduan SBU PL003 Penyiapan Lahan Konstruksi 2026 Lengkap

Ilustrasi panduan Panduan SBU PL003 Penyiapan Lahan Konstruksi 2026 Lengkap — Mitra Jasa Legalitas
Bagikan halaman ini:

Tim Konsultan Mitra Konstruksi

Terbit
Diperbarui
Waktu baca
10 menit baca
SBU PL003 Penyiapan Lahan Konstruksi adalah sertifikat wajib bagi badan usaha yang mengerjakan land clearing, grubbing, pengupasan topsoil, pembongkaran perkerasan minor, dan penyiapan area kerja konstruksi berdasarkan KBLI 43120. Regulasi PP 28/2025 dan Permen PU 6/2025 mewajibkan SBU aktif sebelum menandatangani kontrak pekerjaan konstruksi. Tanpa SBU PL003, badan usaha kehilangan akses tender penyiapan lahan proyek perumahan, kawasan industri, dan infrastruktur, serta menanggung PPh Final 4% dibanding 2,65% bagi pemegang SBU aktif. Syarat utama kualifikasi Kecil: ekuitas Rp300 juta, SKK PJTBU jenjang 6, PJSKBU jenjang 5, dan 1 peralatan di SIMPK. Biaya pengurusan lengkap oleh Mitra Konstruksi mulai Rp8.000.000 all-in, selesai 5 hari kerja — bandingkan dengan urus sendiri yang membutuhkan Rp4,85–6,1 juta ditambah 30–45 hari kerja waktu Anda sendiri.

SBU PL003 Penyiapan Lahan Konstruksi adalah Sertifikat Badan Usaha wajib bagi kontraktor yang mengerjakan land clearing, grubbing, pengupasan topsoil, dan penyiapan area kerja sebelum konstruksi utama dimulai. Berlaku di bawah regulasi PP 28/2025 dan Permen PU 6/2025, kode ini mencakup KBLI 43120. Untuk kualifikasi Kecil, nilai aset minimum hanya Rp75 juta. Tanpa SBU PL003, Anda tidak bisa mengikuti tender penyiapan lahan proyek perumahan, industri, atau infrastruktur, dan tarif PPh Final melonjak dari 2,65% menjadi 4%. Biaya pengurusan lengkap all-in kualifikasi Kecil bersama Mitra Konstruksi adalah Rp8.000.000, selesai 5 hari kerja.

Apa Itu SBU PL003 dan Siapa yang Wajib Memilikinya?

SBU PL003 adalah subklasifikasi Spesialis dalam kelompok Penyiapan Lahan, diatur dalam SK Dirjen 37/KPTS/DK/2025 yang menjadi turunan teknis dari Permen PU 6/2025 dan PP 28/2025. Kode ini secara spesifik mengatur pekerjaan penyiapan lahan sebelum konstruksi utama dimulai — berbeda dari pekerjaan tanah skala besar yang masuk PL004.

Tujuh lingkup pekerjaan resmi PL003 mencakup:

  • Land clearing dan pembersihan vegetasi — penebangan pohon, pembersihan semak belukar, dan pengangkutan material organik dari area proyek.
  • Grubbing dan pencabutan akar — pencabutan tunggul pohon dan sisa akar dari dalam tanah agar lahan benar-benar bersih untuk pekerjaan selanjutnya.
  • Pengupasan topsoil dan humus — pengupasan dan penyimpanan lapisan tanah atas yang subur untuk dimanfaatkan kembali dalam program lansekap atau penghijauan.
  • Pembongkaran perkerasan dan struktur minor — pembongkaran beton atau aspal lama, pagar, saluran kecil, dan rintangan minor yang menghalangi pekerjaan.
  • Penyiapan area kerja dan access road sementara — pembuatan jalan akses sementara, direksi keet, base camp, dan area mobilisasi alat berat.
  • Pengukuran dan pematokan batas lahan — pematokan batas proyek, penentuan peil referensi, dan persiapan site sebelum konstruksi utama dimulai.
  • Pengurugan lubang dan leveling awal — pengurugan lubang, pembuangan sampah dan bahan organik, serta perataan kasar lahan.

Siapa yang wajib memiliki SBU PL003? Setiap badan usaha jasa konstruksi yang mengerjakan salah satu pekerjaan di atas dalam proyek senilai di atas Rp2,5 miliar wajib memiliki SBU ini sesuai UU 2/2017 jo. PP 28/2025. Kontraktor perumahan yang mengerjakan land clearing kavling, kontraktor kawasan industri yang menyiapkan tapak pabrik, hingga subkontraktor infrastruktur yang bertanggung jawab atas tahap mobilisasi — semuanya membutuhkan PL003.

Penting dipahami: PL003, PL004, PL006, dan PL007 berbagi KBLI 43120 dalam sistem OSS RBA. Karena itu, pastikan saat pengajuan NIB, KBLI 43120 sudah tercatat dan sudah dikonversi ke KBLI 2025. Proses konversi dilakukan melalui portal lpjk.pu.go.id dan sistem SIKI LPJK sebelum pengajuan SBU di SIMPK.

Apa yang Terjadi Jika Tidak Punya SBU PL003?

Lima konsekuensi konkret menunggu badan usaha yang mengerjakan penyiapan lahan tanpa SBU PL003 yang sah. Ini bukan sekadar risiko administratif — ini kerugian finansial dan peluang bisnis yang langsung terasa di lapangan.

1. Tidak dapat mengikuti tender land clearing proyek besar. Paket penyiapan lahan proyek perumahan skala menengah dan kawasan industri mensyaratkan SBU PL003 di dokumen kualifikasi. Tanpa SBU, berkas lelang otomatis gugur di tahap verifikasi administrasi — sebelum bahkan sampai ke evaluasi teknis.

2. Kehilangan akses tender kawasan industri dan perumahan. Penyiapan lahan kawasan industri di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan adalah paket bernilai miliaran rupiah yang seluruhnya mensyaratkan SBU PL003. Setiap proyek konstruksi baru dimulai dari tahap penyiapan lahan — artinya tanpa PL003, Anda tertinggal di titik paling awal dari setiap peluang.

3. Tarif PPh Final yang lebih tinggi. Selisih tarif PPh Final bukan angka kecil dalam jangka panjang.

Status SBU Tarif PPh Final Simulasi: Nilai Kontrak Rp2 Miliar Simulasi: Nilai Kontrak Rp5 Miliar
Memiliki SBU PL003 aktif 2,65% Rp53.000.000 Rp132.500.000
Tanpa SBU (tidak terdaftar) 4,00% Rp80.000.000 Rp200.000.000
Selisih kerugian pajak 1,35% Rp27.000.000 Rp67.500.000

Dari simulasi di atas, pada kontrak Rp5 miliar saja, selisih pajak mencapai Rp67,5 juta per tahun. Angka ini jauh melampaui biaya pengurusan SBU.

4. Risiko sanksi administratif berdasarkan UU 2/2017. Mengerjakan paket konstruksi tanpa SBU yang sesuai dapat berujung pada peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan NIB melalui mekanisme OSS RBA. PP 28/2025 mempertegas mekanisme pengawasan ini dengan integrasi data antara SIMPK, SIMPAN, dan sistem DKPTSP daerah.

5. Kehilangan momentum tahap kritis proyek. Penyiapan lahan adalah tahap pertama setiap proyek konstruksi. Kontraktor yang tidak memiliki PL003 kehilangan peluang masuk di titik paling awal dan strategis dari setiap siklus proyek baru.

Apa Saja Syarat Dokumen SBU PL003 2026?

Persyaratan dokumen SBU PL003 mengacu pada Permen PU 6/2025 dan SK Dirjen 37/KPTS/DK/2025. Berikut adalah checklist lengkap dengan catatan kesalahan yang paling sering terjadi di lapangan — berdasarkan 5–8 permohonan per bulan yang kami tangani:

No. Dokumen Ketentuan Kesalahan Paling Sering
1 Akta pendirian dan perubahan terakhir Disahkan Kemenkumham Menyertakan akta lama sebelum perubahan terakhir tanpa melampirkan perubahan terbaru
2 NIB dari OSS RBA memuat KBLI 43120 KBLI 2025, sudah dikonversi KBLI belum dikonversi ke KBLI 2025 — NIB lama masih tercatat KBLI 2017
3 NPWP badan usaha Status aktif, bukan non-efektif NPWP berstatus non-efektif karena tidak lapor SPT selama 2 tahun berturut-turut
4 Neraca keuangan, ekuitas minimum Rp300 juta (Kecil) Audit KAP wajib bila aset di atas Rp2 miliar Neraca tidak ditandatangani akuntan publik padahal aset melebihi Rp2 miliar
5 SKK PJTBU jenjang 6 aktif di SIKI (kualifikasi Kecil) Tenaga tetap, tidak merangkap di badan usaha lain SKK tercatat di SIKI LPJK tapi sudah kedaluwarsa — tidak diperbarui setelah habis masa berlaku
6 SKK PJSKBU jenjang 5 aktif di SIKI (kualifikasi Kecil) Tidak boleh merangkap PJSKBU masih terdaftar di badan usaha lama dan belum dilepas sebelum diajukan ke badan usaha baru
7 Minimal 1 peralatan utama di SIMPK (kualifikasi Kecil) Lazimnya bulldozer atau excavator Peralatan didaftarkan tapi dokumen kepemilikan (BPKB/perjanjian sewa) tidak diunggah lengkap
8 Dokumen SMAP atau surat komitmen ISO 37001, SMAP, PANCEK KPK min 70%, atau surat komitmen 2 tahun Sertifikat ISO 37001 kedaluwarsa bersamaan dengan SBU — tidak diperpanjang bersamaan
9 Rekaman pengalaman kerja di SIMPAN Khusus perpanjangan; tidak wajib untuk pengajuan baru Melampirkan pengalaman kerja tanpa kontrak pendukung yang bisa diverifikasi di SIMPAN

Catatan penting untuk kualifikasi Spesialis: jenjang PJTBU yang dibutuhkan adalah jenjang 8 dan PJSKBU jenjang 7 — lebih tinggi dari kualifikasi Kecil. Namun kualifikasi Spesialis tidak mensyaratkan ekuitas minimum maupun penjualan tahunan, sehingga lebih fleksibel untuk perusahaan dengan aset terbatas tapi tenaga ahli berpengalaman. Lihat detail perbandingan seluruh syarat di halaman syarat lengkap SBU PL003.

Seluruh pengajuan dilakukan melalui SIMPK yang terintegrasi dengan lpjk.pu.go.id. Pastikan akun badan usaha sudah aktif di SIKI LPJK sebelum memulai proses input dokumen di SIMPK.

Berapa Biaya Pengurusan SBU PL003 yang Harus Disiapkan?

Pertanyaan pertama yang selalu diajukan: berapa total yang harus disiapkan? Jawabannya bergantung pada apakah Anda mengurus sendiri atau menggunakan layanan pengurusan terintegrasi. Mari kita hitung secara transparan.

Jika Mengurus Sendiri

Biaya resmi yang dibayar langsung ke lembaga untuk kualifikasi Kecil berkisar antara Rp4.850.000 hingga Rp6.100.000, terdiri dari biaya LSBU, iuran KTA asosiasi, dan biaya administrasi teknis. Di luar biaya uang, Anda juga harus menyiapkan 30–45 hari kerja untuk koordinasi mandiri: verifikasi dokumen, pengunggahan berkas di SIMPK, koordinasi dengan SIKI LPJK, dan komunikasi bolak-balik dengan LSBU bila ada koreksi berkas.

Paket All-In Mitra Konstruksi

Kualifikasi Biaya Pengurusan (Jasa Mitra) Estimasi Waktu Keterangan
Kecil Rp8.000.000 5 hari kerja Termasuk koordinasi LSBU, KTA, dan seluruh administrasi
Menengah Rp12.000.000 – Rp15.000.000 7–10 hari kerja Termasuk audit KAP dan koordinasi SIMPK
Besar Rp20.000.000 – Rp30.000.000 10–14 hari kerja Dikonfirmasi saat konsultasi awal
Spesialis Rp8.000.000 – Rp12.000.000 5–7 hari kerja Termasuk koordinasi SKK jenjang 8 di SIKI

Untuk kualifikasi Kecil, perbandingannya jelas: urus sendiri Rp4.850.000–6.100.000 ditambah 30–45 hari kerja waktu Anda sendiri. Paket Mitra Konstruksi Rp8.000.000 all-in selesai 5 hari kerja. Selisih biaya hanya Rp1.900.000–3.150.000 — namun Anda menghemat satu bulan penuh yang bisa digunakan untuk operasional proyek dan penawaran tender.

Penting: paket Rp8.000.000 untuk kualifikasi Kecil adalah biaya pengurusan lengkap all-in yang sudah mencakup koordinasi biaya resmi LSBU, iuran KTA asosiasi, dan seluruh administrasi. Bukan biaya jasa yang terpisah dari komponen lain. Untuk detail breakdown biaya, lihat halaman biaya pengurusan SBU PL003.

Bila ISO 37001 Anda juga akan habis masa berlakunya bersamaan dengan SBU, kami menyediakan paket terintegrasi SBU + perpanjangan ISO 37001 — satu proses, satu koordinasi, satu tenggat waktu.

Bagaimana Kasus Nyata Pengurusan SBU PL003 di Lapangan?

Data dari lapangan lebih berbicara daripada teori. Berikut adalah kasus nyata yang kami tangani, beserta pelajaran yang bisa diambil oleh badan usaha dengan situasi serupa.

Studi Kasus: CV Kontraktor Kalimantan Timur — Perpanjangan SBU + ISO 37001 Kedaluwarsa Bersamaan

Profil: CV kualifikasi Kecil berbasis di Kalimantan Timur, ekuitas Rp450 juta. Aktif di sektor penyiapan lahan untuk proyek perumahan dan kavling industri kecil di wilayah Kutai Kartanegara dan sekitarnya.

Situasi: Saat mengajukan perpanjangan SBU PL003, ditemukan bahwa sertifikat ISO 37001 (komponen SMAP) kedaluwarsa bersamaan dengan SBU. Banyak badan usaha dalam posisi ini memilih mengurus keduanya secara terpisah — yang berarti dua proses koordinasi, dua jadwal, dan potensi mismatch waktu yang menyebabkan salah satu dokumen habis duluan sementara yang lain belum terbit.

Tindakan: Mitra Konstruksi mengurus perpanjangan SBU PL003 dan perpanjangan ISO 37001 dalam satu paket terintegrasi. Koordinasi dilakukan secara paralel — pengajuan LSBU untuk SBU berjalan bersamaan dengan proses audit ISO 37001 oleh lembaga sertifikasi mitra. Timeline disinkronkan agar kedua dokumen terbit dalam rentang waktu yang sama.

Hasil: SBU PL003 terbit dalam 5 hari kerja. ISO 37001 selesai dalam 7 hari kerja. Tidak ada gap masa berlaku antara kedua dokumen. CV dapat langsung mengikuti tender penyiapan lahan kawasan perumahan yang tenggat pendaftarannya 10 hari setelah proses dimulai.

Pelajaran utama: Bagi badan usaha yang mendekati masa habis SBU, cek juga status ISO 37001 atau SMAP lainnya. Mengurus keduanya secara bersamaan jauh lebih efisien daripada dua proses terpisah. Lihat panduan lengkap kendala umum pengurusan di halaman kendala SBU PL003.

Selain kasus di atas, dari 5–8 permohonan PL003 per bulan yang kami tangani, pola kendala yang paling sering muncul adalah: (1) PJSKBU masih terdaftar di badan usaha lama dan belum dilepas, (2) KBLI di NIB belum dikonversi ke KBLI 2025, dan (3) neraca keuangan tidak mencantumkan ekuitas secara eksplisit sesuai format yang diterima LSBU. Ketiga kendala ini bisa diselesaikan dalam 1–2 hari bila diketahui lebih awal.

Apa Saja Pertanyaan yang Paling Sering Diajukan tentang SBU PL003?

Apa itu SBU PL003 dan apa saja yang dicakupnya?

SBU PL003 adalah Sertifikat Badan Usaha subklasifikasi Penyiapan Lahan Konstruksi dengan KBLI 43120. Cakupannya meliputi land clearing, grubbing pencabutan akar, pengupasan topsoil, pembongkaran struktur minor, pembuatan access road sementara, pematokan batas lahan, dan leveling awal. Nilai aset minimum untuk kualifikasi Kecil adalah Rp75 juta — salah satu threshold terendah dalam sistem subklasifikasi SBU.

Apa perbedaan PL003 dan PL004?

PL003 mencakup tahap penyiapan awal: land clearing, grubbing, dan pembersihan lahan sebelum pekerjaan konstruksi utama dimulai. PL004 (Pekerjaan Tanah) mencakup pekerjaan yang dimulai setelah lahan bersih: galian massal, cut-and-fill berskala besar, dan timbunan struktural. Secara sederhana: PL003 adalah "membersihkan dan menyiapkan lahan", PL004 adalah "membentuk kontur lahan". Banyak proyek membutuhkan kedua subklasifikasi ini dari kontraktor yang sama atau berbeda.

Apakah pembuatan jalan akses sementara masuk lingkup PL003?

Ya. Pembuatan jalan akses sementara untuk mobilisasi alat berat, pendirian direksi keet, dan penyiapan base camp konstruksi secara eksplisit masuk lingkup PL003. Yang tidak masuk adalah jalan akses permanen atau perkerasan jalan tetap — itu masuk KK008 atau BS001. Pastikan dokumen kontrak Anda membedakan status permanen atau sementara dari pekerjaan jalan akses yang dikerjakan.

Berapa ekuitas minimum untuk mendaftar SBU PL003 kualifikasi Kecil?

Ekuitas minimum untuk kualifikasi Kecil adalah Rp300 juta berdasarkan Permen PU 6/2025. Neraca keuangan harus menunjukkan angka ekuitas ini secara eksplisit. Audit KAP tidak wajib untuk kualifikasi Kecil kecuali total aset melebihi Rp2 miliar. Untuk kualifikasi Menengah, ekuitas minimum naik ke Rp2 miliar dengan tambahan syarat penjualan tahunan Rp2,5 miliar.

Jenjang SKK berapa yang dibutuhkan untuk PL003 kualifikasi Kecil?

Untuk kualifikasi Kecil: PJTBU jenjang 6 dan PJSKBU jenjang 5, masing-masing 1 orang, aktif di SIKI LPJK, dan tidak merangkap di badan usaha lain. Untuk kualifikasi Spesialis: PJTBU jenjang 8 dan PJSKBU jenjang 7. Pastikan status aktif SKK dicek langsung di lpjk.pu.go.id sebelum pengajuan karena data di SIKI adalah data yang diverifikasi oleh LSBU.

Perusahaan baru apakah bisa langsung mengajukan SBU PL003?

Ya. Pengajuan pertama (bukan perpanjangan) tidak mensyaratkan rekaman pengalaman kerja di SIMPAN. Yang wajib adalah: NIB dengan KBLI 43120, ekuitas minimum Rp300 juta (kualifikasi Kecil), SKK PJTBU jenjang 6 dan PJSKBU jenjang 5 aktif di SIKI, minimal 1 unit peralatan di SIMPK (bulldozer atau excavator), dan dokumen SMAP atau surat komitmen. Perusahaan baru yang memenuhi semua syarat ini dapat langsung mengajukan tanpa menunggu track record proyek.

Apakah SBU PL003 bisa digunakan untuk proyek land clearing pertambangan?

Untuk land clearing area proyek pertambangan skala kecil hingga menengah, PL003 umumnya memadai. Namun untuk land clearing kawasan pertambangan aktif berskala besar yang melibatkan galian dan timbunan masif, pertimbangkan PL004 atau BS014 (Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan). Batas lingkupnya bergantung pada skala pekerjaan dan dokumen kontrak yang digunakan oleh pemberi kerja. Konsultasikan kondisi spesifik proyek Anda sebelum memutuskan subklasifikasi yang tepat.

Siap mengurus SBU PL003 untuk badan usaha Anda? Tim Mitra Konstruksi menangani 5–8 permohonan SBU per bulan — termasuk PL003 untuk proyek land clearing perumahan, kawasan industri, dan infrastruktur. Konsultasi awal gratis, tanpa biaya sampai Anda setuju untuk melanjutkan. Paket all-in kualifikasi Kecil Rp8.000.000, selesai 5 hari kerja.

Hubungi via WhatsApp — Konsultasi Gratis

Ringkasan poin kunci

  • 1SBU PL003 wajib untuk land clearing, grubbing, pengupasan topsoil, dan penyiapan area kerja berdasarkan KBLI 43120 dan PP 28/2025
  • 2Ekuitas minimum Rp300 juta untuk kualifikasi Kecil; SKK PJTBU jenjang 6 dan PJSKBU jenjang 5 wajib terdaftar aktif di SIKI LPJK
  • 3Tanpa SBU PL003, PPh Final naik dari 2,65% menjadi 4% — selisih 1,35% langsung memotong margin setiap kontrak
  • 4PL003 berbeda dari PL004: PL003 untuk pembersihan dan penyiapan awal lahan, PL004 untuk galian massal dan timbunan skala besar
  • 5NIB dari OSS RBA wajib memuat KBLI 43120 — satu KBLI ini digunakan bersama PL004, PL006, dan PL007, pastikan sudah dikonversi ke KBLI 2025
  • 6Paket pengurusan Mitra Konstruksi Rp8.000.000 all-in kualifikasi Kecil, selesai 5 hari kerja, termasuk koordinasi LSBU dan KTA asosiasi

Artikel pendukung

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa itu SBU PL003 Penyiapan Lahan Konstruksi?
SBU PL003 adalah Sertifikat Badan Usaha untuk subklasifikasi Penyiapan Lahan Konstruksi dengan KBLI 43120. Lingkupnya mencakup land clearing, grubbing, pengupasan topsoil, pembongkaran perkerasan minor, pembuatan jalan akses sementara, pematokan batas lahan, dan leveling awal. Wajib dimiliki sebelum mengerjakan atau mengikuti tender penyiapan lahan proyek konstruksi berdasarkan PP 28/2025 dan Permen PU 6/2025.
Apa perbedaan SBU PL003 dan PL004?
PL003 mencakup penyiapan awal lahan: land clearing, grubbing, pengupasan topsoil, dan persiapan area kerja. PL004 mencakup pekerjaan tanah skala besar: galian massal, cut-and-fill, dan timbunan. Urutan logisnya: PL003 dikerjakan lebih dulu untuk membersihkan lahan, baru PL004 untuk pekerjaan tanah utama. Badan usaha yang mengerjakan keduanya sebaiknya memiliki SBU PL003 dan PL004 sekaligus.
Berapa ekuitas minimum untuk mengajukan SBU PL003 kualifikasi Kecil?
Ekuitas minimum untuk kualifikasi Kecil adalah Rp300 juta berdasarkan neraca keuangan terakhir. Audit KAP tidak diwajibkan untuk kualifikasi Kecil. Untuk kualifikasi Menengah, ekuitas minimum Rp2 miliar dengan audit KAP wajib, dan penjualan tahunan minimum Rp2,5 miliar.
Apakah perusahaan baru bisa mengajukan SBU PL003?
Ya, perusahaan baru dapat mengajukan SBU PL003 tanpa rekaman pengalaman kerja di SIMPAN — pengalaman hanya disyaratkan untuk perpanjangan. Syarat utama yang harus dipenuhi: ekuitas Rp300 juta, SKK PJTBU jenjang 6 aktif di SIKI LPJK, SKK PJSKBU jenjang 5 tidak merangkap, dan 1 peralatan terdaftar di SIMPK. NIB dengan KBLI 43120 dari OSS RBA juga wajib.
Berapa biaya pengurusan SBU PL003 dan berapa lama selesai?
Paket pengurusan Mitra Konstruksi untuk kualifikasi Kecil adalah Rp8.000.000 all-in, sudah termasuk biaya resmi LSBU, iuran KTA asosiasi, biaya administrasi, dan seluruh koordinasi pengurusan, selesai 5 hari kerja. Jika mengurus sendiri, biaya ke LSBU dan asosiasi berkisar Rp4,85–6,1 juta ditambah 30–45 hari kerja waktu Anda. Selisih hanya Rp1,9–3,15 juta untuk menghemat satu bulan penuh.
Apakah pembuatan jalan akses sementara masuk lingkup PL003?
Ya. Pembuatan jalan akses sementara, direksi keet, base camp, dan area kerja konstruksi awal secara eksplisit masuk lingkup SBU PL003. Yang tidak termasuk PL003 adalah perkerasan access road permanen — untuk itu gunakan SBU KK008 atau BS001. Pastikan kontrak mencantumkan jenis pekerjaan yang sesuai lingkup PL003 agar tidak ada permasalahan saat audit.
Apa konsekuensi mengerjakan proyek land clearing tanpa SBU PL003?
Ada 5 risiko konkret: (1) tidak dapat mengikuti tender land clearing proyek besar, (2) PPh Final 4% bukan 2,65% — selisih 1,35% per kontrak, (3) tidak dapat akses tender kawasan industri dan perumahan yang mensyaratkan SBU PL003, (4) sanksi administratif berdasarkan UU 2/2017 dan PP 28/2025, dan (5) kehilangan peluang di tahap awal setiap proyek konstruksi baru yang selalu dimulai dengan penyiapan lahan.

Sumber: belum diverifikasi · Diverifikasi:

Diskusikan kasus badan usaha Anda

Kirim data ringkas badan usaha Anda, kami bantu petakan subklasifikasi dan persyaratan yang perlu dipenuhi.

Cek Kelayakan