Logo Mitra Jasa Legalitas — jasa pengurusan SBU konstruksi, SKK, dan legalitas usaha

SBU BG006 Konstruksi Gedung Pendidikan: Syarat, Biaya, dan Cara Mengurus

SBU BG006 Konstruksi Gedung Pendidikan — syarat, biaya, dan cara mengurus
Bagikan halaman ini:

Pekerjaan KonstruksiSifat umumBangunan GedungDiperbarui

Angka pokok

  • KBLI41016Kode usaha di OSS
  • Ekuitas minimumRp300.000.000Kualifikasi Kecil · per subklasifikasi
  • SKKJenjang 6 & 5PJTBU & PJSKBU
  • Rentang biayaRp1.500.000 – Rp12.000.000Acuan, bukan penawaran
  • Waktu5 hariHari kerja, berkas lengkap

Biaya jasa pendampingan per subklasifikasi. Belum termasuk biaya resmi LSBU, iuran asosiasi, SKK, dan audit KAP.

Cek kelayakan gratis
Isi halaman (6 bagian)
  1. 01Ringkasan keputusan
  2. 02Lingkup pekerjaan
  3. 03Persyaratan
  4. 04Biaya, alur & waktu
  5. 05Risiko & bukti lapangan
  6. 06FAQ & langkah berikutnya

01Ringkasan keputusan

BG006 adalah subklasifikasi SBU pekerjaan konstruksi klasifikasi Bangunan Gedung untuk pembangunan gedung pendidikan seperti sekolah, kampus, pesantren, dan pusat pelatihan. KBLI yang melekat adalah 41016. Tersedia pada kualifikasi Kecil (ekuitas minimum Rp300 juta), Menengah (Rp2 miliar), dan Besar (Rp25 miliar).

Apakah BG006 tepat untuk badan usaha Anda?

Cocok untuk

  • Badan usaha Anda membangun sekolah, kampus, pesantren, atau pusat pelatihan
  • Anda melaksanakan pembangunan berdasarkan gambar rencana dari pemberi kerja
  • Ekuitas pada neraca minimal Rp300.000.000 untuk satu subklasifikasi kualifikasi Kecil
  • Anda akan mengikuti tender DAK Pendidikan atau konstruksi gedung pendidikan pemerintah
  • Anda memiliki sekurang-kurangnya satu peralatan utama yang tercatat di SIMPK

Tidak cocok untuk

  • Pekerjaan hanya pengecatan atau perbaikan sanitasi ringan — gunakan PB007 atau PB003
  • Kontrak mencakup perancangan sekaligus pelaksanaan — gunakan GT006, hanya kualifikasi Besar
  • Gedung yang dibangun adalah GOR atau fasilitas olahraga mandiri — gunakan BG008
  • Pekerjaan hanya pemasangan instalasi komputer atau jaringan — gunakan IN002
  • Bangunan berfungsi sebagai fasilitas umum yang bukan pendidikan — pertimbangkan BG009

02Lingkup pekerjaan

Pekerjaan apa saja yang tercakup dalam BG006?

  • Pembangunan gedung sekolah dasar hingga sekolah menengah

    Pembangunan bangunan fasilitas pendidikan formal tingkat dasar dan menengah, mencakup ruang kelas, ruang guru, laboratorium sekolah, perpustakaan, dan fasilitas sanitasi. Termasuk SD, SMP, SMA, dan SMK negeri maupun swasta.

  • Pembangunan gedung perguruan tinggi dan politeknik

    Pembangunan gedung fasilitas pendidikan tinggi, termasuk gedung kuliah, laboratorium akademik, perpustakaan, gedung rektorat, dan fasilitas pendukung kampus. Satu kontrak dapat mencakup satu atau lebih gedung dalam komplek kampus.

  • Pembangunan pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan berbasis agama

    Pembangunan fasilitas pendidikan berbasis keagamaan, mencakup asrama santri, ruang belajar, aula, dan fasilitas penunjang. Masjid yang dibangun sebagai bagian tak terpisahkan dari komplek pesantren dapat masuk dalam satu kontrak.

  • Pembangunan pusat pelatihan, balai latihan kerja, dan lembaga kursus

    Pembangunan bangunan untuk kegiatan pelatihan vokasional, pengembangan kompetensi, atau kursus keterampilan, baik yang dikelola pemerintah seperti BLK maupun lembaga swasta.

  • Pekerjaan struktur, arsitektur, dan penyelesaian akhir gedung pendidikan sebagai satu kesatuan kontrak

    Satu kontrak mencakup seluruh tahap dari pondasi hingga finishing. Kontraktor BG006 membangun berdasarkan gambar rencana dari pemberi kerja, tidak merancang bangunan.

  • Rehabilitasi, renovasi, dan perluasan gedung pendidikan

    Penambahan ruang kelas, rehabilitasi gedung sekolah rusak, atau perluasan area kampus melalui penambahan bangunan baru. Program DAK Pendidikan adalah sumber kontrak yang umum untuk kode ini.

  • Pemeliharaan berkala bangunan gedung pendidikan

    Pekerjaan terencana untuk mempertahankan kondisi fisik bangunan pendidikan, meliputi pengecekan atap, struktur, dan drainase. Perbaikan sanitasi ringan yang berdiri sendiri masuk lingkup PB003.

Apa yang TIDAK termasuk dalam BG006?

  • Pekerjaan rancang bangun terintegrasi gedung pendidikan — gunakan GT006 Konstruksi Gedung Pendidikan Terintegrasi, hanya kualifikasi Besar
  • Pekerjaan finishing, pengecatan, dan perbaikan ringan yang berdiri sendiri — gunakan PB007 Pengecatan atau PB003 Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter, dan Plafon
  • Pembangunan gedung olahraga atau GOR mandiri yang terpisah dari komplek sekolah — gunakan BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
  • Pemasangan instalasi jaringan komputer dan sistem audio-visual yang berdiri sendiri — gunakan IN002 Instalasi Telekomunikasi
  • Pembangunan gedung perpustakaan nasional atau daerah sebagai fasilitas publik mandiri — pertimbangkan BG009 Konstruksi Gedung Lainnya

Apa bedanya BG006 dengan subklasifikasi yang mirip?

  • BG008Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga

    Pembeda: Fungsi bangunan hiburan/olahraga, bukan pendidikan

    Kapan dipilih: Pilih BG008 bila kontrak adalah GOR atau fasilitas olahraga mandiri yang tidak terintegrasi dalam komplek sekolah

  • GT006Konstruksi Gedung Pendidikan Terintegrasi

    Pembeda: Rancang bangun dalam satu kontrak, hanya kualifikasi Besar, ekuitas minimum Rp25 miliar

    Kapan dipilih: Pilih GT006 bila Anda mengerjakan perancangan dan pelaksanaan gedung pendidikan sekaligus dalam satu kontrak

  • PB007Pengecatan

    Pembeda: Hanya pekerjaan pengecatan tanpa pekerjaan konstruksi struktural

    Kapan dipilih: Pilih PB007 bila kontrak hanya mencakup pengecatan ulang gedung sekolah tanpa perbaikan struktural

  • IN002Instalasi Telekomunikasi

    Pembeda: Hanya pemasangan sistem telekomunikasi dan IT

    Kapan dipilih: Pilih IN002 bila kontrak hanya mencakup pemasangan jaringan komputer, sistem AV, atau instalasi IT di gedung yang sudah ada

03Persyaratan

Persyaratan BG006 berdasarkan kualifikasi

Seluruh nilai berlaku per subklasifikasi dan bersifat akumulatif terhadap subklasifikasi lain yang dimohonkan maupun yang sudah dimiliki.

  • Penjualan tahunan
    Kecil
    Belum ditetapkan
    Menengah
    minimal Rp2.500.000.000
    Besar
    minimal Rp50.000.000.000
  • Kemampuan keuangan (ekuitas)
    Kecil
    minimal Rp300.000.000
    Menengah
    minimal Rp2.000.000.000
    Besar
    minimal Rp25.000.000.000
  • Neraca audit KAP
    Kecil
    Tidak wajib
    Menengah
    Wajib
    Besar
    Wajib
  • Jenjang SKK PJTBU
    Kecil
    Jenjang 6
    Menengah
    Jenjang 7
    Besar
    Jenjang 8
  • Jenjang SKK PJSKBU
    Kecil
    Jenjang 5
    Menengah
    Jenjang 6
    Besar
    Jenjang 7
  • Jumlah PJSKBU
    Kecil
    1 orang per subklasifikasi
    Menengah
    1 orang per subklasifikasi
    Besar
    1 orang per subklasifikasi
  • Peralatan utama minimum
    Kecil
    1 unit per subklasifikasi
    Menengah
    2 unit per subklasifikasi
    Besar
    3 unit per subklasifikasi
  • Tenggat SMAP
    Kecil
    Surat komitmen maksimal 3 tahun
    Menengah
    Surat komitmen maksimal 2 tahun
    Besar
    Surat komitmen maksimal 1 tahun
  • Masa berlaku SBU
    Kecil
    3 tahun
    Menengah
    3 tahun
    Besar
    3 tahun
Kualifikasi tersedia
Kecil, Menengah, Besar
KBLI terkait
Kode KBLI: 41016
Masa berlaku SBU
3 tahun

Sumber: Kepdirjen Bina Konstruksi 37/KPTS/Dk/2025 (judul) + pemetaan KBLI 2025 tervalidasi silang: Tabel Konversi BPS 2026, Skema Sertifikasi LSBU, dan berkas internal KBLI_2025_SUBKUALIFIKASI_DETAIL · Diverifikasi:

Jabatan SKK yang sah sebagai PJSKBU BG006

Dokumen apa saja yang perlu disiapkan untuk BG006?

04Biaya, alur & waktu

Alur pengurusan SBU BG006

  1. 01

    Pendaftaran akun dan NIB di OSS

    Badan usaha mendaftar pada sistem OSS berbasis risiko dan memperoleh Nomor Induk Berusaha sebagai identitas tunggal pelaku usaha.

  2. 02

    Penetapan KBLI dan skala usaha

    KBLI dipilih sesuai pekerjaan yang benar-benar dijalankan, lalu skala usaha ditetapkan berdasarkan modal dan kriteria yang berlaku.

  3. 03

    Terbit Sertifikat Standar belum terverifikasi

    OSS menerbitkan Sertifikat Standar berstatus belum terverifikasi. Status ini belum dapat dipakai untuk memenuhi persyaratan kontrak.

  4. 04

    Pemenuhan SKK tenaga kerja

    Penanggung jawab teknis dan tenaga kerja konstruksi menyiapkan Sertifikat Kompetensi Kerja pada jabatan dan jenjang yang sesuai subklasifikasi yang dituju.

  5. 05

    Keanggotaan asosiasi dan kelengkapan badan usaha

    Penyiapan dokumen badan usaha: akta dan pengesahan, NPWP, laporan keuangan, serta keanggotaan asosiasi bila dibutuhkan oleh proses sertifikasi.

  6. 06

    Pengajuan SBU ke LSBU

    Permohonan Sertifikat Badan Usaha diajukan ke Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi, disertai proses penilaian kesesuaian atas dokumen dan kemampuan usaha.

  7. 07

    Verifikasi Sertifikat Standar

    Setelah SBU terbit dan tercatat, status Sertifikat Standar pada OSS berubah menjadi terverifikasi sehingga perizinan berusaha efektif berlaku.

Berapa biaya jasa pengurusan BG006?

Mulai dariRp8.000.000Kualifikasi Kecil, 1 subklasifikasi

  • KecilRp8.000.000
  • MenengahRp12.000.000 – Rp15.000.000
  • BesarRp20.000.000 – Rp30.000.000
  • SpesialisRp8.000.000 – Rp12.000.000

Biaya jasa pengurusan. Belum termasuk biaya resmi LSBU, iuran asosiasi, SKK, dan audit KAP. Rentang bersifat acuan, bukan penawaran. Diperbarui 4 Agustus 2026.

Apa dampak finansial memiliki SBU BG006?

KondisiTarif PPh final
Pelaksanaan konstruksi bersertifikat SBU2,65%
Pelaksanaan konstruksi tanpa SBU4%

Tarif PPh final jasa konstruksi menurut PP 9/2022. Diperbarui 3 Agustus 2026. Lihat sumber

05Risiko & bukti lapangan

Apa akibatnya menjalankan pekerjaan BG006 tanpa SBU?

  • Gugur pada tender DAK Pendidikan dan pembangunan sekolah pemerintahPaket DAK Pendidikan dari APBN dan APBD untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah mensyaratkan SBU BG006. Tanpa SBU, badan usaha gugur otomatis sebelum penawaran diperiksa.
  • Tarif PPh Final lebih tinggi 1,35%Badan usaha tanpa SBU dikenai PPh Final 4% atas nilai kontrak pelaksanaan konstruksi, dibanding 2,65% untuk pemegang SBU. Pada kontrak Rp5 miliar, selisih ini setara Rp67.500.000.
  • Tidak dapat mengakses paket Kemendikbudristek dan KemenagProgram pembangunan sekolah, kampus PTNBN, pesantren, dan madrasah dari Kemendikbudristek dan Kemenag mensyaratkan SBU BG006 yang valid. Program ini mencakup ribuan paket per tahun di seluruh Indonesia.
  • Risiko sanksi administratifMengerjakan pekerjaan konstruksi yang memerlukan SBU tanpa memilikinya merupakan pelanggaran UU 2/2017. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, denda, atau pencabutan izin usaha.
  • Kehilangan akses ke rehabilitasi sekolah daerahPemerintah daerah mengalokasikan anggaran rehabilitasi sekolah rusak setiap tahun melalui APBD. Kontraktor tanpa BG006 tidak dapat mengikuti tender ini, kehilangan segmen pasar yang stabil dan tersebar di seluruh kabupaten/kota.

4 kesalahan yang membuat permohonan BG006 ditolak

  1. 1KBLI di NIB belum dikonversi ke KBLI 2025Sejak KBLI 2025 berlaku, data KBLI pada NIB harus disesuaikan lebih dulu di OSS. Bila belum, sistem menolak karena data tidak sinkron. Ini kendala yang paling sering kami temui.Akibat: Proses tertunda 2 sampai 3 hari kerja untuk penyesuaian KBLI di OSS sebelum permohonan dapat dilanjutkan.
  2. 2SKK PJTBU atau PJSKBU masih aktif di badan usaha lainSistem SIKI mendeteksi rangkap jabatan melalui NIK. Status pada badan usaha sebelumnya harus dilepas terlebih dahulu. Verifikasi dapat dilakukan di lpjk.pu.go.id sebelum mendaftar.Akibat: Proses tertunda 3 sampai 5 hari kerja. Bila harus mencari tenaga ahli pengganti, tambahan waktu bisa jauh lebih panjang.
  3. 3Belum menyiapkan Surat Pernyataan SMAPUntuk permohonan baru, penerapan SMAP tidak harus dibuktikan dengan sertifikat ISO 37001. Cukup Surat Pernyataan SMAP sesuai format Kepdirjen Bina Konstruksi 37/KPTS/Dk/2025. Banyak pemohon mengira wajib ISO sejak awal.Akibat: Tidak menambah waktu bila disiapkan sejak awal, tetapi pemohon yang salah paham sering menunda permohonan berbulan-bulan untuk mengurus ISO yang belum diperlukan.
  4. 4ISO 37001 kedaluwarsa saat perpanjanganBerbeda dengan permohonan baru, perpanjangan SBU tidak menerima surat pernyataan. Sertifikat SMAP atau dokumen penerapan wajib masih berlaku pada saat permohonan diajukan.Akibat: Permohonan perpanjangan tertahan sampai sertifikat diperbarui. Bila SBU keburu berakhir, badan usaha kehilangan hak mengikuti tender.

Apa yang kami temukan pada pengurusan BG006?

Ringkasan pengamatan internal dari berkas yang kami dampingi sepanjang Kapasitas operasional 2026, sebanyak 78 kasus. Angka ini adalah catatan kami sendiri, bukan statistik resmi LPJK atau LSBU.

  • Kapasitas permohonan5-8 per bulan (rata-rata 6,5)
  • Waktu penyelesaian SBU baruMaksimal 5 hari kerja
  • Waktu penyelesaian perpanjanganMaksimal 5 hari kerja, termasuk koordinasi ISO 37001
  • Metode SMAP permohonan baruSurat Pernyataan SMAP, tanpa perlu sertifikat ISO 37001
  • Metode SMAP perpanjanganISO 37001, diurus dalam satu paket
  • Penyebab tertahan terbanyakKBLI di NIB belum dikonversi ke KBLI 2025, dan PJSKBU masih terdeteksi rangkap jabatan di SIKI

Bagaimana kasus BG006 biasanya diselesaikan?

CV Kontraktor kualifikasi Kecil · Malang, ekuitas Rp320 jt

Situasi
Permohonan perpanjangan. Lupa mengurus perpanjangan SBU; SBU sudah mati 2 bulan.
Tindakan
Konsultan mengurus perpanjangan darurat; SBU aktif kembali dalam 5 hari kerja.
Hasil
SBU terbit dalam 5 hari kerja. Pelajaran: Pasang pengingat 3 bulan sebelum SBU berakhir. Kami sediakan layanan monitoring masa berlaku.

Identitas badan usaha disamarkan atas permintaan klien. Hasil pada setiap kasus berbeda dan tidak dapat dijanjikan.

Paket tender apa yang membutuhkan BG006?

Paket pengadaan yang kami himpun dari LPSE dan relevan dengan subklasifikasi ini. Hanya paket yang diambil kurang dari 90 hari lalu yang ditampilkan.

  • Pembangunan Bangunan/Kantor PendukungOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)Rp778.200.000.000

    Data diambil 16 Agustus 2026 · Sumber

  • Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna di Ibu Kota Nusantara Tender UlangOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)Rp1.300.000.000.000

    Data diambil 16 Agustus 2026 · Sumber

  • Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPD di Ibu Kota Nusantara Tender UlangOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)Rp1.600.000.000.000

    Data diambil 16 Agustus 2026 · Sumber

  • Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR II di Ibu Kota Nusantara Tender UlangOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)Rp2.100.000.000.000

    Data diambil 16 Agustus 2026 · Sumber

  • Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Masjid di Ibu Kota Nusantara Tender UlangOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)Rp1.800.000.000.000

    Data diambil 16 Agustus 2026 · Sumber

  • Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan di Ibu Kota Nusantara Tender UlangOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)Rp1.400.000.000.000

    Data diambil 16 Agustus 2026 · Sumber

06FAQ & langkah berikutnya

Pertanyaan yang sering diajukan tentang BG006

Apa saja yang termasuk lingkup BG006?
BG006 mencakup pembangunan semua jenis gedung pendidikan: SD hingga SMA, universitas, politeknik, pesantren, madrasah, pusat pelatihan, dan balai latihan kerja. KBLI yang melekat adalah 41016. Pekerjaan finishing ringan yang berdiri sendiri masuk PB, bukan BG006.
Apakah program DAK Pendidikan menggunakan BG006?
Ya. Kontraktor yang mengerjakan rehabilitasi atau pembangunan gedung sekolah melalui Dana Alokasi Khusus Pendidikan perlu memiliki SBU BG006 yang valid sesuai nilai dan kualifikasi paket yang dilelangkan.
Berapa ekuitas minimum untuk BG006?
Kualifikasi Kecil Rp300.000.000, Menengah Rp2.000.000.000, Besar Rp25.000.000.000 per subklasifikasi, bersifat akumulatif untuk seluruh subklasifikasi yang diajukan sekaligus.
Apa beda BG006 dan GT006?
BG006 untuk pelaksanaan berdasarkan gambar dari perencana. GT006 untuk kontrak rancang bangun yang menggabungkan perancangan dan pelaksanaan sekaligus, hanya kualifikasi Besar dengan ekuitas minimum Rp25 miliar.
Apakah GOR sekolah masuk BG006 atau BG008?
Bila GOR dibangun dalam satu kontrak sebagai bagian komplek sekolah bersama gedung kelas, masuk BG006. Bila GOR dibangun dalam kontrak terpisah sebagai fasilitas olahraga mandiri yang bisa diakses publik, lebih tepat BG008.
Jenjang SKK untuk BG006 berapa?
Kecil: PJTBU jenjang 6, PJSKBU jenjang 5. Menengah: PJTBU jenjang 7, PJSKBU jenjang 6. Besar: PJTBU jenjang 8, PJSKBU jenjang 7. PJBU tidak disyaratkan ber-SKK.
Apa itu subklasifikasi BG006?
BG006 adalah subklasifikasi Bangunan Gedung pada jenis usaha Pekerjaan Konstruksi. BG006 adalah subklasifikasi SBU pekerjaan konstruksi klasifikasi Bangunan Gedung untuk pembangunan gedung pendidikan seperti sekolah, kampus, pesantren, dan pusat pelatihan. KBLI yang melekat adalah 41016. Tersedia pada kualifikasi Kecil (ekuitas minimum Rp300 juta), Menengah (Rp2 miliar), dan Besar (Rp25 miliar).
Berapa ekuitas minimum untuk mengajukan BG006?
Untuk kualifikasi Kecil, ekuitas minimum Rp300.000.000 per subklasifikasi. Nilai ini bersifat akumulatif: total ekuitas badan usaha harus mencukupi seluruh subklasifikasi yang dimohonkan, termasuk yang sudah dimiliki.
Jenjang SKK apa yang dibutuhkan untuk BG006?
Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) minimal jenjang 5, sedangkan Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU) minimal jenjang 6. Satu PJSKBU boleh merangkap maksimal 5 subklasifikasi dalam satu klasifikasi.
Berapa peralatan utama yang wajib dimiliki untuk BG006?
Minimal 1 unit peralatan utama per subklasifikasi untuk kualifikasi Kecil, tercatat di SIMPK. Boleh dipenuhi dengan surat komitmen maksimal 30 hari kalender setelah SBU terbit.
Berapa lama SBU BG006 berlaku?
SBU berlaku 3 tahun sejak diterbitkan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha, kemudian wajib diperpanjang. Pada perpanjangan, pemenuhan SMAP harus berupa sertifikat atau dokumen penerapan — surat komitmen tidak lagi berlaku.
Apakah BG006 terkait dengan kode KBLI tertentu?
Ya. BG006 berkaitan dengan KBLI 41016. KBLI pada NIB perlu selaras dengan subklasifikasi yang dimohonkan.

Di kota mana pengurusan SBU BG006 kami dampingi?

Permohonan SBU BG006 diajukan secara daring, sehingga badan usaha dari mana pun dapat kami dampingi. Wilayah berikut punya catatan konteks lokal tersendiri — mulai dari dinas teknis, LPSE, hingga subklasifikasi yang paling banyak dipakai.

Proses sertifikasi berlaku nasional melalui OSS, SIKI, dan LSBU terlisensi; daftar wilayah di atas hanya menandai cakupan pengurusan yang kami dampingi.

Apa kata klien yang kami urus SBU-nya?

5.0 dari 5· 80 ulasan klien terverifikasi

Lihat semua ulasan
  • Rating 5 dari 5

    Proses cepat pengurusan CV tidak diragukan lagi.

    Putrra Yudii

    Google Maps · 27 Mei 2026

  • Rating 5 dari 5

    Proses pendirian PT kami selesai dalam 10 hari kerja, jauh lebih cepat dari ekspektasi. Tim Mitra Jasa Legalitas sangat responsif dan profesional. Semua dokumen beres tanpa saya harus bolak-balik ke kantor notaris.

    Budi Santoso

    mitrajasalegalitas.co.id · 1 Januari 2025

  • Rating 5 dari 5

    Konsultasi hukum bisnis bersama Mitra Jasa Legalitas membuka wawasan saya tentang risiko legal yang selama ini saya abaikan. Investasi terbaik untuk bisnis saya.

    Lia Anggraini

    mitrajasalegalitas.co.id · 1 Januari 2025

Mau kami yang urus?

Lihat rincian layanan, lingkup pekerjaan yang kami tangani, dan rentang biaya pengurusan SBU BG006.

Lihat layanan BG006

Tanya langsung

Kirim kondisi badan usaha Anda, kami bantu petakan berkas yang perlu disiapkan.

Halaman pilar terkait

Subklasifikasi serumpun

KBLI terkait

Panduan terkait

Cek Kelayakan