BS012 adalah subklasifikasi SBU pekerjaan konstruksi klasifikasi Bangunan Sipil untuk pembangunan pelabuhan perikanan, pangkalan pendaratan ikan (PPI), dan fasilitas pendukung industri perikanan tangkap. KBLI yang melekat adalah 42913. Tersedia pada kualifikasi Kecil (ekuitas minimum Rp300 juta), Menengah (Rp2 miliar), dan Besar (Rp25 miliar).
Apakah BS012 tepat untuk badan usaha Anda?
Cocok untuk
✓Badan usaha Anda membangun dermaga perikanan, TPI, PPI, atau fasilitas pelabuhan perikanan
✓Anda melaksanakan pembangunan berdasarkan gambar rencana dari perencana
✓Ekuitas pada neraca minimal Rp300.000.000 untuk satu subklasifikasi kualifikasi Kecil
✓Anda akan mengikuti tender Ditjen Perikanan Tangkap KKP atau Dinas Kelautan dan Perikanan daerah
✓Anda memiliki sekurang-kurangnya satu peralatan utama yang tercatat di SIMPK
Tidak cocok untuk
✗Pelabuhan umum dan penyeberangan — gunakan BS011
✗Fasilitas budidaya ikan atau tambak — bukan lingkup konstruksi bangunan sipil
✗Gedung kantor perikanan mandiri — gunakan BG002 atau BG009
✗Pengerukan alur sebagai kontrak terpisah — gunakan PL002
02Lingkup pekerjaan
Pekerjaan apa saja yang tercakup dalam BS012?
Pembangunan dermaga pelabuhan perikanan
Pembangunan struktur sandar kapal nelayan dari beton atau baja, termasuk fender, tangga naik, fasilitas bongkar ikan, dan jaringan air tawar untuk kebutuhan kapal.
Pembangunan breakwater pelabuhan perikanan
Pembangunan pemecah gelombang untuk melindungi kolam sandar kapal nelayan dari gelombang dan mencegah sedimentasi alur masuk pelabuhan perikanan.
Pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI)
Pekerjaan sipil bangunan TPI: lantai pelelangan, saluran drainase ikan, bak penampungan es, ruang penyimpanan, dan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar hygiene.
Pembangunan pangkalan pendaratan ikan (PPI)
Pembangunan fasilitas pendaratan skala kecil untuk nelayan tradisional, termasuk dermaga kecil, jalur akses kendaraan, dan fasilitas penampungan sementara hasil tangkap.
Pembangunan fasilitas pendukung pelabuhan perikanan
Pekerjaan sipil untuk dok perbaikan kapal kecil, gudang perbekalan, pabrik es, dan bangunan teknis lainnya dalam kawasan pelabuhan perikanan.
Pembangunan kolam labuh dan normalisasi alur masuk
Pengerukan kolam sandar dan alur masuk pelabuhan perikanan, termasuk pembangunan talud dan bangunan pemandu alur sebagai bagian paket pembangunan pelabuhan.
Rehabilitasi dan pengembangan pelabuhan perikanan
Perluasan dermaga, perkuatan breakwater yang sudah ada, dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan perikanan yang mengalami kerusakan atau penurunan kapasitas.
Apa yang TIDAK termasuk dalam BS012?
Pembangunan pelabuhan umum, penyeberangan, atau terminal — gunakan BS011 Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan
Pembangunan gedung kantor syahbandar atau instansi sebagai bangunan mandiri — gunakan BG002 atau BG009
Pembangunan fasilitas budidaya ikan seperti kolam, tambak, dan karamba — bukan lingkup jasa konstruksi bangunan sipil
Pengerukan alur masuk sebagai kontrak terpisah — gunakan PL002 Pengerukan
Apa bedanya BS012 dengan subklasifikasi yang mirip?
BS011Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan
Pembeda: Pelabuhan umum, penyeberangan, dan terminal komersial yang dikelola Kemenhub
Kapan dipilih: Pilih BS011 untuk pelabuhan umum dan ferry; BS012 untuk pelabuhan dan PPI perikanan
BS010Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
Pembeda: Bendungan dan bangunan SDA darat, bukan fasilitas di pesisir atau laut
Kapan dipilih: Pilih BS010 untuk bangunan SDA sungai dan bendungan; BS012 untuk fasilitas pelabuhan perikanan di laut atau muara
Dokumen apa saja yang perlu disiapkan untuk BS012?
04Biaya, alur & waktu
Alur pengurusan SBU BS012
01
Pendaftaran akun dan NIB di OSS
Badan usaha mendaftar pada sistem OSS berbasis risiko dan memperoleh Nomor Induk Berusaha sebagai identitas tunggal pelaku usaha.
02
Penetapan KBLI dan skala usaha
KBLI dipilih sesuai pekerjaan yang benar-benar dijalankan, lalu skala usaha ditetapkan berdasarkan modal dan kriteria yang berlaku.
03
Terbit Sertifikat Standar belum terverifikasi
OSS menerbitkan Sertifikat Standar berstatus belum terverifikasi. Status ini belum dapat dipakai untuk memenuhi persyaratan kontrak.
04
Pemenuhan SKK tenaga kerja
Penanggung jawab teknis dan tenaga kerja konstruksi menyiapkan Sertifikat Kompetensi Kerja pada jabatan dan jenjang yang sesuai subklasifikasi yang dituju.
05
Keanggotaan asosiasi dan kelengkapan badan usaha
Penyiapan dokumen badan usaha: akta dan pengesahan, NPWP, laporan keuangan, serta keanggotaan asosiasi bila dibutuhkan oleh proses sertifikasi.
06
Pengajuan SBU ke LSBU
Permohonan Sertifikat Badan Usaha diajukan ke Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi, disertai proses penilaian kesesuaian atas dokumen dan kemampuan usaha.
07
Verifikasi Sertifikat Standar
Setelah SBU terbit dan tercatat, status Sertifikat Standar pada OSS berubah menjadi terverifikasi sehingga perizinan berusaha efektif berlaku.
Berapa biaya jasa pengurusan BS012?
Mulai dariRp8.000.000Kualifikasi Kecil, 1 subklasifikasi
KecilRp8.000.000
MenengahRp12.000.000 – Rp15.000.000
BesarRp20.000.000 – Rp30.000.000
SpesialisRp8.000.000 – Rp12.000.000
Biaya jasa pengurusan. Belum termasuk biaya resmi LSBU, iuran asosiasi, SKK, dan audit KAP. Rentang bersifat acuan, bukan penawaran. Diperbarui 4 Agustus 2026.
Apa dampak finansial memiliki SBU BS012?
Kondisi
Tarif PPh final
Pelaksanaan konstruksi bersertifikat SBU
2,65%
Pelaksanaan konstruksi tanpa SBU
4%
Tarif PPh final jasa konstruksi menurut PP 9/2022. Diperbarui 3 Agustus 2026. Lihat sumber
05Risiko & bukti lapangan
Apa akibatnya menjalankan pekerjaan BS012 tanpa SBU?
Gugur pada tender KKP dan Dinas KP bidang pelabuhan perikananPaket pembangunan dan rehabilitasi pelabuhan perikanan, TPI, dan PPI dari APBN dan APBD mensyaratkan SBU BS012. Tanpa SBU, badan usaha gugur otomatis.
Tarif PPh Final lebih tinggi 1,35%Badan usaha tanpa SBU dikenai PPh Final 4% atas nilai kontrak, dibanding 2,65% untuk pemegang SBU. Pada kontrak Rp5 miliar, selisih setara Rp67.500.000.
Tidak dapat akses paket APBN bidang kelautan dan perikananProgram revitalisasi dan pembangunan PPI, PPN, PPS, dan PPP dari KKP mensyaratkan SBU BS012. Ini adalah segmen yang tersebar di seluruh kawasan pesisir Indonesia.
Risiko sanksi administratifMengerjakan pekerjaan konstruksi yang memerlukan SBU tanpa memilikinya merupakan pelanggaran UU 2/2017. Sanksi dapat berupa peringatan tertulis, denda, atau pencabutan izin usaha.
Kehilangan akses ke program revitalisasi PPI dan PPN nasionalProgram modernisasi fasilitas nelayan termasuk revitalisasi pelabuhan perikanan memerlukan banyak kontraktor BS012 di seluruh wilayah pesisir. Tanpa SBU, badan usaha tidak dapat berpartisipasi.
4 kesalahan yang membuat permohonan BS012 ditolak
1KBLI di NIB belum dikonversi ke KBLI 2025Sejak KBLI 2025 berlaku, data KBLI pada NIB harus disesuaikan lebih dulu di OSS. Bila belum, sistem menolak karena data tidak sinkron. Ini kendala yang paling sering kami temui.Akibat: Proses tertunda 2 sampai 3 hari kerja untuk penyesuaian KBLI di OSS sebelum permohonan dapat dilanjutkan.
2SKK PJTBU atau PJSKBU masih aktif di badan usaha lainSistem SIKI mendeteksi rangkap jabatan melalui NIK. Status pada badan usaha sebelumnya harus dilepas terlebih dahulu. Verifikasi dapat dilakukan di lpjk.pu.go.id sebelum mendaftar.Akibat: Proses tertunda 3 sampai 5 hari kerja. Bila harus mencari tenaga ahli pengganti, tambahan waktu bisa jauh lebih panjang.
3Belum menyiapkan Surat Pernyataan SMAPUntuk permohonan baru, penerapan SMAP tidak harus dibuktikan dengan sertifikat ISO 37001. Cukup Surat Pernyataan SMAP sesuai format Kepdirjen Bina Konstruksi 37/KPTS/Dk/2025. Banyak pemohon mengira wajib ISO sejak awal.Akibat: Tidak menambah waktu bila disiapkan sejak awal, tetapi pemohon yang salah paham sering menunda permohonan berbulan-bulan untuk mengurus ISO yang belum diperlukan.
4ISO 37001 kedaluwarsa saat perpanjanganBerbeda dengan permohonan baru, perpanjangan SBU tidak menerima surat pernyataan. Sertifikat SMAP atau dokumen penerapan wajib masih berlaku pada saat permohonan diajukan.Akibat: Permohonan perpanjangan tertahan sampai sertifikat diperbarui. Bila SBU keburu berakhir, badan usaha kehilangan hak mengikuti tender.
Apa yang kami temukan pada pengurusan BS012?
Ringkasan pengamatan internal dari berkas yang kami dampingi sepanjang Kapasitas operasional 2026, sebanyak 78 kasus. Angka ini adalah catatan kami sendiri, bukan statistik resmi LPJK atau LSBU.
Kapasitas permohonan5-8 per bulan (rata-rata 6,5)
Waktu penyelesaian SBU baruMaksimal 5 hari kerja
Waktu penyelesaian perpanjanganMaksimal 5 hari kerja, termasuk koordinasi ISO 37001
Metode SMAP permohonan baruSurat Pernyataan SMAP, tanpa perlu sertifikat ISO 37001
Metode SMAP perpanjanganISO 37001, diurus dalam satu paket
Penyebab tertahan terbanyakKBLI di NIB belum dikonversi ke KBLI 2025, dan PJSKBU masih terdeteksi rangkap jabatan di SIKI
Bagaimana kasus BS012 biasanya diselesaikan?
CV Kontraktor kualifikasi Kecil · Ambon, ekuitas Rp400 jt
Situasi
Permohonan baru. Alamat domisili usaha berbeda dengan alamat di NIB; sistem OSS menolak.
Tindakan
Perbarui alamat domisili di OSS dan minta surat keterangan domisili baru dari kelurahan.
Hasil
SBU terbit dalam 5 hari kerja. Pelajaran: Pastikan alamat domisili di OSS, NIB, dan dokumen perusahaan konsisten.
Identitas badan usaha disamarkan atas permintaan klien. Hasil pada setiap kasus berbeda dan tidak dapat dijanjikan.
Paket tender apa yang membutuhkan BS012?
Paket pengadaan yang kami himpun dari LPSE dan relevan dengan subklasifikasi ini. Hanya paket yang diambil kurang dari 90 hari lalu yang ditampilkan.
Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Tahap 3 Paket 1Provinsi DKI JakartaRp214.800.000
BS012 adalah SBU untuk pembangunan pelabuhan perikanan: dermaga nelayan, TPI, PPI, PPN, PPS, dan fasilitas pendukung industri perikanan tangkap. KBLI 42913.
Apa beda BS012 dan BS011?
BS012 untuk pelabuhan perikanan yang dikelola KKP dan Dinas Kelautan Perikanan. BS011 untuk pelabuhan umum dan penyeberangan yang dikelola Kemenhub.
Apakah TPI masuk BS012?
Ya. Pekerjaan sipil bangunan TPI termasuk dalam lingkup BS012, termasuk lantai pelelangan, saluran drainase ikan, dan fasilitas sanitasi.
Berapa ekuitas minimum BS012?
Kualifikasi Kecil Rp300.000.000, Menengah Rp2.000.000.000, Besar Rp25.000.000.000 per subklasifikasi.
Bisa untuk kualifikasi Kecil. Syarat: ekuitas Rp300 juta, SKK PJTBU jenjang 6 dan PJSKBU jenjang 5, serta satu peralatan utama di SIMPK.
Apa itu subklasifikasi BS012?
BS012 adalah subklasifikasi Bangunan Sipil pada jenis usaha Pekerjaan Konstruksi. BS012 adalah subklasifikasi SBU pekerjaan konstruksi klasifikasi Bangunan Sipil untuk pembangunan pelabuhan perikanan, pangkalan pendaratan ikan (PPI), dan fasilitas pendukung industri perikanan tangkap. KBLI yang melekat adalah 42913. Tersedia pada kualifikasi Kecil (ekuitas minimum Rp300 juta), Menengah (Rp2 miliar), dan Besar (Rp25 miliar).
Berapa ekuitas minimum untuk mengajukan BS012?
Untuk kualifikasi Kecil, ekuitas minimum Rp300.000.000 per subklasifikasi. Nilai ini bersifat akumulatif: total ekuitas badan usaha harus mencukupi seluruh subklasifikasi yang dimohonkan, termasuk yang sudah dimiliki.
Jenjang SKK apa yang dibutuhkan untuk BS012?
Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) minimal jenjang 5, sedangkan Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU) minimal jenjang 6. Satu PJSKBU boleh merangkap maksimal 5 subklasifikasi dalam satu klasifikasi.
Berapa peralatan utama yang wajib dimiliki untuk BS012?
Minimal 1 unit peralatan utama per subklasifikasi untuk kualifikasi Kecil, tercatat di SIMPK. Boleh dipenuhi dengan surat komitmen maksimal 30 hari kalender setelah SBU terbit.
Berapa lama SBU BS012 berlaku?
SBU berlaku 3 tahun sejak diterbitkan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha, kemudian wajib diperpanjang. Pada perpanjangan, pemenuhan SMAP harus berupa sertifikat atau dokumen penerapan — surat komitmen tidak lagi berlaku.
Apakah BS012 terkait dengan kode KBLI tertentu?
Ya. BS012 berkaitan dengan KBLI 42913. KBLI pada NIB perlu selaras dengan subklasifikasi yang dimohonkan.
Di kota mana pengurusan SBU BS012 kami dampingi?
Permohonan SBU BS012 diajukan secara daring, sehingga badan usaha dari mana pun dapat kami dampingi. Wilayah berikut punya catatan konteks lokal tersendiri — mulai dari dinas teknis, LPSE, hingga subklasifikasi yang paling banyak dipakai.
Proses sertifikasi berlaku nasional melalui OSS, SIKI, dan LSBU terlisensi; daftar wilayah di atas hanya menandai cakupan pengurusan yang kami dampingi.
Proses pendirian PT kami selesai dalam 10 hari kerja, jauh lebih cepat dari ekspektasi. Tim Mitra Jasa Legalitas sangat responsif dan profesional. Semua dokumen beres tanpa saya harus bolak-balik ke kantor notaris.
Budi Santoso
mitrajasalegalitas.co.id · 1 Januari 2025
Rating 5 dari 5
Konsultasi hukum bisnis bersama Mitra Jasa Legalitas membuka wawasan saya tentang risiko legal yang selama ini saya abaikan. Investasi terbaik untuk bisnis saya.
Lia Anggraini
mitrajasalegalitas.co.id · 1 Januari 2025
Mau kami yang urus?
Lihat rincian layanan, lingkup pekerjaan yang kami tangani, dan rentang biaya pengurusan SBU BS012.