Panduan SBU BG002 Gedung Perkantoran 2026: Syarat, Biaya, Proses

SBU BG002 Gedung Perkantoran adalah Sertifikat Badan Usaha subklasifikasi Konstruksi Gedung Perkantoran dengan KBLI 41012, wajib dimiliki setiap kontraktor yang membangun gedung kantor pemerintah maupun swasta di Indonesia. Regulasi dasar perizinan ini merujuk langsung pada PP 28/2025 dan Permen PU 6/2025. Siapa yang wajib memilikinya? Setiap badan usaha yang mengikuti tender pembangunan gedung kantor pemerintah, BUMN, atau proyek perkantoran swasta bernilai besar. Biaya pengurusan all-in kualifikasi Kecil bersama Mitra Konstruksi adalah Rp8.000.000 — sudah termasuk biaya resmi LSBU, iuran KTA asosiasi, dan seluruh koordinasi pengurusan tanpa ada biaya tersembunyi. Proses ini dijamin selesai dalam 5 hari kerja.

Apa Itu SBU BG002 dan Siapa yang Wajib Memilikinya?

SBU BG002 adalah subklasifikasi Sertifikat Badan Usaha dalam klasifikasi Bangunan Gedung yang secara legal dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang telah terakreditasi LPJK. Kode perizinan ini secara spesifik mencakup pekerjaan Konstruksi Konvensional Gedung Perkantoran sebagaimana didefinisikan secara tegas dalam KBLI 41012. Landasan hukum utama yang mengatur kewajiban ini adalah PP 28/2025, Permen PU 6/2025, dan standar teknis klasifikasi berdasarkan SK Dirjen 37/KPTS/DK/2025. Memahami detail ruang lingkup ini sangat krusial agar Anda tidak salah mengambil kualifikasi saat mendaftar proyek.

Apa saja lingkup pekerjaan yang masuk kualifikasi BG002?

Subklasifikasi BG002 mencakup 7 kategori pekerjaan utama yang sangat spesifik, antara lain:

• Pembangunan gedung kantor pemerintah pusat dan daerah — Ini mencakup pembangunan gedung untuk kegiatan administrasi dan pelayanan publik instansi pemerintah, mulai dari kantor kelurahan dan kecamatan hingga gedung kementerian. Pekerjaannya meliputi seluruh struktur, arsitektur, dan penyelesaian akhir sesuai standar bangunan gedung negara.
• Pembangunan gedung kantor swasta dan perusahaan — Merupakan pembangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat kegiatan usaha korporasi atau lembaga swasta. Termasuk di dalamnya kantor bertingkat, kantor sewa, gedung komersial, perkantoran perorangan, firma, hingga korporasi multinasional.
• Pembangunan rumah kantor dan gedung perkantoran bertingkat — Proyek pembangunan bangunan yang menggabungkan fungsi hunian dan perkantoran dalam satu struktur fisik — di mana lantai bawah digunakan untuk kegiatan usaha, dan lantai atas untuk tempat tinggal. Termasuk juga gedung perkantoran bertingkat tinggi dengan struktur rangka beton atau baja.
• Pekerjaan struktur, arsitektur, dan penyelesaian akhir sebagai satu kesatuan kontrak — Satu ikatan kontrak yang mencakup keseluruhan proses dari tahap awal konstruksi: pembuatan pondasi, struktur utama, dinding, pengerjaan lantai, penutupan atap, instalasi plumbing dasar, hingga tahapan finishing akhir. Kontraktor pelaksana BG002 bertanggung jawab penuh atas keseluruhan hasil akhir bangunan perkantoran sesuai gambar rencana yang disahkan oleh pemberi kerja.
• Rehabilitasi dan perluasan gedung perkantoran — Penambahan luasan fisik bangunan perkantoran yang bersifat pekerjaan konstruksi — baik berupa sambungan bangunan baru, penambahan lantai atas, perluasan area denah — serta perbaikan struktural dalam skala besar. Catatan penting: Pekerjaan dekorasi dan penataan interior yang berdiri sendiri tidak masuk di sini, melainkan masuk lingkup PB003.
• Pembangunan gedung pada kawasan perkantoran terpadu — Mencakup pembangunan fisik gedung yang merupakan bagian integral dari kompleks perkantoran yang memiliki infrastruktur bersama, termasuk penyediaan jalan akses, utilitas, dan berbagai fasilitas pendukung kawasan. Kontrak bisa meliputi satu atau lebih blok bangunan dalam satu hamparan area.
• Pemeliharaan berkala bangunan gedung perkantoran — Serangkaian pekerjaan terencana yang dilakukan secara berkala dan konsisten untuk mempertahankan fungsi serta kondisi bangunan gedung perkantoran. Lingkupnya mencakup pengecekan rutin dan perbaikan pada struktur bangunan, atap, sistem drainase, dan berbagai komponen arsitektur. Ini sangat berbeda dari perbaikan darurat yang sifatnya reaktif.

Pekerjaan apa saja yang TIDAK termasuk dalam SBU BG002?

Sangat penting untuk memahami secara cermat batas lingkup BG002 agar badan usaha Anda tidak menggunakan subklasifikasi yang keliru saat berpartisipasi dalam tender pemerintah atau swasta. Berikut perbandingannya:

Secara ringkas, badan usaha Anda sangat cocok dan wajib memiliki SBU BG002 apabila: (1) Perusahaan Anda melaksanakan pembangunan gedung kantor pemerintah maupun swasta berdasarkan gambar rencana teknis dari pihak lain; (2) Perusahaan Anda mengikuti proses tender pengadaan pembangunan gedung kantor pada berbagai instansi pemerintah pusat atau daerah; (3) Anda memiliki laporan neraca dengan ekuitas minimal Rp300.000.000 untuk pengajuan satu subklasifikasi kualifikasi Kecil; dan (4) Badan usaha Anda memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit peralatan utama yang tercatat secara resmi di dalam sistem SIMPK.

Sebaliknya, kualifikasi ini tidak relevan apabila bangunan yang dikerjakan fungsi utamanya adalah hunian murni (BG001), fungsi utamanya pusat perbelanjaan atau mal (BG004), atau kontrak Anda merupakan rancang bangun sekaligus pelaksanaan (GT002). Untuk perbandingan yang lebih mendetail dengan kode subklasifikasi terdekat, Anda dapat membaca detail perbedaan BG002 vs GT002 vs BG001 pada artikel syarat lengkap SBU BG002 Mitra Konstruksi.

Apa yang Terjadi Jika Tidak Punya SBU BG002?

Memutuskan untuk tidak memiliki SBU BG002 yang berstatus valid dan aktif bukan sekadar mengabaikan masalah administratif belaka. Mengacu pada PP 28/2025 dan UU 2/2017, terdapat minimal 5 konsekuensi nyata dan berisiko tinggi yang secara langsung memengaruhi kelangsungan usaha, legalitas, serta profitabilitas perusahaan Anda di sektor konstruksi bangunan.

Risiko gugur otomatis pada tahap prakualifikasi tender gedung perkantoran

Seluruh paket pengadaan proyek dari pemerintah pusat, daerah, dan BUMN yang ditujukan untuk pembangunan gedung kantor secara tegas mensyaratkan kepemilikan SBU BG002 yang sesuai dan masa berlakunya masih aktif. Tanpa melampirkan SBU tersebut, panitia evaluasi atau sistem LPSE akan menggugurkan badan usaha Anda secara otomatis pada tahap paling awal. Ini berarti rekam jejak kerja Anda yang cemerlang, penawaran harga yang sangat kompetitif, maupun tim teknis yang sangat mumpuni sama sekali tidak akan dinilai. Anda kalah sebelum bertanding karena tidak memenuhi kualifikasi legal dasar.

Beban tarif PPh Final yang jauh lebih tinggi dan merugikan

Ini merupakan faktor kerugian finansial yang paling sering tidak disadari oleh pengusaha konstruksi pemula. Sesuai regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia, badan usaha yang tidak memiliki SBU akan dikenai potongan PPh Final sebesar 4% atas total nilai kontrak pelaksanaan konstruksi. Sebaliknya, badan usaha yang memegang SBU aktif hanya dikenakan tarif sebesar 2,65%. Walaupun selisih tarifnya hanya 1,35%, nilai nominalnya menjadi sangat besar apabila diterapkan pada proyek konstruksi berskala ratusan juta hingga miliaran rupiah:

Coba Anda perhatikan tabel di atas dengan saksama. Pada kontrak pembangunan senilai Rp5 miliar, selisih pajak yang membebani kas perusahaan Anda mencapai angka Rp67.500.000. Kerugian ini sangat jauh melebihi total biaya paket pengurusan SBU BG002 kualifikasi Kecil secara all-in di Mitra Konstruksi yang hanya sebesar Rp8.000.000. Mengabaikan pengurusan SBU sama dengan membuang profit bersih perusahaan secara cuma-cuma kepada negara.

Tiga risiko tambahan yang fatal dan sering diremehkan pengusaha

• Tidak dapat mengakses paket pemerintah dan BUMN sama sekali — Anda akan benar-benar kehilangan peluang. Seluruh kontrak proyek pembangunan gedung perkantoran dari sektor publik diwajibkan secara hukum untuk menggunakan kontraktor bersertifikasi valid. Tanpa BG002, badan usaha Anda mentok hanya bisa mencari celah di proyek perkantoran swasta berskala kecil yang tidak mewajibkan kepatuhan administratif tinggi.
• Ancaman risiko sanksi administratif dan denda — Mengerjakan pekerjaan jasa konstruksi yang jelas-jelas memerlukan SBU namun Anda tidak memilikinya merupakan pelanggaran langsung terhadap UU 2/2017 serta PP 28/2025. Pemerintah berhak menjatuhkan berbagai sanksi administratif, yang dimulai dari teguran dan peringatan tertulis, penerapan denda finansial yang berat, hingga langkah terakhir berupa pembekuan atau pencabutan izin usaha secara sepihak.
• Posisi tawar yang sangat lemah dalam negosiasi kontrak swasta — Dewasa ini, pengembang (developer) gedung perkantoran kelas premium atau korporasi multinasional telah menjadikan SBU BG002 sebagai standar minimum kualifikasi dalam memilih rekanan kontraktor. Jika Anda tidak bisa menunjukkannya, nilai kredibilitas Anda di mata klien besar akan jatuh, sehingga badan usaha Anda hanya akan terus-menerus bergantung pada proyek sekunder dengan seleksi longgar dan tentunya memiliki margin keuntungan serta nilai kontrak yang lebih kecil.

Apa Saja Syarat Dokumen SBU BG002 2026?

Sebagai persyaratan mutlak yang diatur di dalam Permen PU 6/2025 dan SK Dirjen 37/KPTS/DK/2025, Anda wajib memenuhi semua dokumen sebelum sistem SIKI LPJK dapat memproses permohonan Anda. Berdasarkan data internal kami dengan rekam jejak menangani 5–8 permohonan setiap bulan, kami menyajikan tabel checklist dokumen untuk permohonan SBU BG002 kualifikasi Kecil baru di bawah ini. Perhatikan secara saksama kolom "Titik Kesalahan Paling Umum" untuk menghindari penolakan. Apabila Anda membutuhkan penjabaran yang lebih lengkap untuk masing-masing dokumen teknis, silakan kunjungi artikel syarat dokumen SBU BG002 2026 kami yang lebih rinci.

Ringkasan syarat teknis kelayakan berdasarkan tingkat kualifikasi

Berdasarkan Peraturan Menteri, di bawah ini kami sertakan tabel komprehensif mengenai batasan syarat per kualifikasi yang berlaku di tahun 2026. Sangat penting bagi direksi untuk memahami di jenjang kualifikasi mana perusahaan mereka seharusnya berada:

Sangat perlu untuk dicatat bahwa seluruh jenjang subklasifikasi BG002 ini diberikan masa berlaku SBU selama 3 tahun secara penuh. Semua langkah pengajuan perizinan dan input data secara mandiri wajib dilakukan secara digital melalui satu pintu, yakni pada platform terintegrasi SIMPAN dan portal SIKI LPJK yang bisa diakses langsung via lpjk.pu.go.id.

Berapa Biaya Pengurusan SBU BG002?

Sebelum perusahaan Anda mengambil keputusan final, sangat disarankan untuk membandingkan secara jujur, cermat, dan objektif antara dua skenario proses penerbitan sertifikat ini. Untuk memperdalam pemahaman mengenai rincian dari komponen biaya-biaya resmi yang ditarik oleh lembaga negara dan asosiasi, Anda dapat melihat langsung rincian biaya komponen SBU BG002 di artikel spesifik biaya pengurusan SBU 2026 kami.

Skenario 1: Apabila perusahaan Anda mengurusnya sendiri secara mandiri

Jika staf operasional Anda mencoba untuk mengurus penerbitan SBU BG002 kualifikasi Kecil secara mandiri, Anda harus menyiapkan sejumlah dana riil yang akan dibayarkan langsung ke pihak LSBU sebagai biaya layanan sertifikasi dan ke pihak asosiasi untuk iuran KTA. Komponen pembiayaan murni resmi ini diproyeksikan berkisar antara Rp4.850.000 hingga Rp6.100.000. Perlu diingat bahwa angka ini adalah beban murni tunai dan belum menghitung nilai kerugian atas waktu (opportunity cost) berharga yang Anda dan tim Anda habiskan. Berdasarkan riset lapangan, perusahaan rata-rata menghabiskan waktu sekitar 30–45 hari kerja hanya untuk mempelajari manual alur, menyiapkan setumpuk dokumen legal, berkoordinasi bolak-balik dengan admin LSBU, menyelesaikan keruwetan ketidaksesuaian KBLI 2025 di portal OSS RBA yang membingungkan, hingga memantau fluktuasi status pendaftaran harian di SIKI LPJK. Lebih buruk lagi, setiap terjadi penolakan dokumen akibat kesalahan kecil, durasi proses ini akan mereset dan memanjang lebih jauh lagi.

Skenario 2: Mengambil paket layanan pengurusan lengkap All-In dari Mitra Konstruksi

Sebagai perbandingan yang jauh lebih efektif, Mitra Konstruksi menawarkan paket layanan pengurusan lengkap (all-in) SBU BG002 untuk kualifikasi Kecil dengan harga kompetitif Rp8.000.000. Harga ini adalah biaya pengurusan lengkap all-in kualifikasi Kecil — sudah mencakup sepenuhnya seluruh biaya resmi ke pihak LSBU, iuran KTA keanggotaan asosiasi, biaya jasa administrasi teknis kami, dan beban keseluruhan koordinasi pengurusan yang kompleks. Anda tidak perlu khawatir, karena bukan berupa tagihan biaya jasa yang terpisah dari komponen lainnya. Tidak akan ada biaya-biaya fiktif maupun tagihan tersembunyi yang muncul di tengah jalan. Selain itu, Anda mendapatkan garansi penyelesaian proses secara tuntas dalam waktu sangat singkat, yaitu hanya 5 hari kerja.

Apabila Anda mencermati tabel tersebut, dengan menyisihkan selisih investasi yang hanya bernilai Rp1.900.000 – Rp3.150.000, perusahaan Anda bisa langsung menghemat waktu kerja operasional selama satu bulan penuh yang bisa dialokasikan untuk mencari proyek atau mengeksekusi proyek yang ada. Bandingkan selisih nilai pengurusan ini dengan kerugian yang harus Anda bayar akibat selisih PPh Final (mencapai Rp67.500.000 pada simulasi kontrak Rp5 miliar) yang bisa langsung ditekan begitu SBU Anda terbit dan Anda pegang secara legal.

Sebagai informasi tambahan, bagi korporasi yang menargetkan kualifikasi Menengah, paket pengurusan Mitra Konstruksi ditawarkan mulai Rp12.000.000 – Rp15.000.000. Sementara untuk skala proyek nasional dengan kualifikasi Besar, rentang harga berada di kisaran Rp20.000.000 – Rp30.000.000, di mana penetapan biaya final ini akan dikonfirmasikan secara transparan pada saat sesi konsultasi dan audit data awal secara gratis.

Bagaimana Kasus Nyata Pengurusan SBU BG002 di Lapangan?

Untuk memberikan gambaran yang transparan, kami memiliki 5–8 permohonan sertifikasi setiap bulannya yang ditangani secara profesional oleh Mitra Konstruksi. Kami memilih satu studi kasus representatif khusus untuk subklasifikasi BG002 yang sangat sempurna menggambarkan apa saja kendala administratif paling umum yang sering menjebak kontraktor pemula beserta bagaimana pendekatan ahli kami dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Studi kasus spesifik: PT Kontraktor kualifikasi Kecil yang berlokasi di wilayah Bandung

Latar Belakang Situasi: Sebuah perusahaan Perseroan Terbatas (PT) di bidang konstruksi di daerah Bandung memiliki posisi ekuitas sehat sebesar Rp350 juta. PT ini berniat mengajukan SBU BG002 untuk kualifikasi Kecil bagi pertama kalinya. Pihak manajemen internal PT tersebut sangat yakin bahwa mereka sudah mempersiapkan dan mengunggah seluruh dokumen pendukung dengan lengkap, yang meliputi NIB, NPWP aktif, laporan neraca bulanan, hingga memegang SKK dari dua orang tenaga ahli yang relevan. Akan tetapi, setelah diajukan, platform SIKI LPJK langsung menolak keras permohonan tersebut semenjak berada pada tahap verifikasi data awal.

Identifikasi Penyebab Penolakan: Setelah dianalisis secara mendalam oleh tim ahli kami, penyebabnya ternyata cukup sepele namun sangat fatal secara regulasi sistemik. Kode KBLI bidang usaha yang tercantum di sistem NIB OSS perusahaan tersebut rupanya masih mengadopsi standarisasi KBLI versi tahun 2020, sementara standar terbaru mengharuskan versi KBLI 2025. Perlu dipahami bahwa sistem keamanan SIKI melakukan validasi dan sinkronisasi otomatis menggunakan API langsung ke database OSS RBA Kementerian Investasi. Ketidaksesuaian versi kode KBLI ini langsung memicu status 'Ditolak/Tolak Verifikasi' secara otomatis tanpa ada tampilan pesan peringatan error yang cukup informatif dan mudah dimengerti bagi pemohon awam.

Tindakan Mitigasi dan Solusi: Menyadari titik masalah tersebut, tim operasional Mitra Konstruksi mengambil alih langkah penyelesaian. Kami langsung mengurus dan melakukan proses penyesuaian integrasi KBLI dari versi 2020 menuju versi 2025 secara benar di dashboard portal OSS RBA sebelum mencoba menyentuh sistem LSBU. Sesudah pembaruan NIB berhasil diverifikasi secara legal di OSS dan status KBLI 41012 tercetak dengan rujukan tahun terbarunya, barulah permohonan berkas SBU tersebut diajukan ulang ke platform pendaftaran lembaga sertifikasi secara mulus.

Hasil Akhir: Hasilnya sesuai proyeksi, SBU fisik dan digital BG002 berhasil terbit secara legal hanya dalam durasi 5 hari kerja penuh sejak pembenahan sinkronisasi KBLI di OSS berhasil dituntaskan.

Pelajaran Berharga (Lesson Learned) dari Kasus Ini: Sebelum perusahaan Anda nekad mengajukan proses SBU, lakukan langkah antisipasi yang diwajibkan: selalu verifikasi ulang secara manual dengan memastikan bahwa KBLI operasional konstruksi di NIB OSS RBA Anda telah mengikuti matriks KBLI 2025 yang disahkan, bukan matriks KBLI 2020. Dari seluruh data internal yang kami miliki, inilah biang kerok kegagalan dan penolakan (tertahan) yang persentasenya menempati posisi tertinggi pertama. Hal krusial lainnya yang harus dikroscek adalah validasi status kepemilikan tenaga ahli pada portal pusat lpjk.pu.go.id demi memastikan bahwa sertifikat PJTBU dan PJSKBU perusahaan Anda tidak lagi terkunci atau sedang didaftarkan aktif di profil badan usaha konstruksi pesaing atau afiliasi lainnya.

Bagi Anda yang menghadapi rentetan kesulitan teknis perizinan serupa yang menjengkelkan, kami menyajikan rujukan panduan spesifik untuk memecah kebuntuan ini yang dapat Anda pelajari di artikel kumpulan kendala kritis dan solusi teruji pengurusan SBU BG002.

Apa Saja Pertanyaan yang Paling Sering Diajukan tentang SBU BG002?

Apa itu subklasifikasi BG002 dan lingkupnya?

Secara regulasi, BG002 adalah subklasifikasi SBU yang merupakan bagian tak terpisahkan dari klasifikasi utama pekerjaan jasa konstruksi Bangunan Gedung. Fokus kegiatannya diperuntukkan untuk pelaksanaan pembangunan fisik berbagai tipe gedung perkantoran. Cakupan proyeknya mencakup luas dari pembangunan gedung kantor pemerintahan tingkat daerah hingga pusat, gedung-gedung kantor komersial swasta, perbankan, dan bangunan tipe rumah kantor (rukan). Adapun basis klasifikasi usaha yang melekat pada izin ini adalah KBLI 41012 Konstruksi Konvensional Gedung Perkantoran sesuai pengesahan dari SK Dirjen 37/KPTS/DK/2025.

Berapa batasan minimal ekuitas yang diwajibkan untuk pengajuan izin BG002?

Aturan finansial mewajibkan hal berikut: Kualifikasi level Kecil mengharuskan Anda memiliki bukti ekuitas minimum senilai Rp300.000.000 yang tertera di neraca. Kualifikasi Menengah mematok angka Rp2.000.000.000, sedangkan untuk korporasi di kualifikasi Besar mewajibkan ekuitas sangat tinggi hingga Rp25.000.000.000. Sangat penting dipahami bahwa besaran nilai ekuitas ini dihitung dengan sifat akumulatif dari seluruh daftar subklasifikasi yang dimohonkan pengajuannya secara paralel pada satu badan usaha di dalam satu siklus waktu pendaftaran — contohnya, pendaftaran dua subklasifikasi berbeda untuk level Kecil secara bersamaan akan mewajibkan total ekuitas kumulatif yang ditahan sebesar Rp600.000.000 di laporan neraca Anda.

Apakah proyek bangunan ruko masuk dalam ranah BG002 atau justru masuk BG004?

Kunci pembeda (penentuannya) mutlak merujuk dan mengikuti identifikasi fungsi utama dari desain bangunan yang tercatat sah pada dokumen perencanaan awal dan izin mendirikan bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Jika obyeknya adalah rumah kantor (rukan) yang fungsi vital dan dominannya digunakan sebagai sentra aktivitas perkantoran bisnis harian, maka subklasifikasi yang sah digunakan adalah BG002. Sebaliknya, apabila bentuknya adalah rumah toko (ruko) standar di mana mayoritas area komersialnya difungsikan untuk kegiatan perdagangan barang eceran dan retail, bangunan tersebut lebih diklasifikasikan dengan tepat untuk masuk di dalam kualifikasi BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan. Pengecekan silang terhadap dokumen PBG/IMB sangat disarankan demi keamanan administrasi proyek Anda.

Bisakah satu entitas badan usaha mengantongi sertifikasi BG001 dan BG002 sekaligus dalam satu waktu?

Tentu saja bisa dan legal. Syarat fundamentalnya hanyalah besaran total ekuitas perusahaan harus mencukupi kalkulasi beban yang ada. Pengajuan dua buah perizinan subklasifikasi yang berbeda pada lingkup kualifikasi Kecil ini mengharuskan perusahaan mencatatkan ekuitas sedikitnya sebesar 2 x Rp300.000.000, yang berarti Rp600.000.000 pada posisi neraca bulanan terakhirnya. Lebih jauh lagi, untuk efisiensi SDM, tenaga PJSKBU perusahaan juga diperbolehkan secara hukum untuk merangkap penugasan operasional hingga menyentuh angka maksimal lima subklasifikasi berbeda di dalam kerangka satu kelompok klasifikasi bangunan gedung (BG) yang sama pada profil badan usaha tersebut sesuai dengan relaksasi aturan yang tercantum jelas di dalam beleid Permen PU 6/2025.

Jenjang keterampilan SKK apa saja yang sifatnya wajib dan mutlak disediakan bagi pendaftaran BG002 kualifikasi Kecil?

Untuk menembus batas persetujuan di SIKI bagi kualifikasi Kecil, pendaftar harus wajib menunjukkan keberadaan PJTBU yang sah dan memiliki sertifikat SKK dengan kualifikasi minimal Teknisi atau Ahli Analis jenjang 6 yang terdaftar. Kemudian dilengkapi juga dengan sertifikat PJSKBU jenjang 5. Keduanya dituntut keras berstatus aktif operasional di pusat pangkalan data SIKI LPJK dan dilarang keras berstatus ikatan kerja ganda/merangkap nama dengan entitas badan usaha asing lainnya di waktu yang sama. Sementara jika Anda naik peringkat, pengajuan kualifikasi Menengah wajib menyertakan profil PJTBU jenjang 7 beserta PJSKBU di jenjang 6. Dan untuk yang kualifikasi Besar mensyaratkan kualifikasi tinggi yaitu PJTBU jenjang 8 disandingkan dengan kehadiran PJSKBU jenjang 7.

Lalu apa titik perbedaan hakiki antara sertifikat BG002 dan GT002?

Subklasifikasi BG002 dikhususkan 100% untuk model pekerjaan pelaksanaan murni (konstruksi) pembangunan gedung-gedung dengan berbasis pada blueprint teknis atau detail rancang gambar yang telah didesain utuh dan diserahkan sepenuhnya oleh pihak konsultan lain. Dengan kata lain, di sini pihak kontraktor pelaksana dilarang kuat ikut serta dalam tahapan merancang strukturnya. Di lain sisi, model subklasifikasi GT002 berdiri sebagai versi perizinan pekerjaan terintegrasi utuh yang menggabungkan seluruh beban kerja perancangan awal berikut proses pelaksanaannya dalam satu kontrak kesatuan yang lazim dikenal luas dengan terminologi global "design and build". Perizinan GT002 eksklusif dan terbatas pengajuannya karena hanya tersedia pada perusahaan level kualifikasi Besar yang diwajibkan menjaminkan ekuitas super besar yakni minimum Rp25.000.000.000 di dalam laporan finansialnya. Pada ekosistem proyek nyata, sebagian besar kontraktor spesialis pembangunan fisik gedung perkantoran murni hanya diwajibkan memiliki BG002, dan sama sekali bukan GT002.